Titik Terang Insinerator Limbah Medis Bengkulu, Yanmar: 80 Persen Akan Dibangun

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 23 Jun 2024 - 00:53

B3, Pengendalian Pencemaran DLHK Provinsi Bengkulu, Yanmar Mahadi menjelaskan titik terang pembangunan Insinerator limbah medis di Bengkulu. ABDI/RB--

Sebelumnya, Yanmar mengatakan, bahwa dalam syarat tersebut, KLHK juga meminta pihak Pemprov Bengkulu minimal lama sewa lahan tersebut, yakni 20 tahun.

Atas minimal lama sewa tempat tersebut, Yanmar berharap, pihak Pelindo bisa mengerti.

“Mudah-mudahan pihak Pelindo juga bisa mengerti, seperti apa,” ungkap Yanmar.

Yanmar menerangkan, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Insinerator limbah medis.

Pihaknya telah menyelesaikan Ploting lahan dan luas lahan yang akan digunakan, yakni seluas 2 hektare.

“Kita sudah ploting lahan, di Pelindo sudah diukur. Itu akan digunakan seluas 2 hektare,” ungkap Yanmar.

Sebagai informasi, bahwa Insinerator tersebut, merupakan program nasional. Setiap provinsi wajib untuk memiliki insenerator.

Untuk itu, setelah pembangunan nantikan akan ada retribusi yang masuk.

Sehingga pengelolaannya akan dilakukan dengan dua skema. Yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk UPTD sendiri.

"Selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain. Dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul. Dengan dibangunnya di Bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai Yanwar.

Mengenai pembiyaan, dikatakan Yanmar nantinya akan dituangkan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub).

Sebab, seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Bengkulu, nantinya akan ber MOU dengan DLHK Provinsi Bengkulu. "Nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan Perda atau pergubnya," tutup Yanmar.

titik terang insinerator limbah medis bengkulu, yanmar: 80 persen akan dibangun                            koranrb.id – titik terang rencana pembangunan insinerator limbah medis di provinsi bengkulu oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu ditemukan.
pasalnya, pembangunan insinerator limbah medis yang mesti menyewa lahan pelindo sudah mendapat persetujuan.
di mana pelindo telah menyetujui pembangunan insinerator limbah medis di atas tanahnya.
hal ini disampaikan kepala bidang (kabid) pengelolaan limbah, limbah b3, pengendalian pencemaran dlhk provinsi bengkulu, yanmar mahadi.
baca juga:wisata kota tuo sepi, muryadi: seperti taman mati
baca juga:5 psk eks terminal pekan sabtu kota bengkulu diamankan, ngaku kerja di laundry, dinsos lakukan asesmen
ia menyebutkan bahwa pelindo mengarahkan untuk menyewa lahan pada jangka 1 tahun terlebih dahulu.
hal tersebut, agar pembangunan insinerator limbah medis segera mendapat tandatangan dari direktur utama pelindo dan dapat dibangun.
“iya kita sudah berkoordinasi dan kita diarahkan untuk sewa 1 tahun agar mudah mendapat teken direktur pelindo,” terang yanmar.
arahan sewa lahan pelindo selama 1 tahun tersebut tentu berbeda dengan persyaratan yang diberikan kementerian lingkungan hidup (klhk) ri sebelumnya.
baca juga:universal health coverage tahap 1 di bengkulu capai 99 persen
baca juga:target pemutihan pajak di provinsi bengkulu sasar 4.000 kendaraan, bpkd terjunkan samling
klhl meminta minimal lama sewa lahan selama 20 tahun.
menanggapi hal tersebut, yanmar menerangkan sewa lahan minimal 20 tahun tetap akan dilakukan, yakni dengan melakukan perpanjangan kontrak setelah mendapat teken kontrak dengan pelindo untuk 1 tahun sewa.
“kita akan melakukan perpanjangan kontrak untuk sewa, karena untuk 20 tahun apabila diajukan kini maka proses akan panjang. bahkan hingga ke kementerian nantinya,” jelas yanmar.
yanmar menyampaikan, bahwa berdasarkan hasil koordinasinya dengan berbagai pihak untuk administrasi insinerator limbah medis yang akan dihibahkan kemenlhk ri tersebut, sudah mencapai 80 persen siap dibangun.
baca juga:pemprov bengkulu rencanakan pengadaan alat uji emisi, cek kelayakan randis kepala opd 
baca juga:120 pkl di pasar minggu kota bengkulu ditertibkan
“berdasarkan hasil zoom meeting kita kemaren, kita yakin 80 persen ini akan dibangun,” ujar yanmar.
yanmar mengungkapkan, bahwa apabila insenerator limbah medis ini dapat dibangun segera tentu hal tersebut akan sangat membantu.
dikarenakan sebelumnya limbah medis dari provinsi bengkulu sendiri dikirim ke pulau jawa.
sehingga, keuntungan lainnya dari hasil insenerator limbah medis tersebut akan menyumbang keuntungan serta akan berdampak pada kemandirian bengkulu itu sendiri.
“mudah – mudahan ini segera dibangun, ini sangat bermanfaat. karena kita selalu kirimkan limbah medis ke pulau jawa,” ujar yanmar.
sekadar mengulas, bahwa pemprov bengkulu melalui dlhk provinsi bengkulu untuk pembangunan insinerator limbah medis tersebut menerima persyaratan, yakni lahan yang digunakan harus melalui sistem sewa di pelindo.
sehingga, dlhk tidak berkewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) sendiri. 
melainkan, pihak pemprov bengkulu hanya diperuntukan untuk membuat amdal kawasan. 
dengan catatan, pihaknya akan membuat rencana pengeloalan lingkungan rehabilitas hutan dan lahan (rpl - rhl) rinci.
rpl rhl rinci sendiri merupakan turunan dari amdal kawasan.
“dengan sewa lahan itu, berarti lahan tersebut masih milik pelindo. sehingga kita hanya membuat amdal kawasan dengan rpl – rhl,” ujar yanmar.
sebelumnya, yanmar mengatakan, bahwa dalam syarat tersebut, klhk juga meminta pihak pemprov bengkulu minimal lama sewa lahan tersebut, yakni 20 tahun.
atas minimal lama sewa tempat tersebut, yanmar berharap, pihak pelindo bisa mengerti.
“mudah-mudahan pihak pelindo juga bisa mengerti, seperti apa,” ungkap yanmar.
yanmar menerangkan, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan insinerator limbah medis.
pihaknya telah menyelesaikan ploting lahan dan luas lahan yang akan digunakan, yakni seluas 2 hektare.
“kita sudah ploting lahan, di pelindo sudah diukur. itu akan digunakan seluas 2 hektare,” ungkap yanmar.
sebagai informasi, bahwa insinerator tersebut, merupakan program nasional. setiap provinsi wajib untuk memiliki insenerator. 
untuk itu, setelah pembangunan nantikan akan ada retribusi yang masuk. 
sehingga pengelolaannya akan dilakukan dengan dua skema. yakni, akan dipihak ketigakan atau membentuk uptd sendiri.
"selama ini, pihak penghasil limbah medis itu kan membuang limbahnya ke daerah lain. dengan menggunakan pihak ketiga, atau pengumpul. dengan dibangunnya di bengkulu, tentu biayanya tentu akan lebih murah," sampai yanwar. 
mengenai pembiyaan, dikatakan yanmar nantinya akan dituangkan melalui peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub). 
sebab, seluruh fasilitas kesehatan di provinsi bengkulu, nantinya akan ber mou dengan dlhk provinsi bengkulu. "nanti kita tentukan besarannya perkilogramnya setelah dibuatkan perda atau pergubnya," tutup yanmar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 23 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan