Mutasi Pejabat Kepahiang Terganjal Aturan? Ini Penjelasannya

mutasi pejabat kepahiang terganjal aturan? ini penjelasannya kepahiang, koranrb.id - diwacanakan sejak jauh hari, pelaksanaan mutasi pejabat jajaran pemkab kepahiang tak kunjung terlaksana.  padahal rangkaian tahapan menuju lelang jabatan telah dilakukan, tinggal menunggu eksekusi pelaksanaannya saja.  hal ini kemudian memunculkan spekulasi beragam. akan kah mutasi di lingkungan pemkab kepahiang terganjal? sebagaimana diketahui, seiring pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 pada, rabu 27 november 2024 membuat membuat aturan mutasi pejabat oleh kepala daerah lebih diperketat. dengan tenggat waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon, sudah dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari mendagri ri.  baca juga:bakal rekrut ulang badan adhoc, ini penjelasan bawaslu kepahiang artinya, mutasi tetap dapat dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan dari mendagri.  pada pasal 71 uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti uu nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. di ayat 2 jelas disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon. di kabupaten kepahiang sendiri, dalam sebuah kesempatan bupati kepahiang dr. ir. hidayattulah sjahid, mm, ipu menyampaikan tak ingin terburu-buru dalam melaksanakan mutasi. akan tetap berpegang pada aturan berlaku. baca juga:parpol buka penjaringan bakal calon bupati dan calon wakil bupati bengkulu selatan   sejalan dengan surat mendagri ri nomor 100.2.1.3/1575/s6, sebuah daerah yang ingin melakukan pergantian pejabat dengan persertujuan mendagri terdiri dari pejabat struktural diantaranya adalah, pejabat pimpinan tinggi atau ppt madya, ppt pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas.  pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/ unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah. "kita memang belum melakukan mutasi, berbeda dengan daerah lain. kita tak ingin terburu-buru dalam pelaksanananya dan kita akan tetap taat pada aturan," kata bupati.  meski demikian ia meyakinkan mutasi akan tetap dilakukan dalam waktu dekat. baca juga:lambung rusa yang mati ditemukan kantong kresek hal ini lantaran, terdapat sejumlah jabatan kosong setingkat eselon ii yang lowong dan terpaksa dijabat seorang pelaksana tugas.  terkait hal ini, sekda kabupaten kepahiang dr. hartono menerangkan seluruh rangkaian tahapan termasuk kelengakapan persyaratan, telah berjalan.  seperti penyelesaian asssessment center bagi peserta seleksi terbuka (selter) jabatan pimpinan tinggi (jpt). "untuk mutasi nanti mengisi jabatan yang kosong. baca juga:perkara tipikor replanting sawit di bengkulu selatan dilimpahkan ke pidana khusus termasuk juga rotasi pencocokan jabatan sesuai kompetensi," tambah sekda.  saat ini, di lingkungan pemkab kepahiang terdapat 4 jabatan kepala dinas dalam kondisi lowong.  yakni, kepala badan penanggulangan bencana daerah, kepala dinas perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah, inspektur inspektorat daerah dan kepala satpol pp dan damkar  mengutip ketentuan dari kemenpan rb, pelaksanaan lelang jabatan dapat diikuti seorang asn dengan persyaratan umum.   diantaranya, warga negara indonesia, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 56 tahun pada saat penetapan dan pelantikan.  baca juga:ini klarifikasi 3 perusahaan yang dilaporkan tidak bayar thr pekerja lalu, memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (s2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan. dan atau strata dua (s2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.           

Tag

• # terganjal
• # pejabat
• # aturan
• # mutasi
• # pemkab kepahiang

Share

• 
• 
• 
• 
•