Dewan Bentuk Pansus Bahas LKPj APBD 2023 Pemda Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 01 May 2024 - 22:44

BEDAH: DPRD Bengkulu Utara membentuk panitia khusus untuk membedah laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2023. DOK/RB--

dewan bentuk pansus bahas lkpj apbd 2023 pemda bengkulu utara                             koranrb.id – dprd bengkulu utara membentuk panitia khusus untuk membedah terkait laporan keterangan pertanggungjawaban apbd 2023
yang sudah diserahkan pemda bengkulu utara ke dprd dalam paripurna pekan lalu. 
pansus tersebut terdiri dari anggota-anggota fraksi lintas komisi yang akan membahas dan melakukan hearing terkait pembahasan raperda tersebut. 
ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menerangkan jika pembentukan pansus tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pembahasan lkpj. 
baca juga:pastikan komitmen, jaksa kejari bengkulu utara siapkan tuntutan ini untuk ayah tiri
baca juga:kualitas pppk dipantau, kepala bkn kanreg 7 ajukan evaluasi pppk di bengkulu setiap bulan 
pansus yang dibentuk juga akan  melakukan hearing dengan berbagai opd terkait soal pelaksanaan program 2023 tersebut. 
pansus nantinya memiliki hak untuk mendalami terkait pelaksanaan program yang sudah disetujui dprd sepanjang 2023 lalu. 
“termasuk melihat apakah masih ada kendala dalam pelaksanaan program, termasuk apakah program yang dilakukan sudah mencapai target yang semula menjadi target pemda dan dprd,” terangnya.  
yang menjadi sorotan tentunya adalah terkait dengan opd-opd yang mungkin serapannya masih dibawah 90 persen. 
jika masih ditemukan maka dprd akan membahas hal ini secara serrius karena terkait dengan target pembangunan daerah. 
baca juga:9 panwas mundur, kinerja panwascam dievaluasi ulang
baca juga:belum tuntas bumdes gardu, warga dan bpd laporkan bumdes simpang ketenong kerkap bengkulu utara, ini kasusnya
“termasuk apakah target pembangunan tersebut sudah mencapai atau mendekati program yang menjadi visi dan misi kepala serta wakil kepala daerah,” terangnya. 
ia menegaskan jika pemda bengkulu utara masih bermasalah dengan anggaran dimana anggaran yang terbatas sedangkan program yang menjadi target pembangunan masih banyak. 
sehingga semua program yang masuk dalam apbd sudah dilakukan pembahasan dengan dprd dan masuk dalam program prioritas. 
“sehingga kita tidak ingin program yang sudah masuk dalam skala prioritas tersebut justru tidak terlaksana,” terangnya. 
baca juga:561 pppk nakes bengkulu utara dapat peringatan soal pp disiplin pegawai
baca juga:digeledah jaksa satu lagi kasus korupsi bakal tersangka, aset desa dibawa mantan kades
nantinya dprd akan melakukan rapat internal lebih dulu dengan pansus untuk mendengarkan apa yang menjadi temuan panitia khusus terkait raperda lkpj tersebut.  
selanjutnya laporan pansus tersebut akan disampaikan dalam paripurna akhir. 
“sehingga tahapannya saat ini diserahkan pada pansus dan pansus sudah mulai bekerja melakukan rapat kerja dengan opd-opd terkait,” terangnya. 
dprd memang tidak dalam rangka menerima atau menolak lkpj tersebut. 
namun dprd dalam paripurna akhir nantinya akan menyampaikan catatan-catatan yang berisi hasil pembahasan antara pansus dengan masing-masing opd.
catatan tersebut tentunya terkait perbaikan yang harus dilakukan dan ditekankan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun ini. 
“catatan yang disampaikan tersebut wajib menjadi perhatian pemda bengkulu utara, hasil dari catatan tersebut akan  terus dipantau dan dipertanyaan dprd alam rapat kerja rutin yang memang terus dilakukan,” terangnya. 
sementara itu wakil bupati bengkulu utara utara, arie septia adinata, se, m.ap menerangkan jika ia optimis jiak dprd akan menuntaskan pembahasan lkpj tersebut tepat waktu. 
apalagi dalam sepanjang 2023 lalu, pemda bengkulu utara berhasil menuai beberapa target capaian pembangunan. 
“diantaranya target pendapatan yang kita dapatkan di tahun 2023 melampaui target asumsi awal, termasuk serapan anggaran yang juga cukup tinggi di masing-masing opd,” terangnya. 
meski begitu, ia menilai saran dan catatan dprd masih sangat penting terkait evaluasi kinerja setiap opd. 
apalagi dprd memiliki fungsi pengawasan yang melekat dan dprd juga rutin melakukan reses sehingga mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat.
“sehingga catatan-catatan dprd akan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan harus menjadi prioritas di masing-masing opd,” terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan