Ini 3 Tugas dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintah Indonesia, yang Terakhir Pengawasan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 26 May 2024 - 08:53

TUGAS FUNGSI DPR: DPR memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pemerintahan Indonesia. FOTO: Screenshot Wikipedia/RB--

2. Pembahasan Setelah pengusulan.

RUU dibahas secara mendetail di komisi-komisi DPR. Setiap komisi memiliki bidang kerja spesifik yang sesuai dengan RUU yang dibahas.

Seperti Komisi I untuk pertahanan dan luar negeri, Komisi II untuk pemerintahan dalam negeri, dan seterusnya.

3. Persetujuan.

Setelah pembahasan, RUU dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Jika disetujui, RUU tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

4. Pengesahan.

Presiden memiliki waktu tertentu untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang.

Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu yang ditentukan, RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang.

PENGANGGARAN

Fungsi anggaran atau budget DPR RI adalah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proses ini melibatkan beberapa tahap.

1. Pengajuan RAPBN.

ini 3 tugas dan fungsi dprd dalam sistem pemerintah indonesia, yang terakhir pengawasan                            koranrb.id - dewan perwakilan rakyat (dpr) salah satu lembaga tinggi negara yang memegang peran penting dalam sistem demokrasi indonesia. 
dpr memiliki peran yang sangat vital dalam sistem pemerintahan indonesia.
fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan oleh dpr adalah pilar penting.
dalam memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan konstitusi. 
baca juga:3 larangan asn pemkot bengkulu dalam pilkada 2024, salah satunya dilarang jadi pengurus parpol
baca juga:potensi pisang di pulau enggano dilirik, dtphp bengkulu: coba terapkan di daerah lain
legislasi 
salah satu fungsi utama dpr ri adalah fungsi legislasi.
yaitu membuat undang-undang. proses pembuatan undang-undang melibatkan beberapa tahap.
1. pengusulan ruu (rancangan undang-undang).
ruu bisa diusulkan oleh anggota dpr, presiden, atau dpd (dewan perwakilan daerah).
ruu ini kemudian dibahas di komisi terkait.
baca juga:disnakkeswan: kebutuhan hewan kurban untuk iduladha di bengkulu capai 15.246 ekor
baca juga:bibit padi gogo ditanam di pulai enggano, gubernur bengkulu pastikan pembangunan jalan, listrik dan sinyal
2. pembahasan setelah pengusulan.
ruu dibahas secara mendetail di komisi-komisi dpr. setiap komisi memiliki bidang kerja spesifik yang sesuai dengan ruu yang dibahas.
seperti komisi i untuk pertahanan dan luar negeri, komisi ii untuk pemerintahan dalam negeri, dan seterusnya.
3. persetujuan.
setelah pembahasan, ruu dibawa ke rapat paripurna dpr untuk mendapatkan persetujuan.
baca juga:disnakkeswan: kebutuhan hewan kurban untuk iduladha di bengkulu capai 15.246 ekor
baca juga:het naik rp13.100 per kg, antisipasi beras sphp melonjak lebih tinggi di bengkulu
jika disetujui, ruu tersebut kemudian diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
4. pengesahan.
presiden memiliki waktu tertentu untuk mengesahkan ruu menjadi undang-undang.
jika presiden tidak menandatangani dalam waktu yang ditentukan, ruu tersebut tetap sah menjadi undang-undang.
penganggaran 
fungsi anggaran atau budget dpr ri adalah mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
proses ini melibatkan beberapa tahap.
1. pengajuan rapbn.
presiden mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) kepada dpr. 
2. pembahasan.
rapbn dibahas secara mendalam oleh badan anggaran dpr bersama dengan kementerian terkait.
pembahasan ini melibatkan analisis terhadap pendapatan dan pengeluaran negara.
3. persetujuan.
setelah pembahasan, rapbn dibawa ke rapat paripurna dpr untuk mendapatkan persetujuan.
jika disetujui, rapbn menjadi apbn yang berlaku untuk tahun anggaran berikutnya.
pengawasan. 
dpr ri memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 
fungsi ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan kepentingan rakyat. bentuk-bentuk pengawasan dpr ri meliputi.
1. interpelasi. 
hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan tertentu.
2. angket.
hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis.
3. penyelidikan.
dpr dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki masalah tertentu yang dianggap krusial.
tugas dan fungsi dpr ini sudah tertuang dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan