15 Raperda Masuk Pembahasan DPRD Bengkulu Utara, Ini Daftarnya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 14 May 2024 - 21:50

15 Raperda masuk pembahasan DPRD Bengkulu Utara, ini daftarnya --shandy/rb

15 raperda masuk pembahasan dprd bengkulu utara, ini daftarnya                              koranrb.id – meskipun jelang akhir masa jabatan, dprd bengkulu utara berkomitmen untuk menunjukan kinerja terbaiknya. 
dprd tak mengendurkan target pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda sepanjang tahun ini. 
meskipun sebagian raperda yang dirancang akan dibahas tahun ini kemungkinan akan dilanjutkan oleh dprd masa bakti 2024-2029.
dprd bengkulu utara menargetkan akan mengesahkan 15 raperda hingga akhir tahun nanti. 
baca juga:apbd terlambat, dprd bengkulu utara minta percepatan pembangunan infrastruktur 
baca juga:pansus dprd bengkulu utara berikan target ipm 2024 dalam raperda lkpj 
15 raperda masuk pembahasan dprd bengkulu utara
1. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bengkulu utara tahun 2023
2. perubahan apbd 2024
3. raperda apbd 2025
baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini 
baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk 
4. rapeda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha
5. raperda kebutuhan bengkulu utara tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren
6. raperda bengkulu utara tentang penyelenggaraan kearsipan
7. raperda bengkulu utara tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
8. raperda bengkulu utara tentang hak penyandang disabilitas
9. raperda bengkulu utara tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan
10. raperda bengkulu utara tentang tata ruang wilayah
11. raperda bengkulu utara tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
baca juga:ini prediksi formasi pimpinan dprd bengkulu utara 
12. raperda bengkulu utara tentang perubahan perda nomor 13/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa
13. raperda bengkulu utara tentang badan penanggulangan bencana daerah
14. raperda bengkulu utara tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat enggano
15. raperda bengkulu utara tentang bantuan hukum masyarakat miskin
baca juga:ini daftar lengkap 30 caleg terpilih dprd bengkulu utara hasil pleno kpu bengkulu utara 
baca juga:ketua dprd bengkulu utara : percepatan pendidikan jadi tanggung jawab bersama
ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menyatakan bahwa kemungkinan besar jumlah tersebut akan bertambah. 
ini lantaran adanya beberapa raperda perubahan yang menyesuaikan dengan peraturan di atasnya baik peratuan pemerintah maupun undang-undang. 
perda harus diubah menyesuaikan aturan tersebut. 
“namun yang ditentukan oleh badan musyawarah, ada 15 raperda yang akan dibahas dalam satu tahun ini dan kemungkinan akan bertambah,” terangnya. 
susunan pembahasan tersebut sudah dilakukan pembahasan awal antara badan pembentuk peraturan daerah atau bapemperda dprd bengkulu utara dengan pemda bengkulu utara. 
raperda tersebut adalah raperda yang dibutuhkan untuk disahkan dalam tahun ini dan pemda sudah menyiapkan mulai menyusun draf raperdanya. 
“maka sudah kita tetapkan 15 raperda tersebut untuk dibahas dalam paripurna dprd, maka kita kita meminta pemda bengkulu utara juga sesegera mungkin menyiapkan draf raperda dan melakukan koordinasi pembahasan dengan dprd bengkulu utara,” terangnya. 
selain raperda wajib seperti raperda laporan keterangan pertanggungjawaban, raperda apbd perubahan maupun apbd. 
dprd bengkulu utara juga menyiapkan pembahasan raperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha. “perda ini penting karena terkait dengan iklim investasi daerah yang memang kita targetkan untuk meningkat setiap tahunnya,” terangnya. 
selain itu, sesuai dengan masukan yang diterima dprd bengkulu utara dan hasil konsultasi dengan pemda bengkulu utara. 
dprd bengkulu utara juga akan membahas raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 
hal ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan membantu penegmbangan pesantren di bengkulu utara. ia menegaskan jika pesantren di bengkulu utara terus berkembang dan bukan hanya sebagai pendidikan akademik bagi masyarakat bengkulu utara. 
pesantren juga sudah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal namun juga mengedepankan akhlak santri dan santriwatinya.
“mudah-mudahan sebagian besar raperda yang sudah siap untuk dibahas tersebut kita bisa tuntaskan sebelum akhir masa bakti jabatan. namun tentunya juga terkait dengan kesiapan pemda bengkulu utara untuk pembahasan tersebut,” pungkas sonti. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 15 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan