Data Ulang Tambang Galian C di Lebong, Camat Diminta Proaktif

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Apr 2024 - 23:23

LEMAH: Pemkab Lebong masih mengandalkan data tambang galian dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu. Muharista Delda/RB--

Bahkan sampai hari ini tidak ada laporan dari satupun tambang galian C di Lebong terkait jumlah produksinya per tahun.

Alhasil Bidang Pendapatan dan Bagi Hasil, BKD Kabupaten Lebong kesulitan mendeteksi total pajak dan retribusi yang harus dibayar para pengelola tambang.

Namun dari pengakuan rata-rata pihak ketiga pelaksana kegiatan konstruksi di Lebong, material berupa pasir dan batu diambil dari dua tambang di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang.

‘’Termasuk satu tambang di Kecamayan Lebong Utara,’’ terang Monginsidi.

Diakuinya, pihaknya sangat terbantu jika pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa bersikap proaktif membantu pendataan jumlah tambang galian C yang ada di wilayahnya masing-masing.

Selain efisien waktu, data yang diperoleh dipastikannya akan lebih efektif karena pihak kecamatan, lurah dan desa yang paling tahu kondisi di wilayahnya.

‘’Dengan jumlah personel yang sangat terbatas, sulit bagi Bidang Pendapatan mendeteksi satu persatu tambang galian C yang tersebar di 93 desa dan 11 kelurahan se Kabupaten Lebong,'' ungkap Monginsidi.

Dilansir sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Wilyan Bachtiar, S.IP pernah meminta Pemkab Lebong segera mendirikan pos Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) di sejumlah titik jalan lintas.

Persisnya di jalan lintas Muara Aman-Tes serta Tes-Rimbo Pengadang yang berada di jalur pelintasan mobilisasi material tambang galian C.

Keberadaan TPR sangat diperlukan jika Pemkab Lebong ingin memaksimalkan PAD dari sektor pajak pertambangan.

Soalnya selama ini pembayaran pajak galian C oleh perusahaan hanya didasarkan pengakuan sepihak dari masing-masing pengelola tambang.

Belajar dari pengalaman selama ini, jumlah produksi galian C setiap tambang tidak diketahui karena aktivitas pengangkutan tidak pernah terdata.

Baik jalur Lebong-Rejang Lebong maupun Lebong-Bengkulu Utara tidak ada pos TPR.

data ulang tambang galian  c di lebong, camat diminta proaktif                            koranrb.id – hingga saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) lebong belum memiliki data base yang akurat mengenai jumlah tambang mineral bukan logam dan batuan atau tambang galian c yang beroperasi di wilayah kabupaten lebong. 
data tambang galian c yang ada di bidang pendapatan, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong masih mengandalkan data dari dinas energi dan sumber daya manusia (esdm) provinsi bengkulu. 
‘’saya minta para camat bantu pendataan tambang galian c yang ada di lebong,'' kata bupati lebong, kopli ansori.
data tambang galian c itu dibutuhkan untuk pemetaan revisi peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah (rtrw) yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. 
baca juga:drastis naik rp79 miliar, target pad lebong rawan tak tercapai
baca juga:baru 70 bidang lahan siap diterbitkan sertifikat dari target 129 bidang lahan di lebong
termasuk sebagai bentuk penyelamatan potensi dan aset tambang galian c yang ada di lebong dari tindak pencurian. 
muaranya bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi tambang galian c. 
‘’kalau ada tambang galian c ilegal, tentu saja pemerintah yang mengalami kerugian karena tidak akan terpungut pajaknya,'' papar kopli. 
terpisah, kepala bidang pendapatan, bkd kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengaku sejauh ini hanya 12 perusahaan tambang galian c yang terdaftar pernah mengantongi izin di dinas esdm provinsi bengkulu. 
baca juga:seluruh sekolah di lebong wajib terapkan kurikulum merdeka
baca juga:pemprov diminta prioritaskan penanganan bencana di lebong
namun beberapa tambang sudah habis masa berlaku izinnya dan belum diperpanjang karena terkendala rekomendasi. 
‘’itupun hanya 4 tambang saja yang selama ini rutin membayar pajak daerah ke kabupaten lebong,’’ kata monginsidi.
bahkan sampai hari ini tidak ada laporan dari satupun tambang galian c di lebong terkait jumlah produksinya per tahun. 
alhasil bidang pendapatan dan bagi hasil, bkd kabupaten lebong kesulitan mendeteksi total pajak dan retribusi yang harus dibayar para pengelola tambang. 
baca juga:populasi murai batu hutan lebong nyaris punah, ini penyebabnya
baca juga:baru 2 cabup lebong ambil formulir jalur independen
namun dari pengakuan rata-rata pihak ketiga pelaksana kegiatan konstruksi di lebong, material berupa pasir dan batu diambil dari dua tambang di wilayah kecamatan rimbo pengadang.
‘’termasuk satu tambang di kecamayan lebong utara,’’ terang monginsidi. 
diakuinya, pihaknya sangat terbantu jika pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa bersikap proaktif membantu pendataan jumlah tambang galian c yang ada di wilayahnya masing-masing. 
selain efisien waktu, data yang diperoleh dipastikannya akan lebih efektif karena pihak kecamatan, lurah dan desa yang paling tahu kondisi di wilayahnya. 
‘’dengan jumlah personel yang sangat terbatas, sulit bagi bidang pendapatan mendeteksi satu persatu tambang galian c yang tersebar di 93 desa dan 11 kelurahan se kabupaten lebong,'' ungkap monginsidi. 
dilansir sebelumnya, anggota dprd kabupaten lebong, wilyan bachtiar, s.ip pernah meminta pemkab lebong segera mendirikan pos tanda pembayaran retribusi (tpr) di sejumlah titik jalan lintas. 
persisnya di jalan lintas muara aman-tes serta tes-rimbo pengadang yang berada di jalur pelintasan mobilisasi material tambang galian c. 
keberadaan tpr sangat diperlukan jika pemkab lebong ingin memaksimalkan pad dari sektor pajak pertambangan. 
soalnya selama ini pembayaran pajak galian c oleh perusahaan hanya didasarkan pengakuan sepihak dari masing-masing pengelola tambang. 
belajar dari pengalaman selama ini, jumlah produksi galian c setiap tambang tidak diketahui karena aktivitas pengangkutan tidak pernah terdata. 
baik jalur lebong-rejang lebong maupun lebong-bengkulu utara tidak ada pos tpr. 
sementara posisi galian c di lebong paling banyak di kecamatan lebong selatan dan kecamatan rimbo pengadang yang berbatasan langsung dengan kabupaten rejang lebong. 
sementara jika ada pos tpr, setidaknya setiap kendaraan yang mengangkut material galian c bisa dihitung secara terperinci kubikasi angkutannya. 
selain itu, pemkab lebong melalui organisasi perangkat daerah (opd) teknis juga harus proaktif menelusuri kapasitas produksi setiap tambang galian c yang beroperasi di lebong. 
teknisnya memang harus benar-benar turun langsung ke lapangan untuk memastikan tidak adanya manipulasi data. 
artinya harus ada petugas khusus yang ditugaskan ke setiap lokasi tambang kalau memang pemkab lebong tidak mau terjadi lagi kebocoran pad dari sektor pajak galian c.
bahkan ide dewan soal pendirian tpr di 2 titik pelintasan itu sempat diusulkan bidang pendapatan dan bagi hasil, bkd kabupaten lebong ke pemkab lebong. 
masing-masing di lintas lebong-rejang lebong dan lintas lebong-bengkulu utara. 
namun tindak lanjutnya masih menunggu instruksi dari pimpinan serta alokasi anggaran untuk operasional tpr nya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan