DPRD Bengkulu Utara Minta Rekomendasi dan Catatan jadi Prioritas Pemda

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 May 2024 - 21:55

DPRD Bengkulu Utara minta rekomendasi dan catatan jadi prioritas Pemda--shandy/rb

Saat ini beberapa Perda dinilainya belum maksimal dijalankan sehingga ia meminta pemerintah harus lebih aktif lagi.

Apalagi Perda tersebut terkait atau bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ditambahkannya, pembahasan Perda memiliki proses panjang dan tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

“Maka sangat disayangkan jika dalam proses dan waktu panjang pembahasan tersebut, ditambah biaya yang tidak sedikit, justru Perda tidak maksimal diterapkan,” imbuh Sonti. (qia/adv)

dprd bengkulu utara minta rekomendasi dan catatan jadi prioritas pemda                            koranrb.id – setiap melakukan pembahasan baik itu raperda maupun rapat dengan pendapat dengan pemerintah daerah, dprd bengkulu utara selalu menyampaikan rekomendasi ataupun catatan dari dprd. 
ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menerangkan catatan dan rekomendasi yang disampaikan dprd baik itu untuk beberapa organisasi perangkat daerah maupun pemda secara umum harus menjadi perhatian.
bahkan hal tersebut dinilainya harus menjadi menjadi prioritas perbaikan pada pelaksanaan pemerintahan ke depannya. 
“karena munculnya catatan tersebut tentu berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya,” terangnya. 
baca juga:soroti kasus kekerasan anak, dprd bengkulu utara siapkan anggaran tambahan 
baca juga:dprd bengkulu utara minta perluasan program bibit sayuran gratis untuk masyarakat
ia menerangkan jika dprd memiliki konstituen dan dprd juga terus melakukan reses atau bertemu langsung dengan masyarakat. 
dalam agenda reses tersebut, dewan bukan hanya menyampaikan progres program pembangunan yang sudah diperjuangkan oleh dprd. 
namun juga dprd mendengarkan masukan dari masyarakat yang disampaikan ke pemerintah. 
“maka catatan yang disampaikan oleh dprd baik dalam paripurna maupun rapat dengar pendapat, itu memiliki dasar yang kuat dan kita harapkan menjadi prioritas pembangunan atau perbaikan,” terangnya. 
baca juga:dprd bengkulu utara bahas perda tentang disabilitas dan pengembangan pesantrean 
baca juga:apbd terlambat, dprd bengkulu utara minta percepatan pembangunan infrastruktur 
tak hanya yang sifatnya aspirasi dari masyarakat, terkadang dprd dalam masa reses juga mendengar keluhan masyarakat terkait dengan beberapa program. hal ini juga disampaikan dalam beberapa momen oleh dprd pada pemda bengkulu utara. 
“maka ada yang sifatnya aspirasi untuk pembangunan, namun ada juga yang sifatnya evaluasi agar kinerja pemerintah lebih baik lagi ke depannya, maka harus menjadi perhatian,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika dprd tidak hanya menyampaikan catatan tersebut dalam berbagai kegiatan, termasuk paripurna.
namun ia memastikan jika hal yang disampaikan dewan tersebut akan terus dikawal agar benar-benar menjadi pedoman dan terjadi perubahan. 
baca juga:pansus dprd bengkulu utara berikan target ipm 2024 dalam raperda lkpj 
baca juga:masa bakti segera berakhir, dprd bengkulu utara komitmen lakukan ini 
“karena kita tidak ingin permasalahan yang muncul terjadi berulang, maka harus ada perbaikan dan apa yang sudah disampaikan akan kita cek progres perbaikannya,” ujar sonti. 
kerja sama antara pemerintah dan legislatif dinilainya harus berjalan seimbang.
sehingga legislatif yang bukan hanya membahas dan mengesahkan anggaran maupun peraturan daerah.
namun setelah mengesahkan dprd juga memiliki kewenangan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program ataupun raperda tersebut bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.
baca juga:tingkatkan kesejahteraan, ini dilakukan dprd bengkulu utara perjuangkan guru non asn menjadi pppk 
baca juga:bahan lkpj, dprd bengkulu utara bentuk pansus bedah keberhasilan program 2023 
“setelah mengesahkan, dprd juga memiliki tanggung jawab memastikan program berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka pengawasan akan terus dilakukan,” terangnya. 
dprd bengkulu utara setiap tahun melakukan pembahasan dan pengesahan peraturan daerah dan mayoritas dari raperda yang diusulkan pemerintah. 
setiap pembahasan dprd sudah menegaskan terkait pelaksanaan perda, sehingga perda yang disahkan tidak hanya menjadi perda yang disimpan namun tidak bisa dilaksanakan atau diterapkan. 
“percuma saja jika perda dibentuk namun tidak dilaksanakan, maka setiap pelaksanaan pembahasan kita selalu menegaskan terkait pelaksanannya, itu yang terpenting,” terangnya. 
baca juga:dprd bengkulu utara siap dukung pemerintahan bersih pertahankan wtp 
baca juga:kpu tetapkan pdi-p raih kursi ketua, ini 30 calon terpilih dprd bengkulu utara 
saat ini beberapa perda dinilainya belum maksimal dijalankan sehingga ia meminta pemerintah harus lebih aktif lagi. 
apalagi perda tersebut terkait atau bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. 
ditambahkannya, pembahasan perda memiliki proses panjang dan tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 
“maka sangat disayangkan jika dalam proses dan waktu panjang pembahasan tersebut, ditambah biaya yang tidak sedikit, justru perda tidak maksimal diterapkan,” imbuh sonti. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 17 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan