3 Besar JPTP, Gubernur Jajak Pendapat

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 07 May 2024 - 22:32

Gubernur Bengkulu, Dr. H Rohidin Mersyah MMA, mengungkap dirinya akan terjun langsung, untuk meminta pendapat dari pegawai dinas tempat 3 besar JPTP tersebut akan memimpin.--ABDI/RB

3 besar jptp, gubernur jajak pendapat                             bengkulu, koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu telah mengumumkan 3 besar seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp). 
gubernur bengkulu, dr. h rohidin mersyah mma, mengungkap dirinya akan terjun langsung, untuk meminta pendapat dari pegawai dinas tempat 3 besar jptp tersebut akan memimpin.
diketahui, 3 nama besar tersebut dimuat dalam surat pengumuman nomor : 821/24/pansel – jptp/2024, yakni terkait rekapitulasi nilai akhir seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan pemprov bengkulu 2024.
adapun nama – nama tersebut, yakni untuk formasi jabatan kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi bengkulu, safnizar s.hut, mp, swifanedi yusda s.hut, dan h. samsul hidayat s.hut, mm.
baca juga:mantan kabid tenaga kerja dituntut 8 tahun penjara, perkara dugaan korupsi kompensasi tka 
formasi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi bengkulu, yakni syahjudin s,pd, m. multazam s.pd, m.pd dan frans setiawinata, se, mm.
untuk formasi kepala biro umum sekretariat provinsi bengkulu, yakni alfian martedy, s.si, yudi karsa s.t, m.si, dan irwan effendi, se, mm.
pada formasi kepala biro pemerintahan dan kesejahteraan sekretariat provinsi bengkulu, yakni ferry ernez parera, s.stp, m.si, mogi darusman, s.stp, m.si dan partono se, mm.
lanjut, untuk formasi kepala biro perekonomian sekretarian provinsi bengkulu, yakni hafni, se, map, jais effendi, sp, m.si dan eropa, skm, me.
baca juga:oknum polisi terdakwa penipuan jalani sidang perdana, ini dakwaan jpu
terakhir, formasi direkur rumah sakit umum daerah (rsud) dr. m yunus, yakni dr. ari mukti wibowo, dr. widyawati, sp, pd, finasim dan drg. adhe ismunandar, sp,bm.
“tiga nama besar tersebut, sudah melewati tahapan penilaian dari sisi keilmuan.
kedepannya saya akan datang lansung kedinas–dinas tersebut untuk melihat tanggapan lansung dari pegawai disana terkait 3 nama itu,” singkat rohidin.
rohidin juga menerangkan hingga saat ini dirinya belum menerima nilai dari tim pansel atas 3 besar jptp tersebut.
baca juga:tuntutan jpu terhadap 12 terdakwa btt seluma berbeda-beda, ini sebabnya
hal tersebut dikarenakan, tim pansel tengah merekap data–data dan prosedur yang diperlukan untuk diserahkan kepada dirinya.
“kita belum menerima data 3 besar tersebut dari tim pansel tersebut,” ucap rohidin.
rohidin mengatakan, apabila telah diserahkan kepada dirinya, maka langkah selanjutnya akan diserahkan ke komisi aparatur sipil negara (kasn).
kemudian, kasn akan mengevaluasi dari sisi prosedur serta regulasi – regulasi yang mendasar.
baca juga:ini tokoh yang berpeluang jadi ketua dprd seluma
“setelah sudah melewati valuasi kasn, maka kita akan menkonsultasikan ke kementrian dalam negeri (kemendagri) untuk mendapatkan rekomendasi,” terang rohidin.
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos., m.kes., mengatakan pihak pemprov bengkulu telah mengajukan permohonan izin pelantikan kepada kementerian dalam negeri (kemendagri) sembari gubernur rohidin memproses pemenang lelang jabatan tersebut.
pasalnya, itu harus dilakukan mengingat kemendagri sudah mengedarkan surat 100.2.1.3/1575/sj perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian.
di dalam surat tersebut tertera, sesuai dengan ketentuan pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis oleh menteri.
baca juga:tahun ini tarif pbb-p2 naik, segini besarannya 
seperti diketahui, berdasarkan lampiran peraturan komisi pemilihan umum, penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tanggal 22 september 2024.
artinya, di mei ini aturan kemendagri sudah diberlakukan. 
"di aturan itu tidak boleh mutasi tanpa izin kemendagri.
untuk itu, kita akan ajukan izin pelantikan ke kemendagri," jelas isnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 8 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan