Pemkab Mukomuko Segera Geser Pejabat Eselon II, Hasil Job Fit jadi Dasar

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Selasa , 04 Nov 2025 - 21:52

APEL: Pejabat esellon ll Pemkab Mukomuko tengah mendengar arahan Bupati H Choirul Huda SH. FIRMANSYAH/RB--

Mutasi juga menjadi sarana mengoptimalkan potensi aparatur dan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

“Hasil job fit ini bukan untuk menonjobkan pejabat, melainkan dasar penyesuaian agar sesuai dengan kemampuan dan kinerja masing-masing. Setelah pergeseran, jabatan yang kosong akan segera dilelang,” tambahnya.

Ia menuturkan, hingga kini belum ada regulasi baru yang mengubah mekanisme mutasi pejabat. Pemkab Mukomuko masih berpedoman pada aturan lama, di mana evaluasi kinerja menjadi syarat utama pengajuan izin mutasi ke pemerintah pusat.

“Memang sempat ada wacana bahwa kepala daerah bisa langsung melakukan mutasi tanpa izin pusat, tapi mekanismenya belum ada. Untuk saat ini tetap harus melalui prosedur lama, termasuk mengajukan rekomendasi dengan melampirkan hasil evaluasi ASN,” terang Haryanto.

Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mukomuko agar terus meningkatkan kinerja dan menjaga sinergi dengan visi serta misi kepala daerah.

Menurutnya, ASN yang produktif dan loyal terhadap arah kebijakan pimpinan tidak perlu khawatir terhadap rencana rotasi jabatan.

“Bupati sudah menegaskan agar seluruh ASN bekerja maksimal dan menjaga semangat profesionalisme. Kalau semua sudah melaksanakan itu, mutasi bukan lagi sesuatu yang menakutkan,” tutupnya.

pemkab mukomuko segera geser pejabat eselon ii, hasil job fit jadi dasar                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko bersiap melakukan pergeseran besar terhadap pejabat eselon ii.
setelah seluruh peserta menjalani uji kompetensi atau job fit, saat ini tahapan administrasi akhir tengah dirampungkan.
pergeseran jabatan tersebut ditargetkan berlangsung paling lambat desember mendatang.
plt kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko, haryanto, mengatakan hasil job fit menjadi dasar utama pelaksanaan mutasi jabatan tahun ini.
baca juga:gaji pppk dirapel dua bulan, pemkab seluma siapkan rp4 miliar di apbd-p
baca juga: jakarta muslim fashion week 2026 angkat modest fashion indonesia ke dunia
langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi, rekam jejak, dan loyalitas kerja.
“pelaksanaan job fit ini bertujuan untuk menempatkan pejabat di posisi yang paling sesuai dengan kompetensi, rekam jejak, dan loyalitasnya. kita ingin memastikan orang yang tepat berada di tempat yang tepat,” ujar haryanto.
menurutnya, hasil uji kompetensi sedang direkap oleh tim asesor dari universitas bengkulu dan inspektorat provinsi bengkulu.
tim melakukan penilaian menyeluruh terhadap kualifikasi, kapasitas, dan gaya kepemimpinan masing-masing pejabat.
baca juga:tetapkan pengurus baru, golkar bengkulu tancap gas 
baca juga: 17 puskesmas mukomuko siap jadi blud, layanan kesehatan lebih mandiri
“saat ini kami masih menunggu hasil rekap nilai dari asesor. begitu selesai dan disetujui oleh bkn, barulah proses pergeseran jabatan bisa dilaksanakan,” jelasnya.
haryanto menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar formalitas atau langkah politik, melainkan bagian dari pembenahan struktur kelembagaan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. 
mutasi juga menjadi sarana mengoptimalkan potensi aparatur dan memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (opd).
“hasil job fit ini bukan untuk menonjobkan pejabat, melainkan dasar penyesuaian agar sesuai dengan kemampuan dan kinerja masing-masing. setelah pergeseran, jabatan yang kosong akan segera dilelang,” tambahnya.
baca juga:setelah kejari mukomuko, giliran dprd sorot irigasi diduga bermasalah 
baca juga:ieu-cepa dorong ekspor indonesia ke uni eropa naik 58 persen
ia menuturkan, hingga kini belum ada regulasi baru yang mengubah mekanisme mutasi pejabat. pemkab mukomuko masih berpedoman pada aturan lama, di mana evaluasi kinerja menjadi syarat utama pengajuan izin mutasi ke pemerintah pusat.
“memang sempat ada wacana bahwa kepala daerah bisa langsung melakukan mutasi tanpa izin pusat, tapi mekanismenya belum ada. untuk saat ini tetap harus melalui prosedur lama, termasuk mengajukan rekomendasi dengan melampirkan hasil evaluasi asn,” terang haryanto.
ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemkab mukomuko agar terus meningkatkan kinerja dan menjaga sinergi dengan visi serta misi kepala daerah. 
menurutnya, asn yang produktif dan loyal terhadap arah kebijakan pimpinan tidak perlu khawatir terhadap rencana rotasi jabatan.
“bupati sudah menegaskan agar seluruh asn bekerja maksimal dan menjaga semangat profesionalisme. kalau semua sudah melaksanakan itu, mutasi bukan lagi sesuatu yang menakutkan,” tutupnya.