Angka Stunting Masih 22 Persen, Pemkab Mukomuko Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

angka stunting masih 22 persen, pemkab mukomuko perkuat kolaborasi lintas sektor mukomuko, koranrb.id -  pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko terus menggenjot berbagai program untuk menurunkan angka stunting yang hingga kini masih berada di angka 22 persen. angka tersebut masih di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 18 persen.  melalui program bapak asuh dan bunda asuh anak stunting, pemkab mukomuko berupaya mempercepat penurunan kasus dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. plt kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dp2kbp3a) kabupaten mukomuko, junaidi, sp, mengatakan bahwa program tersebut menjadi gerakan gotong royong yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam membantu keluarga berisiko stunting.  program ini bukan hanya tentang pemberian bantuan, tetapi juga upaya membangun kesadaran bersama bahwa menekan angka stunting adalah tanggung jawab kolektif. baca juga:daftarkan 1.646 ibu hamil dan menyusui terima mbg, cegah stunting “program ini sudah berjalan setiap tahun, dan terus kita dorong agar dampaknya semakinnyata. namun percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. perlu dukungan masyarakat, perusahaan, hingga asn untuk menjadi bapak maupun bunda asuh anak stunting,” ujar junaidi. junaidi menjelaskan, melalui program tersebut, masyarakat yang mampu didorong untuk ikut membantu pemenuhan gizi bagi anak-anak berisiko stunting serta ibu hamil dan menyusui. bantuan yang diberikan bisa berupa makanan bergizi seperti telur, susu, vitamin, hingga kebutuhan tambahan lainnya. “kami berharap masyarakat yang memiliki kehidupan cukup bisa langsung menyalurkan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, tanpa harus melalui pemerintah. prinsipnya gotong royong dan keberlanjutan,” tambahnya. selain menggencarkan sosialisasi, dp2kbp3a juga terus memperkuat pendataan untuk mengetahui jumlah bapak asuh aktif di seluruh kecamatan. data ini menjadi dasar dalam evaluasi keberhasilan program serta melihat sebaran bantuan yang sudah diterima keluarga sasaran.  menurut junaidi, penanganan stunting menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena menyangkut masa depan sumber daya manusia. ia menegaskan, penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada pemberian gizi tambahan, tetapi juga melalui pendampingan intensif.  baca juga:pesan khusus mendagri pada 25 walikota/bupati terpilih untuk itu, setiap desa dan kelurahan di mukomuko telah memiliki tim percepatan penurunan stunting (tpk) yang beranggotakan tiga orang, terdiri dari kader kb, kader pkk, dan bidan desa. masing-masing memiliki peran strategis, mulai dari penyuluhan, pendampingan, hingga pelaporan melalui sistem aplikasi khusus. “bidan menjadi koordinator layanan kesehatan, kader pkk berperan memberikan edukasi dan menggerakkan kesejahteraan keluarga, sedangkan kader kb mencatat seluruh kegiatan pendampingan dan melaporkannya secara berkala,” terang junaidi. lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dasar hukum penanganan stunting sudah diatur dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. melalui aturan tersebut, dp2kbp3a menjadi koordinator pelaksana di daerah dengan menggandeng lintas sektor, termasuk organisasi perangkat daerah (opd), lembaga pendidikan, serta dunia usaha. “kami berharap semangat rembuk stunting yang kita lakukan mampu memotivasi seluruh opd dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di mukomuko. kalau semua bergerak, kami yakin angka 22 persen itu bisa terus ditekan setiap tahunnya,” tandasnya.   

Tag

• # 22 persen
• # stunting
• # mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•