Jabatan Kades 8 Tahun, Besaran Tunjangan Tunggu Aturan Turunan Juga Uang Pensiun

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 01 Jun 2024 - 23:08

TUNJANGAN KADES: Kabid Pemberdayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara, Panji. FOTO: DOK. KORANRB.ID--

“Dalam peraturan bupati akan menjabarkan besaran tunjangan hingga teknis pemberian tunjangan ke masing-masing kades,” kata Panji lagi.

Setelah semua regulasi yang menjadi payung hukum sudah lengkap, barulah Pemda Bengkulu Utara akan memproses penganggarannya.

Sejauh peraturan turunan terkait Undang-undang tersebut belum lengkap diterbitkan pemerintah pusat dan perintah daerah, ditegaskan Paji, kepala desa tetap mendapatkan penghasilan tetap (siltap) yang kententuannya diatur Undang-undang sebelumnya.

“Maka sejauh ini kita masih berpegang dengan aturan yang lama sampai ada aturan turunan terbaru,” ucapnya.

Dibagian lain soal pelaksanaan Pilkades, Panji menjelaskan bahwa Pemda Bengkulu Utara sudah menentukan dan berpatokan dengan undang-undang baru tentang Desa.

Semua kepala desa yang masih menjabat, terhitung Februari 2024, masa jabatannya ditambah dua tahun. Artinya, masa jabatan kades menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun.

Hal ini juga berdampak pada 12 kepala desa di Bengkulu Utara yang harusnya mengakhiri masa jabatannya awal 2025 mendatang.

Mereka dipastikan terkena dampak dari Undan-undang baru tersebut dan habis masa bhaktinya ditambah dua tahun menjadi 2027 mendatang.

“Sehingga, hingga 2027 mendatang kita tidak ada lagi kepala desa yang habis masa jabatan. Kecuali saat ini ada 20 kepala desa yang sudah habis masa jabatan sejak Desember 2023 dan akan dilakukan Pilkades 2025 mendatang,” pugnkas Panji.

jabatan kades 8 tahun, besaran tunjangan tunggu aturan turunan juga uang pensiun                             arga makmur, koranrb.id – undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa sudah disahkan. 
di dalam undang-undang tersebut mengatur hal penting tentang kepala desa. bukan hanya masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, namun juga terkait tunjangan bagi kepala desa. 
kepala desa akan mendapatkan tunjangan anak dan istri layaknya aparatur sipil negara. 
selain itu, kepala desa juga mendapatkan uang pensiun di akhir masa baktinya.
baca juga:dtphp provinsi bengkulu tingkatkan potensi petani milenial, adakan pelatihan low cost smart farming 
berapa besaran tunjangan dan uang pensiun yang akan diterima kades? terkait hal tersebut kabid pemberdayaan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bengkulu utara panji, s.stp, m.si belum bisa memastikan. 
“karena saat ini aturannya masih berupa undang-undang, jadi kita masih menunggu aturan turunannya. mulai dari peraturan pemerintah hingga permendagri yang mengatur besaran tunjangan dan uang pensiun kades,’’ terangnya. 
dalam peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang, nantinya akan menjabarkan skema pemberian dan besaran tunjangan yang diterima  masing-masing kepala desa. 
apakah menggunakan persentase gaji, besaran dana desa yang didapat desa setiap tahunnya, atau besarannya ditetapkan sama untuk seluruh kepala desa di indonesia. 
baca juga:siak meledak, pelayanan adminduk dukcapil kaur lumpuh, ini perkiraan kembali normal 
“undang-undang hanya menyebutkan terkait adan dan macam tunjangannya. soal besarannya akan diatur dalam peraturan turunan dari undang-undang tentang desa. aturan turunan itu yang masih kita tunggu,” ujar panji.
setelah semua peraturan turunan diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka pemkab  bengkulu utara juga akan menyusun peraturan turunannya berupa peraturan daerah (perda) yang akan dibahas dengan dprd. 
baca juga: ph kades dusun baru ptun-kan bupati seluma terkait sk pemberhentian kades 
juga nanti akan ada peraturan bupati tentang tunjangan dan uang pensiun kades di bengkulu utara.
“dalam peraturan bupati akan menjabarkan besaran tunjangan hingga teknis pemberian tunjangan ke masing-masing kades,” kata panji lagi. 
setelah semua regulasi yang menjadi payung hukum sudah lengkap, barulah pemda bengkulu utara akan memproses penganggarannya. 
baca juga:jabatan kadis pupr bengkulu utara resmi kosong, buyung azhari lengser 
sejauh peraturan turunan terkait undang-undang tersebut belum lengkap diterbitkan pemerintah pusat dan perintah daerah, ditegaskan paji, kepala desa tetap mendapatkan penghasilan tetap (siltap) yang kententuannya diatur undang-undang sebelumnya.
“maka sejauh ini kita masih berpegang dengan aturan yang lama sampai ada aturan turunan terbaru,” ucapnya. 
dibagian lain soal pelaksanaan pilkades, panji menjelaskan bahwa pemda bengkulu utara sudah menentukan dan berpatokan dengan undang-undang baru tentang desa. 
semua kepala desa yang masih menjabat, terhitung februari 2024, masa jabatannya ditambah dua tahun. artinya, masa jabatan kades menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun. 
hal ini juga berdampak pada 12 kepala desa di bengkulu utara yang harusnya mengakhiri masa jabatannya awal 2025 mendatang. 
baca juga:930 pppk bengkulu utara gigit jari, belum dapat gaji ke-13, ini alasannya 
mereka dipastikan terkena dampak dari undan-undang baru tersebut dan habis masa bhaktinya ditambah dua tahun menjadi 2027 mendatang. 
“sehingga, hingga 2027 mendatang kita tidak ada lagi kepala desa yang habis masa jabatan. kecuali saat ini ada 20 kepala desa yang sudah habis masa jabatan sejak desember 2023 dan  akan dilakukan pilkades 2025 mendatang,” pugnkas panji.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan