2 Dirut Beri Kesaksian Perkara Korupsi Lab RSUD Curup, Sebut Tak Pernah Tandatangan dan Hanya Melanjutkan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 24 Jun 2024 - 23:40

SUMPAH : Terdakwa Ivan Didi Septiadi sedang supah atas kesaksianya. WEST JER TOURINDO/RB--

2 dirut beri kesaksian perkara korupsi lab rsud curup, sebut tak pernah tandatangan dan hanya melanjutkan                            koranrb.id – dalam sidang lanjutan pembuktian perkara dugaan korupsi pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020, dua terdakwa, dirut cv cahaya riski, ivan didi septiadi, dirut pt nusa mandiri persada, suci rahmananda diperiksa keterangannya.
sidang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu diketuai majelis hakim, m. solihin, sh pada senin, 24 juni 2024.
usai disumpah, kedua terdakwa dicecar dalam persidangan terkait pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020 yang merugikan negara mencapai rp1,6 miliar dari pagu anggaran mencapai rp4 miliar. 
terdakwa dirut pt nusa mandiri persada, suci rahmananda memberikan kesaksian bahwa dirinya tidak pernah menandatangani berkas terkait proyek tersebut.
baca juga:isi 4 kotak amal di warteg hikma kandang limun kota bengkulu dicuri, aksi pelaku terekam cctv
baca juga:tersangka penusukan di warung tuak kota bengkulu punya catatan kriminal, ngaku bela teman, sajam disembunyikan
selain itu, ia menerangkan bahwa terdakwa konsultan pengawas pt. nusa mandiri persada, fahrul razi yang sudah lebih dahulu diperiksa keterangannya, meminjam perusahaannya untuk mengikuti lelang proyek pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020.
"saya tidak tanda tangan apa pun, namun saya tahu bahwa perusahaan saya itu dipinjam dan ada yang mentransfer ke rekening perusahan," ungkap suci dalam persidangan.
sementara terdakwa dirut cv cahaya riski, ivan didi septiadi memberikan kesaksian bahwa dirinya hanya melanjutkan pekerjaan dirut sebelum dirinya menjabat.
"saya hanya menggantikan ketua lama, seluruh urusan sebelumnya pada istri almarhum ketua lama," terang ivan.
baca juga:jpu diminta majelis hadirkan 60 saksi dalam pembuktian perkara korupsi pnpm air napal rp 1,2 miliar
baca juga:pelaku penikaman di warung tuak kota bengkulu hingga meninggal dunia ditangkap, ini identitasnya
di luar persidangan, jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) rejang lebongm, abimana, sh, mh menerangkan bahwa dari keterangan saksi kemarin memang didapat bahwa terdakwa tidak tahu menahu masalah administrasi sebab terdakwa mengaku tidak menandatangani.
"hari ini (kemarin, red) terdakwa suci mengatakan dia tidak pernah menandatangani surat menyurat yang menjadi bukti tindak pidana korupsi lab rsud rejang lebong ini," jelas abi.
meski demikian, menurut abi, terdakwa mengetahui bahwa perusahaa terdakwa dipinjam. 
sehingga, terdakwa suci seharusnya sudah mengetahui risiko dari peminjaman perusahaan tersebut.
baca juga:5 kali alami pencurian sejak januari, korban rugi rp10 juta
baca juga:menanti hasil otopsi, ini kesaksian warga sebelum deki ditemukan gantung diri 
"menurut hakim tadi juga walau tidak ditandatangani, namun terdakwa tahu bahwa perusahaan terdakwa suci akan dipakai dalam proyek. artinya suci juga turun andil dan juga suci mengetahui risiko yang terima jika perusahaan dipakai," terang abi.
selanjutnya menanggapi keterangan terdakwa ivan jpu mengatakan hal yang sama, bahwa menjabat sebagai dirut tentu akan menerima risiko apabila terjadi permasalah suatu proyek.
"kemudian juga sekarang dengan ivan didi, walau tidak saling kenal dengan suci tetapi perusahannya juga menjadi bagian dari proyek dan sudah tahu risiko jika memasukan nama perusahan dalam proyek maka aliran dana juga akan masuk ke perusahan," tegas abi.
terpisah, penasehat hukum (ph) ivan didi, hotma t. sihombing, sh menyampaikan poin dari keterangan terdakwa suci terkait adanya peminjaman perusahaan kepada terdakwa fahrul razi.
untuk sidang selanjutnya, hotma mengaku akan memastikan kembali fakta baru yang tentunya bisa meringankan kliennya pada saat agenda tuntutan nantinya.
"untuk kesaksian tadi kita hanya menyimak, namun dari apa yang di sampaikan oleh terdakwa lain tidak berpengaruh pada klien kita untuk selanjutnya kita akan bersiap," ungkap hotma.
ditambahkan ph terdakwa suci, hafitrullah, sh kembali menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak menandatangani berkas apapun terkait proyek dalam perkara ini.
"untuk klien lainnya kita memilih tidak menanggapai, yang jelas untuk klien kita tidak pernah sehelai pun menandatangani surat menyurat," tutup hafitrullah. 
sekadar mengulas, dalam perkara ini, jpu sudah menghadirkan ahli kontruksi dari universitas prof. hazairin bengkulu, ir. jarwoto, mt pada sidang sebelumnya.
ahli kontruksi, jarwoto menyebut bahwa berdasarkan hasil analisa, dari rancangan anggaran belanja (rab) proyek pembangunan laboratorium rsud curup tahun anggaran 2020 tidak sesuai.
lantaran tidak sesuai dengan rab, laporan harga pun berbeda bahkan didapati penurunan spesifikasi.
“ada yang tidak sesuai dengan rencana awal (rab, red). dan kemudian itu yang menjadi penelusuran tim penuntut umum,” terang jarwanto dalam persidangan, senin, 3 juni 2024.
keterangan selanjutnya dari jarwanto yakni mengenai ketidaksesuaian pada proyek pembangunan laboratorium rsud curup.
menurutnya ada beberapa yang tidak sesuai seperti pemasangan kerangka pelafon seharusnya 4x4 cm, namun yang terpasang 3x3 cm.
memang secara kelayakan ahli jarwanto jelaskan itu bisa menahan, namun secara hitungan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di rab.
selanjutnya juga salah satu properti seperti kloset jongkok ada yang diganti mereknya. hal tersebut secara fungsi benar namun lagi-lagi secara hitungan itu berbeda.
dari sanalah juga perwakilan bpkp provinsi bengkulu mendapat hitungan kerugian negara (kn) dalam perkara ini.
“dalam segi harga itu selisih, sebab pada rab tidak sesuai hal tersebut juga yang dihitung oleh bpkp,” terang jarwanto.
lanjut jarwanto bahwa dirinya sebagai ahli menegaskan ada yang harus digaris bawahi.
bahwa pada proyek pembangunan laboratorium rsud curup bukan soal dirubahnya rab, tetapi tidak sesuainya laporan harga menimbulkan juga penurunan spesifikasi.
“proyek laboratarium rsud rejang lebong ini bukan dirubah rab, namun secara spesifikasi dikurangi,” ungkap jarwanto.
eempat terdakwa yang terseret perkara ini baru pulihkan kerugian negara (kn) sebesar rp300 juta. 
akibat perbuatan empat terdakwa ini, berdasarkan hasil audit, timbul kn mencapai rp1,6 miliar dari pagu anggaran pembangunan laboratorium rsud curup yang mencapai rp4 miliar.
hal ini, disampaikan jpu kejari rejang lebong, deni wijaya, sh, kamis, 4 april 2024 di pn tipikor bengkulu.
dipaparkan deni, berdasarkan isi surat dakwaan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa, atas pekerjaan fisik pembangunana laboratorium rsud curup yang dikerjakan sekira bulan januari hingga desember pada 2020 lalu. 
pekerjaan itu, diduga tidak mengacu pada kontrak pekerjaan yang ada. 
sehingga terjadi ketidaksesuaian volume pekerjaan. 
kemudian, ada dugaan sebagian pekerjaan tidak dilaksanakan atau fiktif, ada beberapa item yang dinaikan harga.
selanjutnya, dalam dakwaan juga tertuang, bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan itu, tidak melakukan pengawasan dengan baik.
“padahal pekerjaan fisik yang dilaksanakan kontraktor tidak mencapai 100 persen dan terdapat kekurangan volume, kemahalan harga,” terang deni. 
selanjutnya, pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam pekerjaan ini, tidak melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan konsultan pengawas. 
“bahkan, terdakwa hermansyah juga menyetujui pencairan dana rp81 juta yang diajukan konsultan pengawas,” sebut deni.
atas perbuatan para terdakwa, jpu kejari rejang lebong mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis. 
primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan â atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 25 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan