Tindaklanjuti 22 Catatan BPK Perwakilan Bengkulu, Pj Bupati Akan Surati OPD di Pemkab Bengkulu Tengah

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Sumarlin |

Senin , 10 Jun 2024 - 21:16

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyanto, SE, MM, CGCAE.-foto: jeri/koranrb.id-

Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

BPK berharap LHP ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

tindaklanjuti 22 catatan bpk perwakilan bengkulu, pj bupati akan surati opd di pemkab bengkulu tengah                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah (benteng) akan segera menindaklanjuti seluruh temuan badan pengawas keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu.
hal ini disampaikan inspektur inspektorat kabupaten bengkulu tengah, welldo kurniyanto, se, mm, cgcae.
ia menjelaskan saat ini surat dari pj bupati untuk seluruh organisasi perangkat daerah (opd) sedang diproses.
apabila surat instruksi tersebut sudah disampaikan oleh seluruh kepala opd, maka kepala opd harus segera menindaklanjutinya.
"saat ini surat sedang diproses. nanti semua kepala opd akan menindaklanjuti sesuai dengan rencana aksi yang kita susun," jelasnya.
baca juga:bengkulu utara raih 2 kesuksesan di mtq provinsi bengkulu, penjelasan wabup arie 
baca juga:catat tanggalnya! konser lyodra di bengkulu, bakardi hingga cholesterol band pembuka 
ia menambahkan progres saat ini, seluruhnya belum ada yang terselesaikan secara penuh.
baik itu tentang sistem pengendalian intern (spi) maupun kerugian daerah.
untuk diketahui, terdapat 22 catatan atas lhp bpk untuk pemkab bengkulu tengah.
secara keseluruhan, welldo menyebutkan bahwa nilai kerugian daerah yang tertuang dalam lhp bpk terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
"kalau untuk angka pastinya tak terlalu hafal. karena jumlah kerugiannya belum ditotalkan juga. akan tetapi secara keseluruhan tak sampai rp 5 miliar," ungkapnya.
baca juga:bengkulu masuk daftar 10 provinsi termiskin di indonesia, segini jumlah masyarakat miskinnya
baca juga:5 pelajaran hidup yang bisa diambil dari permainan tarik tambang
welldo juga mengatakan, ada beberapa kegiatan atau belanja yang menjadi temuan tim auditor bpk.
diantaranyaa, belanja modal, belanja pegawai ataupun belanja barang dan jasa. kalau untuk belanja perjalanan dinas paling besar di sekretariat dprd kabupaten bengkulu tengah. 
“paling besar di dprd bengkulu tengah. namun, angkanya jauh turun dibandingkan tahun lalu. kalau tak salah secada keseluruhan berkisar rp 1,5 miliar," jelas welldo. 
meskipun pemkab bengkulu tengah berhasil mendapatkan wtp, namun pemkab bengkulu tengah tak serta merta bebas dari catatan dari bpk.
bpk masih menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (spi) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
antara lain, pengelolaan pendapatan asli daerah (pad) belum sepenuhnya memadai.  
baca juga:kondisi terkini polwan bakar suami yang juga polisi hingga meninggal dunia
baca juga:'banyak omong' merupakan gangguan mental? simak penjelasannya
belanja barang dan jasa atas honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat kegiatan serta honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia tidak sesuai ketentuan
belanja perjalanan dinas pada 8 satuan kerja pemerintah daerah (skpd) tidak sesuai ketentuan.
kemudian belanja modal gedung dan bangunan pada dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) secara swakelola tidak sesuai ketentuan.
pengelolaan kas di lingkungan pemkab bengkulu tengah belum tertib.
kemudian penatausahaan aset tetap tanah pemkab bengkulu tengah belum tertib.
pasal 20 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 
pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada bpk, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.
jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada bpk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lhp diterima.
bpk berharap lhp ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas), melainkan digunakan pula sebagai informasi untuk pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan apbd.