Pemkot Bengkulu Targetkan Desember 2025 Semua Sekolah Terima MBG

Ia menjelaskan, guru atau penanggung jawab (PIC) di sekolah wajib melakukan pengujian awal terhadap makanan dari penyedia dengan cara melihat, mencium, dan mencicipi untuk memastikan hidangan berada dalam kondisi layak konsumsi.

BACA JUGA:100 Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Seluma Ikuti Pelatihan

BACA JUGA:Polda Bengkulu Bentuk Tim Investigasi Tangani Kasus TPPO TKW Seluma

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi, konsentrasi belajar, dan kesehatan anak sekolah. 

Di Kota Bengkulu, program ini disambut positif oleh sekolah dan orang tua karena tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan pengawasan ketat dan target distribusi yang jelas, Pemkot Bengkulu menegaskan program ini bukan sekadar soal makan gratis, tetapi juga jaminan kualitas gizi dan keamanan makanan bagi generasi penerus bangsa.

Sementara itu, pemerintah memastikan layanan gizi di wilayah 3T Kabupaten Lebong tetap berjalan meski tiga titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki investor. 

Ketiga titik itu akan diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN) agar masyarakat tetap mendapat akses pangan bergizi yang layak.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menjelaskan tiga titik SPPG tanpa investor berada di Desa Sungai Lisai dan Desa Sebelat Ulu di Kecamatan Pinang Pelapis, serta Desa Tik Sirong di Kecamatan Topos. Saat ini, pemerintah provinsi masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengambilalihan tersebut.

“Benar, tiga titik SPPG di Kabupaten Lebong tidak memiliki investor. Jadi sesuai dengan kesepakatan kemarin akan diambil alih oleh BGN. Namun kita masih menunggu keputusan pusat apakah pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh BGN, atau pusat memberikan anggaran bagi daerah untuk membangun dan mengelolanya,” jelas Denni.

Menurutnya, keputusan dari pemerintah pusat sangat penting untuk menentukan arah kebijakan teknis dan sumber pembiayaan, agar pelayanan gizi di daerah terpencil tetap berjalan sesuai target nasional.

“Masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Kita menunggu arahan lebih lanjut terkait mekanismenya, apakah nanti BGN akan langsung turun tangan atau dana disalurkan ke daerah untuk dikelola bersama,” tambahnya.

Tiga titik SPPG yang belum memiliki investor itu menampung 279 penerima manfaat, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Rinciannya, Desa Sungai Lisai 37 orang, Desa Sebelat Ulu 150 orang, dan Desa Tik Sirong 92 orang.

Denni menegaskan, Pemprov Bengkulu terus berupaya agar seluruh titik SPPG di wilayah 3T dapat segera beroperasi. Ia menekankan bahwa program gizi ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah terpencil.

“Pelayanan gizi tidak boleh berhenti hanya karena kendala investasi. Pemerintah berkomitmen mencari solusi agar masyarakat di daerah 3T tetap mendapat akses pangan bergizi yang layak,” tegas Denni.