Kepala Puskesmas Diminta Awasi Bidan Desa

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 22 Apr 2024 - 23:29

KETAT : Puskesmas diminta mengawasi bidan desa dalam bertugas. -- Muharista Delda/RB

Kalau kondisi yang sekarang masih tinggi, karena angkanya 270 untuk setiap 100 ribu proses persalinan.

Mengakalinya, Dinkes akan lebih memaksimalkan program Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA).

Antara lain aplikasi Sistem Informasi Bidan Lebong (Sbong).

Aplikasi ini sangat bagus dalam pendataan, pemantauan dan rujukan terencana bagi ibu hamil, tinggal lagi penerapannya harus lebih maksimal.

Dengan aplikasi itu, pelayanan persalinan dan pendataan ibu hamil lebih maksimal.

Termasuk teknis pelayanan pascapersalinan.

Dengan aplikasi ini kami berharap ke depan angka kematian ibu dan bayi bisa semakin turun seiring penanganan pelayanan persalinan yang maksimal.

Dalam aplikasi PWS-KIA Sbong terdapat beberapa fitur data dan layanan. Antara lain seperti pengelolaan data ibu hamil, ibu nifas, bayi dan anak.

Pencatatan resiko ibu hamil, mencatat data layanan Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan (ANC) dan Pemeriksaan Pasca Melahirkan (PNC).

Termasuk komunikasi rujukan terencana ibu hamil resiko tinggi.

Selain itu, Public Safety Center (PSC) 119 dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Bidan Lebong (Sbong) di Kabupaten Lebong, diharap benar-benar dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan.

Itu artinya Dinkes selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi, dituntut lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaannya.

kepala puskesmas diminta awasi bidan desa                            tubei, koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori mengingatkan seluruh bidan desa harus menetap di desa binaan. 
soalnya ada beberapa laporan dari masyarakat yang menyampaikan keluhan soal bidan desa  yang tidak tinggal di desa binaannya. 
‘’setiap kepala puskesmas saya minta mengontrol disiplin setiap bidan desa yang ada di wilayahnya,'' ujar kopli. 
kewajiban bidan desa menetap di desa binaan sudah diatur dalam keputusan menteri kesehatan nomor 564 tahun 2006 tentang indonesia sehat. 
baca juga:penerima bansos di lebong berkurang 3,4 persen
tujuan penyiagaan bidan desa di lokasi itu semata demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima. 
‘’bidan desa yang tidak mau menetap di desa binaan artinya tidak mendukung program kemenkes (kementerian kesehatan, red) tentang pelayanan kesehatan yang prima,'' papar kopli. 
selain itu, ia juga meminta para camat, lurah dan kepala desa ikut memantau kinerja pelayan kesehatan. 
khususnya bidan desa yang dimaksudkan siaga membantu pelayanan persalinan masyarakat di desa. 
baca juga:5 propemperda disetujui, apa saja?
‘’laporkan ke saya kalau ada bidan desa yang tidak maksimal atau kurang ramah dalam melayani masyarakat,'' tutur kopli. 
terpisah, kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong, rachman, skm, m.si memastikan bidan desa yang tidak menetap di desa tempatnya bertugas akan dijatuhi sanksi. 
termasuk bidan desa yang suka keluyuran atau sering meninggalkan desa tanpa alasan jelas, wajib dilaporkan ke dinkes. 
‘’kami harap masyarakat melapor ke dinkes kalau memang ada bidan desa yang tidak on time (tepat waktu, red) sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan kurang maksimal,’’ tukas rachman. 
baca juga:lapak pkl di alun-alun kota bintuhan dibongkar
termasuk para kepala desa, rachman berharap ikut berperan aktif dalam mengawasi kinerja petugas medis di desanya. 
namun di luar itu, para kepala desa juga harus menjamin rasa aman dan nyaman bagi setiap petugas medis yang ditugaskan di desa, khususnya aman dari kasus kejahatan. 
‘’supaya tidak ada alasan bidan desa meninggalkan desanya karena merasa tidak aman,’’ ungkap rachman.
data dihimpun, dari 93 bides yang ditugaskan, beberapa diantaranya tidak hanya tak menetap di desa binaan.
baca juga:tantang pan di pilwakot bengkulu 2024, golkar buka komunikasi dengan nasdem 
ada juga yang tidak setiap hari bertugas di desa binaan atau menetap di desa binaan namun sering meninggalkan desanya. 
diketahui, untuk jumlah bidan di kabupaten lebong saat ini secara keseluruhan 103 orang. 
namun dari jumlah itu hanya 51 orang yang ditugaskan khusus ke desa. 
artinya memang ada bidan desa yang  tidak bisa menetap secara penuh karena bertugas lebih di satu desa mengingat ada 93 desa di kabupaten lebong. 
baca juga:kpu kaur buka pendaftaran ppk, simak cara daftarnya!
namun untuk aturan, mereka tetap harus siaga 24 jam melayani masyarakat yang berkepentingan bersalin. 
untuk diketahui, angka kematian ibu dan anak dalam proses persalinan di kabupaten lebong terbilang masih tinggi. 
sesuai data tahun 2023, angka kematian ibu saat melahirkan mencapai 0,21 persen dari setiap seribu kelahiran. sedangkan angka kematian bayi mencapai 0,92 persen dari setiap seribu kelahiran.
dinkes lebong sendiri terus berupaya agar angka kematian ibu tidak lebih 0,1 persen. sedangka angka kematian bayi hanya 0,5 persen. 
baca juga:tabungan nikah ikut hilang gara-gara ikut arisan bodong, owner arisan bodong bisa dijerat pasal ini
kalau kondisi yang sekarang masih tinggi, karena angkanya 270 untuk setiap 100 ribu proses persalinan.
mengakalinya, dinkes akan lebih memaksimalkan program pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (pws-kia). 
antara lain aplikasi sistem informasi bidan lebong (sbong). 
aplikasi ini sangat bagus dalam pendataan, pemantauan dan rujukan terencana bagi ibu hamil, tinggal lagi penerapannya harus lebih maksimal. 
baca juga: pembahasan raperda penanaman modal dan perizinan usaha ditunda, ini alasannya! 
dengan aplikasi itu, pelayanan persalinan dan pendataan ibu hamil lebih maksimal.
termasuk teknis pelayanan pascapersalinan. 
dengan aplikasi ini kami berharap ke depan angka kematian ibu dan bayi bisa semakin turun seiring penanganan pelayanan persalinan yang maksimal. 
dalam aplikasi pws-kia sbong terdapat beberapa fitur data dan layanan. antara lain seperti pengelolaan data ibu hamil, ibu nifas, bayi dan anak. 
baca juga:jaksa pikir-pikir vonis 1 tahun terdakwa korupsi bok kaur
pencatatan resiko ibu hamil, mencatat data layanan pelayanan pemeriksaan kehamilan (anc) dan pemeriksaan pasca melahirkan (pnc). 
termasuk komunikasi rujukan terencana ibu hamil resiko tinggi. 
selain itu, public safety center (psc) 119 dan penerapan aplikasi sistem informasi bidan lebong (sbong) di kabupaten lebong, diharap benar-benar dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan. 
itu artinya dinkes selaku organisasi perangkat daerah (opd) yang membidangi, dituntut lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan