Anggaran Penanggulangan Bencana BPBD Mukomuko Hanya Rp200 Juta

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 05 May 2024 - 23:08

DARURAT: Sarana dan Prasarana (Sarpras) BPBD Kabupaten Mukomuko yang akan digunakan ketika kondisi darurat. FIRMANSYAH/RB--

Kegiatan ini sebenarnya juga mempersiapkan warga Mukomuko untuk menghadapi bencana alam.

Baik banjir, longsor, hingga tsunami, namun hanya berbentuk teori saja tanpa menyiapkan praktek dan pengadaan peralatan yang merupakan bagian dari mitigasi bencana.

Meskipun demikian paling tidak pengetahuan warga bisa meningkat untuk meminimalisir kerugian saat terjadi bencana.

“Semoga ke depan kegiatan penanggunangan bencana dan mitigasi bencana memiliki anggaran terpisah sehingga masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini setelah diberi edukasi. Bisa langsung dibekali peralatan dan menjalankan program-program mencegah terjadinya bencana, jadi tidak hanya meminimalisir kerugian yang disebabkan saja,” terangnya.

Sementara itu, hingga saat ini kajian resiko bencana Mukomuko masih dalam tahap penyusunan.

Di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara terperinci sehingga daerah akan tahun bagaimana kondisi wilayah dan tingkat kerawanan termasuk bentuk pengangan dan penaggulangan.

“Target kita tahun ini dokumen tersebut rampung sehingga Pemkab Mukomuko bisa memiliki dokumen kajian risiko bencana, yang didalamnya menggambarkan potensi bencana, risiko yang akan dihadapi, serta rencana tanggap darurat ketika terjadi bencana,” jelasnya.

Penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan, untuk meminimalir kerugian materi, serta korban jiwa yang sudah dimulai dari akhir November 2023 lalu hingga saat ini masih berjalan.

Karena dalam penyusunan memerlukan kajian-kajian yang harus dilakukan sebelum disimpulkan.

"Dokumen kajian risiko bencana ini wajib dimiliki dan diperbaharui setiap daerah. Sehingga nantinya daerah akan mampu menganalisis dampak bencana yang timbul dan memperkirakan jumlah kerugian," katanya.

Diakui Ruri, selama ini Kabupaten Mukomuko memang belum memiliki dokumen kajian risiko bencana yang lengkap.

Sehingga masih banyak bencana yang terjadi lamban untuk diketahui.

anggaran penanggulangan bencana  bpbd mukomuko hanya rp200 juta                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko 2024 ini dipastikan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan mitigasi bencana.
meskipun diketahui mukomuko menjadi salah satu daerah rawan bencana baik alam maupun non alam.
hal ini disampaikan kepala pelaksana (kalak) bpbd mukomuko, ruri irwandi st, mt. 
tidak berbeda dengan 2023 lalu, di 2024 ini tidak ada anggaran khusus mitigasi bencana atau kegiatan yang terfokus dilakukan sebelum bencana terjadi guna meminimalisir kerugian yang disebabkan akibat bencana.
baca juga:mtq ke-vi tingkat kabupaten di mukomuko dimulai, 416 peserta ikuti 10 cabang lomba
baca juga:calon jemaah haji mukomuko masuk kloter 6, embarkasi sumbar, berangkat 17 mei
“meskipun kita tidak memiliki khusus untuk anggaran mitigasi bencana, namun bpbd mukomuko akan tetap memberikan edukasi berkaitan dengan bencana dalam kondisi terbatas,” katanya.
ruri menambahkan, di tahun ini bpbd hanya memiliki anggaran untuk penanggulangan bencana keseluruhan sebesar rp200 juta.
yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) kabupaten mukomuko. 
jika dikaji dari luasan wilayah, jumlah penduduk dan beberapa bencana potensial yang bakal terjadi, kemungkinan besar anggaran yang ada tidak mencukupi. 
baca juga:2.677 ternak masuk usia kurban, ketersediaan cukup
baca juga:wtp 7 kali berturut-turut, tidak otomatis dapat did 
maka dari itu nantinya kegiatan penanggulangan hanya akan menyasar wilayah yang belum pernah mendapatkan kunjungan.
“sama seperti tahun kemarin (2023, red), kita akan libatkan desa, sekolah dan lembaga masyarakat lainnya untuk memahami bencana secara garis besar saja. sasaran pun wilayah yang belum pernah kita libatkan,” ujarnya.
kegiatan ini sebenarnya juga mempersiapkan warga mukomuko untuk menghadapi bencana alam. 
baik banjir, longsor, hingga tsunami, namun hanya berbentuk teori saja tanpa menyiapkan praktek dan pengadaan peralatan yang merupakan bagian dari mitigasi bencana. 
 
baca juga:menghilang pasca putusan banding, terpidana kasus zina dijemput paksa kejari mukomuko
baca juga:pengembangan padi organik, distan data penggunaan pupuk dan insektisida organik
meskipun demikian paling tidak pengetahuan warga bisa meningkat untuk meminimalisir kerugian saat terjadi bencana.
“semoga ke depan kegiatan penanggunangan bencana dan mitigasi bencana memiliki anggaran terpisah sehingga masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan ini setelah diberi edukasi. bisa langsung dibekali peralatan dan menjalankan program-program mencegah terjadinya bencana, jadi tidak hanya meminimalisir kerugian yang disebabkan saja,” terangnya.
sementara itu, hingga saat ini kajian resiko bencana mukomuko masih dalam tahap penyusunan. 
di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara terperinci sehingga daerah akan tahun bagaimana kondisi wilayah dan tingkat kerawanan termasuk bentuk pengangan dan penaggulangan.
“target kita tahun ini dokumen tersebut rampung sehingga pemkab mukomuko bisa memiliki dokumen kajian risiko bencana, yang didalamnya menggambarkan potensi bencana, risiko yang akan dihadapi, serta rencana tanggap darurat ketika terjadi bencana,” jelasnya. 
penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan, untuk meminimalir kerugian materi, serta korban jiwa yang sudah dimulai dari akhir november 2023 lalu hingga saat ini masih berjalan.
karena dalam penyusunan memerlukan kajian-kajian yang harus dilakukan sebelum disimpulkan.
"dokumen kajian risiko bencana ini wajib dimiliki dan diperbaharui setiap daerah. sehingga nantinya daerah akan mampu menganalisis dampak bencana yang timbul dan memperkirakan jumlah kerugian," katanya.
diakui ruri, selama ini kabupaten mukomuko memang belum memiliki dokumen kajian risiko bencana yang lengkap.
sehingga masih banyak bencana yang terjadi lamban untuk diketahui. 
selain itu juga tidak dapat dipungkiri ketika terjadi bencana, terkadang masih banyak kekurangan pada saat penanggulangan. 
maka dari itu kajian risiko bencana ini harus segera dimiliki, sehingga mempermudah opd teknis dalam menjalankan tugasnya.
"fungsi dokumen kajian risiko bencana tersebut salah satunya merangkum dan menyusun program-program mitigasi dan antisipasi potensi dan kejadian yang disebabkan bencana.
dokumen tersebut tidak hanya diperlukan oleh bpbd, namun beberapa opd teknis lainnya," terangnya.
dokumen kajian bencana yang dihasilkan nantinya akan lebih detail mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga dusun.
dengan harapan potensi bencana dapat diprediksi dari awal. kemudian juga dokumen kajian risiko bencana akan menjadi salah satu referensi bagi pemkab mukomuko
ketika mengambil keputusan untuk membangun berbagai infrastruktur bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"lebih baik kita antisipasi sejak awal. sebab bencana tidak dapat dihindari namun bisa diminimalir dampaknya.
apalagi mukomuko termasuk daerah yang sangat rawan terjadi bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, abrasi dan erosi.
serta daerah yang rawan kekeringan dan kebakaran karena memiki lahan gambut,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan