Masa Bakti Segera Berakhir, DPRD Bengkulu Utara Komitmen Lakukan Ini

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 12 May 2024 - 21:00

Masa bakti segera berakhir, DPRD Bengkulu Utara Komitmen lakukan ini --shandy/rb

masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini                             koranrb.id – masa bakti anggotadprd bengkulu utara periode 2019-2024 segera berakhir.
dprd bengkulu utara berkomitmen untuk tetap produksi dalam melaksanakan tugas-tugas parlemen.
meskipun tahun ini adalah tahun terakhir bagi anggota dprd bengkulu utara masa bakti 2019-2024. 
bahkan mereka akan berakhir sebelum pergantian tahun ini. 
baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk 
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 
ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menerangkan jika dprd bengkulu utara berkomitmen untuk menjadi dprd yang terus produktif. 
apalagi tahun ini banyak kegiatan-kegiatan terutama pembahasan peraturan daerah yang terkait langsung dengan pembangunan. 
“maka meskipun di tahun terakhir masa pengabdian periode ini, namun tetap saja apa yang menjadi tugas harus dituntaskan, karena anggota dprd disumpah bertugas selama lima tahun,” terangnya. 
selain pembahasan mengenai perda wajib tahunan seperti pembahasan raperda laporan keterangan pertanggungjawaban maupun apbd perubahan yang ditarget tetap dilakukan pembahasan.
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
namun ada juga beberapa raperda lainnya yang juga dinilai penting untuk dituntaskan. 
“termasuk juga ada raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah yang juga sangat penting penting karena akan terkait dengan program yang masuk dalam apbd 2025 mendatang,” terangnya. 
selain itu dprd bengkulu utara juga tetap berkomitmen menuntaskan rapeda inisiatif yang sudah dimulai dprd sejak 2023 lalu. 
raperda tersebut adalah raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. 
baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara 
baca juga:ini daftar lengkap 30 caleg terpilih dprd bengkulu utara hasil pleno kpu bengkulu utara 
“saat ini pembahasan-pembahasan raperda tersebut sudah dimulai dan dprd bengkulu utara terus bekerja melaksanakan tugas,” terangnya. 
ia menegaskan dprd bengkulu utara periode ini ingin meninggalkan beberapa aturan hukum yang menyentuh langsung masyarakat yang memang hasil inisiatif dprd. 
dprd bengkulu utara sudah menjadi motor perda tentang bpjs yang merupakan perda inisiatif dprd.
saat ini perda bpjs tersebut menjadi dasar bagi pemda dan dprd bengkulu utara untuk melaksanakan program bantuan dana bagi masyarakat pemegang jamkesda untuk menerima dana pendamping pengobatan. 
baca juga:ketua dprd bengkulu utara : percepatan pendidikan jadi tanggung jawab bersama
baca juga: dprd bengkulu utara kedepankan kekompakan 
bahkan program tersebut sudah memasuki tahun ketiga berjalan dan terbukti sangat membantu masyarakat.
saat ini dprd bengkulu utara mentargetkan akan menuntaskan satu rapedrda lagi yaitu bantuan hukum pada masyarakat miskin. 
“kami ingin meninggalkan dua raperda tersebut yang memang berasal dari aspirasi warga yang kami terima dan kami perjuangkan sendiri dalam bentuk perda inisiatif dprd,” terangnya. 
selain bisa sesegera mungkin manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, produktivitas tinggi ini juga diharapkan mampu dicontoh oleh anggota dprd periode berikutnya.
baca juga:bangun sinersitas, dprd bengkulu utara rutin koordinasi dengan opd 
baca juga:dukung tmmd, ketua dprd bengkulu utara rapat bersama di korem 
sehingga hal-hal positif tersebut bisa diikuti, apalagi sebagian anggota dprd bengkulu utara periode ini masih terpilih kembali. 
“harapan kita tentunya kinerja dprd terus meningkat setiap masa baktinya,” ujar sonti.
adanya perda inisiatif memang baru periode ini dilakukan oleh dprd bengkulu utara. 
perda inisiatif tersebut adalah perda yang disiapkan langsung oleh dprd hingga menjadi rancangan perda dan dilakukan pembahasan dengan pemda bengkulu utara. 
“sehingga kita membuktikan jika dprd tidak hanya mampu membahas perda tersebut, namun juga menggagas perda yang bermanfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi dasar hukum untuk membantu langsung masyarakat,” terangnya.  
perda bantuan hukum gratis ini juga nilainya sangat membantu sehingga masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan pendampingan hukum jika terjerat permasalahan hukum.
apalagi kerap muncul masalah-masalah hukum yang menimpa masyarakat bengkulu utara terutama yang terkait dengan perusahaan-perusahaan.
“kita tidak dalam rangka membeli kesalahan, namun memberikan bantuan hukum agar bisa menempatkan kesalahan masyarakat sesuai dengan porsinya dan masyarakat tetap mendapatkan hak-haknya dalam menerima pendampingan dan bantuan hukum,” pungkas sonti. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan