3 PPPK Nakes Kaur Batal Lulus, Ngadu ke DPRD, Ini Hasilnya

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 24 Apr 2024 - 22:14

BERLANGSUNG: Hearing DPRD Kaur Komisi II dengan peserta PPPK yang dibatalkan lulus. RUSMANAFRIZAL/RB --

3 pppk nakes kaur batal lulus, ngadu ke dprd, ini hasilnya                            koranrb.id – sebanyak 3 peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tenaga kesehatan (nakes) kaur formasi tahun 2023,
tidak terima dengan hasil keputusan pembatalan kelulusan.
pasalnya, pembatalan kelulusan 3 pppk nakes ini lantaran tidak memenuhi syarat administrasi.
akhirnya mereka mendatangi dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur untuk mengadu.
baca juga:segera daftar! kuliah gratis di politeknik, tersedia 10 kuota untuk kabupaten kaur
baca juga:pasca lebaran, pengajuan nikah meningkat drastis
kedatangan 3 pppk nakes ini ditandai dengan hearing yang dilakukan di ruang rapat komisi ii,
dengan agenda dengar pendapat terkait pendamping tiga orang bidan d4 yang dinyatakan batal lulus pppk formasi tahun 2023. 
rapat dipimpin perwakilan ketua komisi ii dprd kaur, irwanto toher, dua anggota lainnya fijan eka budi dan tri putera wahyuni. 
dalam rapat tersebut ketiga bidan d4 yang dinyatakan batal lulus pppk memaparkan keluh kesah mereka dengan sistem administrasi yang dinilainya tidak adil.
baca juga:sempat viral! lubang jalan penghubung 4 desa mulai diperbaiki
baca juga:ratusan pelajar kaur daftar seleksi anggota polri
sebagaimana disampaikan salah satu perwakilan bidan d4, romi biyayah, mereka telah mengikuti berbagai rangkaian tes hingga cat dan mereka dinyatakan lulus pada saat itu.
kemudian mereka juga telah melengkapi berkas untuk pengajuan nip dan sk pppk.
sayangnya dalam rentang waktu 25 maret 2024 mereka mendapatkan pemberitahuan melalui mola bkn, bahwa mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) dan dibatalkan kelulusannya.
sebab sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, bahwa nip dan sk bidan d4 pendidik baru bisa diterbitkan apabila sudah bekerja di faskes selama minimal 2 tahun. 
baca juga:3 terdakwa korupsi bok kaur akan surati presiden, minta penyidikan dilanjutkan 
baca juga:5 propemperda disetujui, apa saja?
padahal di tahun sebelumnya, banyak sekali pppk tenaga kesehatan yang belum memenuhi syarat bkn bisa dinyatakan lulus.
atas dasar inilah ketiga bidan d4 ini meminta keadilan melalu komisi ii dprd kaur.
irwanto toher saat dikonfirmasi mengenai hasil hearing menjelaskan, mereka telah melakukan tukar pendapat bersama di ruang rapat yang juga langsung disaksikan oleh pihak bkdpsdm. 
mereka pun sepakat untuk merekomendasikan agar nip pppk mereka tetap diterbitkan.
"kita sudah sepakat untuk mendukung agar nip pppk yang dinyatakan gugur ini agar diterbitkan, pada herring beberapa waktu yang lalu," sampai irwanto. 
disampaikannya, mereka telah membuat rekomendasi bernomor 170/209/b.i/2024 itu ditujukan ke kementerian kesehatan (kemenkes) dirjen tenaga kesehatan. 
setelah pihaknya menerima surat ikatan bidan indonesia (ibi) kaur, surat pengalaman kerja atas nama yessa vinicha sari dan reva vaganti dan romi biyayah serta mendengar penjelasan dari dinkes kaur bkd-psdm kaur sehingga meminta agar kemenkes tetap menyetujui penerbitan sk ketiganya. 
"surat rekomendasi ini akan kita layangkan, selebihnya itu adalah keputusan kemenkes," terangnya.
kepala bkdpsdm kaur sifrihadi, sh, mm, menjelaskan dari hasil pemeriksaan bkn, pembatalan kelulusan ini dilakukan sebab mulai dari saat melamar yang bersangkutan tidak aktif bekerja pada instansi pemkab kaur.
surat pengalaman kerja tidak benar, tidak memiliki pengalaman yang relevan terhadap jabatan fungsional hingga saat melamar belum sampai dua tahun bekerja sebagai non asn. 
"kita pemkab dalam seleksi pppk ini sifatnya hanya sebagai wadah pelaksana, untuk syarat ketentuan dan pengumuman kelulusan itu langsung bkn. jadi kalau ada yang dinyatakan tms itu merupakan keputusan langsung dari pusat," terangnya. 
diketahui tahun 2203 yang lalu melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 546 tahun 2023 kabupaten kaur mendapatkan kuota pppk sebanyak 262.
meliputi jabatan fungsional tenaga teknis sejumlah 64 orang, tenaga kesehatan 40 orang pppk guru terbanyak dibutuhkan yakni 160 orang. 
terpisah sifrihadi menjelaskan sebelumnya, pengusulan cpns dan pppk kurang lebih sekitar 300 kuota untuk formasi di tahun 2024 telah dilakukan. 
pemkab kaur hanya mendapatkan kuota pppk dan cpns sebanyak 260 saja. dengan rincian, 150 pppk dan 110 untuk kuota cpns. 
untuk rincian formasinya sebagai berikut, pppk 150 penerimaan 40 untuk tenaga pengajar guru, 40 untuk tenaga kesehatan, dan sebanyak 70 untuk tenaga teknis.
kemudian untu cpns hanya membuka dua formasi saja karena tahun ini pengadaan cpns guru ditiadakan. rincian formasi cpns yakni, tenaga kesehatan 40 dan teknis 70. 
jumlah kuota ini memang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. untuk itu bkdpsdm, saat telah mengajukan usulan ulang perekrutan pppk ke kemenpanrb sebanyak 700 kuota usulan. 
sementara untuk pendaftaran cpns dan pppk formasi 2024 ini, sifrihadi masih belum bisa memberikan keterangan. 
apabila nanti pendaftaran sudah dimulai maka, sebelum itu bkdpsdm tentu akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat kaur yang berminat untuk ikut seleksi. 
"pendaftaran belum tahu kapan, siapkan saja berkas-berkasnya dari jauh hari," ujarnya. 
kendati demikian, penambahan perekrutan pppk itu juga belum dapat memenuhi jumlah ideal aparatur sipil negara (asn) di pemkab kaur. 
bagaimana tidak, jumlah asn dengan penambahan kuota pppk tahun 2023 yang lalu hanya berkisar 3.500 orang saja. 
sementara jumlah ideal asn yang diperlukan kabupaten kaur adalah sebanyak 6000 orang. 
"walaupun akan ada penambahan perekrutan pppk lagi, jumlah ini tetap tidak akan mencukupi kebutuhan ideal asn di pemkab kaur," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 25 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan