3.000 Perangkat Desa dan BPD Bakal Naik Gaji, Dapat Tunjangan Suami, Istri, Anak dan Tunjangan Kinerja

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 28 Apr 2024 - 22:20

GAJI DAN TUNJANGAN: 3.000 Perangkat Desa dan BPD Bakal Naik Gaji. DOK/RB--

3.000 perangkat desa dan bpd bakal naik gaji, dapat tunjangan suami, istri, anak dan tunjangan kinerja                            koranrb.id – telah disahkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sepertinya benar-benar berkah bagi pemerintah desa. 
bukan hanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, namun 3.000 perangkat desa beserta anggota badan permusyawaratan desa atau bpd akan mendapatkan kenaikan penghasilan tetap (siltap) atau gaji bulanan. 
jika selama ini gaji perangkat desa yang sudah disesuaikan dengan pns, namun dengan adanya undang-undang baru tersebut maka perangkat desa dan bpd juga mendapatkan tunjangan. 
tunjangan tersebut sama seperti aparatur sipil negara mulai dari tunjangan anak, tunjangan suami atau istri bahkan bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. 
 baca juga:perkuat syarat zonasi, sekolah wajib buat aplikasi penerimaan siswa baru
baca juga:dugaan korupsi dana bumdes, kejari bengkulu utara sita mesin daur ulang limbah 
bahkan, bukan hanya mendapatkan tunjangan yang sama seperti aparatur sipil negara, bahkan perangkat desa mendapatkan fasilitas lebih tinggi. 
mereka mendapatkan tunjangan purna bhakti atau sebagai uang akhir masa jabatan diakhir tugas.
perangkat desa akan diangkat dengan masa jabatan sesuai dengan kepala desa.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara rahmat hidayat, s.stp, m.si membenarkan adanya aturan terkait dengan penambahan tunjangan perangkat desa dan bpd tersebut. 
baca juga: mou dengan unib, bengkulu utara target peningkatan perputaran uang umkm 
baca juga:bidik target potensial pajak daerah bengkulu utara, salah satunya galian c
meskipun, aturan tersebut belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena masih dalam bentuk undang-undang. 
“kita menunggu peraturan pemerintah dan akan ditindaklanjuti dengan peraturan dan daerah,” terangnya. 
ini lantaran pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa maupun bpd akan ditanggung oleh apbd dalam bentuk alokasi dana desa (add). 
sehingga dalam penganggaran dana desa membutuhkan perda dan peraturan bupati untuk penganggarannya. 
baca juga:potensi tes ppk membludak di bengkulu utara, 226 akun peserta terdaftar
baca juga:lebih rp30 miliar proyek mulai dilelang di bengkulu utara
“maka nantinya teknis akan diatur dalam peraturan pemerintah dan kita jabarkan teknis pelaksanaan dalam perda,” terangnya. 
meskipun tak banyak pasal yang diubah dengan undang-undang yang baru disahkan hari kamis 25 april lalu tersebut, namun dampak sangat besar bagi keuangan daerah.  
pemda bengkulu utara harus mengalokasikan dana alokasi dana desa (add) yang lebih besar dari tahun ini dengan adanya tambahan tunjangan tersebut. 
“namun untuk tanggungan dana terkait tunjangan tersebut kita menunggu dari kementerian keuangan,
apakah masuk dalam 10 persen dana transfer pemerintah pusat yang merupakan add, atau memang ada pos anggaran lain yang ditentukan pemerintah pusat,” terangnya. 
tahun ini pemda bengkulu utara sudah menganggarkan dana rp72 miliar untuk pembayaran gajin kepala desa, perangkat desa dan bpd 215 desa di bengkulu utara. 
jika diberlakukan tahun ini,  maka pemda bengkulu utara harus menganggarkan kembali dana add tersebut guna penambahan kekurangan pembayaran tunjangan perangkat desa dan bpd. 
“kejelasan terkait adanya tunjangan tersebut memang sudah ada dalam undang-undang. namun untuk berlaku mulai kapan, kita menunggu aturan turunannya yang akan kita jadikan panduan dalam penganggaran dan pembayaran,” terangnya. 
sekadar mengetahui, 2025 mendatang seharusnya ada 12 kepala desa yang akan purna tugas sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebelumnya dengan masa bakti 6 tahun. 
dengan adanya undang-undang baru tersebut maka dipastikan jika mereka batal untuk purna tugas dan masa jabatan baru akan berakhir 2027 mendatang. 
“sesuai undang-undang, kepala desa yang masa jabatannya habis setelah bulan februari 2024, maka masa jabatannya menjadi 8 tahun,” ujarnya. 
pemda bengkulu utara berencana melakukan pilkada 2025 mendatang di 34 desa termasuk 12 desa yang akan berakhir masa jabatan kepala desanya 2025 mendatang. 
dengan adanya aturan tersebut, pemda bengkulu utara tetap akan melakukan pilkades namun hanya untuk 22 desa yang saat ini sudah dijabat oleh penjabat kepala desa.
22 desa tersebut adalah kepala desa yang sudah purna tugas sejak desember 2024 lalu sehingga tidak masuk dalam kategori undang-undang 3 tahun 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan