Siap-siap, Petugas Pajak Bakal Datang ke Rumah, Ada Apa?

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 06 May 2024 - 22:49

Kabid Pendapatan BKD Kabupaten Kepahiang Amarullah mengatakan petugas pajak akan mendatangi rumah-rumah warga--HERU/RB

Sehingga nanti, pihak desa yang ditunjuk bisa mendata langsung dari rumah ke rumah jumlah kendaraan dan nomor plat kendaraan.

Diimbau pada 2025 bisa dibalik namakan atas nama pemilik, ini akan menambah peningkatan pajak daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor," jelasnya.

Masih di dalam Perda, BBNKB kedua nantinya akan digratiskan.

Artinya, BBNKB hanya akan dikenakan untuk kendaraan baru baik roda dua maupun roda empat dan selebihnya.

"Ketika dibeli masyarakat Kabupaten Kepahiang, baik dari show room atau luar kota atau sesama masyarakat di daerah, ketika dibaliknamakan menjadi milik warga Kepahiang tidak dikenakan biaya apapun.

Hanya dikenakan biaya plat dan STNK saja. Harapanya, walaupun dari bea balik nama pajak berkurang.

Namun, PKB dapat meningkat.

Ini merangsang masyarakat agar membalik namakan kendaraan, yang berdomisili di Kabupaten Kepahiang.

Ke depan juga tak akan lagi ada pajak progresif.

Walaupun miliki kendaraan lebih dari satu, pajaknya tak akan bertambah," jelas Amar.

Guna merealisasikan Perda agar lebih maksimal, pihaknya juga akan menambah loket pembayaran, dengan berkoodinasi dengan MPP.

"Ya, petugas akan langsung cek kendaraan ke rumah.

siap-siap, petugas pajak bakal datang ke rumah, ada apa?                            kepahiang, koranrb.id - masyarakat kabupaten kepahiang mesti siap-siap. dalam waktu dekat petugas pajak yang akan berkoordinasi dengan desa, akan menyambangi setiap rumah. 
mereka nantinya, akan mendata berapa jumlah kendaraan yang dimiliki penghuni rumah.
diwawancarai, senin 6 mei 2024 kabid pendapatan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang amarullah, se m.ap menerangkan, langkah tersebut akan dilakukan jajarannya guna mengimplementasikan perda nomor 3 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.
perda ini telah disahkan dan ditandatangani bupati kepahiang hidayatullah sjahid dan sekda kepahiang hartono pada 27 maret 2024.
baca juga:habiskan rp500 juta, warga keluhkan jalan usaha tani, minta inspektorat segera audit dd suka pindah
disampaikan, perda terkait pajak daerah tersebut merupakan perubahan atas perda yang diberlakukan sebelumnya di tahun 2011. 
"perda terbaru sudah disahkan, kita akan menerapkannya," kata amar. 
apa yang ingin diburu petugas pajak? di dalam perda retribusi daerah terbaru tersebut, juga mengatur tentang opsen atau pajak pertambahan. 
 yakni, pkb (pajak kendaraan bermotor) dan bbnkb atau bea balik nama kendaraan bermotor. 
baca juga:gandeng ngo, bkkbn klaim bisa turunkan stunting 
di dalamnya sudah diatur bagaimana daerah nantinya akan mendapatkan tarif maksimal 66 persen. 
di dalam perda lama yang diatur selama ini, pendapatan pajak dari pkb hanya 1,5 persen. 
"daerah dapat dana bagi hasil. maka dengan terbitnya perda yang baru, ada namanya opsen pajak," kata amarullah.
hitungannya, pajak daerah yang diperoleh dari pkb adalah sebesar 1,2 persen.
baca juga:tingkatkan layanan perbankan, bank bengkulu kerja sama dengan polda bengkulu
jumlah tersebut memang lebih kecil, namun ada pertambahan 66 persen untuk daerah. 
"gambarannya, jika kendaraan bermotor nilainya rp100 juta,  pajaknya dahulu sebelum ada perda baru ditetapkan rp1,5 juta dan daerah dapat dana bagi hasil.  
maka dengan adanya perda yang baru, ada opsen pajak, pajak dari provinsi turun menjadi rp1,2 juta.
namun ada opsen pajak yang langsung diseplit jadi penerimaan daerah. 
nilainya sebesar 66 persen, atau sekitar rp700 ribu.
baca juga:pencuri motor dan hp salon novi ditangkap polisi, korban berkenalan lewat facebook, ini kronologisnya
alhasil pajak daerah yang diperoleh menjadi rp1,9 juta," papar amarullah.
dengan perda yang baru pula, penerimaan pajak pada hari itu juga akan langsung diterima daerah masing-masing langsung masuk rekening daerah. 
"jadi ke depan tak akan lagi ada darah menunggu transfer dbh dari provinsi, seperti yang selama ini terjadi.
hal ini akan diimplementasikan pada awal 2025," tambahnya.
baca juga:menanti relokasi jembatan desa simpang, warga inisiatif buat jalur di aliran sungai
dengan adanya opsen pajak ini, akan ada upaya yang dilakukan jajarannya untuk membuat langkah strategis.
salah satunya akan lakukan pendataan bersama, dengan provinsi dari rumah ke rumah. 
"akan kita berdayakan dengan petugas pbb dan petugas di desa.
sehingga nanti, pihak desa yang ditunjuk bisa mendata langsung dari rumah ke rumah jumlah kendaraan dan nomor plat kendaraan.
baca juga:kanwil djp bengkulu-lampung gandeng media untuk edukasi pajak
diimbau pada 2025 bisa dibalik namakan atas nama pemilik, ini akan menambah peningkatan pajak daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor," jelasnya.
masih di dalam perda,  bbnkb kedua nantinya akan digratiskan.
artinya, bbnkb hanya akan dikenakan untuk kendaraan baru baik roda dua maupun roda empat dan selebihnya. 
"ketika dibeli masyarakat kabupaten kepahiang, baik dari show room atau luar kota atau sesama masyarakat di daerah, ketika dibaliknamakan menjadi milik warga kepahiang tidak dikenakan biaya apapun.
baca juga:serius hadapi pilkada seluma, erwin gandeng 8 partai
hanya dikenakan biaya plat dan stnk saja. harapanya, walaupun dari bea balik nama pajak berkurang.
namun, pkb dapat meningkat.
ini merangsang masyarakat agar membalik namakan kendaraan, yang berdomisili di kabupaten kepahiang.
ke depan juga tak akan lagi ada pajak progresif. 
walaupun miliki kendaraan lebih dari satu, pajaknya tak akan bertambah," jelas amar. 
baca juga:rokok menjadi masalah kesehatan dan awal kemiskinan, sekda ajak warga berhenti merokok
guna merealisasikan perda agar lebih maksimal, pihaknya juga akan menambah loket pembayaran, dengan berkoodinasi dengan mpp. 
"ya, petugas akan langsung cek kendaraan ke rumah.
pelaksananya tahun ini juga.
ini sudah koordinasi dengan updt samsat kepahiang, kerjasama dengan desa.
baca juga:realisasi pad kota bengkulu sudah mencapai rp35 miliar, ternyata ini penyumbang terbesarnya
tinggal dipastikan lagi, insentif untuk petugasnya di lapangan nanti.
  apakah per kendaraan dibayar rp2.000 atau rp3.000.
kita akan lihat satuan kendaraan, agar tak ada kelebihan bayar," beber amar.
sebagai gambaran, dengan perda lama, pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan hanya di kisaran rp7 miliar hingg rp8 miliar.
baca juga:wah! 3 ribu lampu jalan di kota bengkulu rusak
dengan perda baru, pendapatan pajak yang nantinya bakal diterima daerah, dengan estimasi meningkat hingga 50 persen. 
"dari pendataan, jumlah kendaraan yang ada di provinsi bengkulu sebanyak 1,2 juta unit, realisasi pajak kendaraan yang bayar pajak tak lebih dari 400 ribuan unit  saja," demikian amar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 7 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan