Daftar 28 OPD Pemkab Bengkulu Utara dapat Rapor Merah, Ini Alasannya

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Jumat , 28 Jun 2024 - 09:50

Daftar 28 OPD Pemkab Bengkulu Utara dapat rapor merah, ini alasannya--shandy/rb

daftar 28 opd pemkab bengkulu utara dapat rapor merah, ini alasannya                            daftar 28 opd pemkab bengkulu utara dapat rapor merah, ini alasannya
koranrb.id – sebanyak 28 organisasi perangkat daerah atau opd pemkab bengkulu utara mendapatkan rapor merah. 
hal ini terungkap dalam kegiatan rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (tepra) yang digelar oleh pemda bengkulu utara.
28 opd yang mendapatkan raport merah tersebut karena serapan anggaran yang masih kurang dari target di atas 60 persen. 
serapan tersebut baik serapan fisik maupun serapan keuangan.
baca juga:jelang lahiran, pertimbangkan hal ini jika ingin lahiran normal atau caesar 
baca juga:usia kandungan 9 bulan, lakukan hal ini agar proses melahirkan lancar
28 organisasi perangkat daerah tersebut adalah
1. dinas perkebunan 
2. dinas pemuda dan olahraga 
3. dinas pariwisata 
baca juga:fifa ikut soroti timnas di grup neraka, pssi beri sinyal pemain tambahan 
baca juga:bisa menyerang singa! berikut 7 fakta unik kerbau afrika 
4. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
5. dinas lingkungan hidup 
6. sekretariat daerah
7. badan keuangan dan aset daerah 
baca juga:menuju green city, pemkab lebong tanam 1.000 pohon 
baca juga:fasilitasi industri kecil untuk mendapatkan sertifikat tkdn
8. dinas kesehatan 
9. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
10. dinas tenaga kerja dan transmigrasi 
11. badan pendapatan daerah 
baca juga:bertambah 6 sk pppk mukomuko jadi jaminan pinjaman di bank bengkulu 
baca juga:hingga juni, 14 kasus laka lantas di kaur, 2 koban meninggal dua
12. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 
13. dinas sosial 
14. badan perencanaan pembangunan dan penelitian daerah 
15. dinas perhubungan 
baca juga:kebijakan hilirisasi industri bisa dukung nilai tambah perekonomian nasional
baca juga:4 motor dan 6 kulkas ikut terpanggang di kebakaran padat karya, kapolsek: sementara korsleting listrik 
16. dinas ketahanan pangan 
17. dinas tanaman pangan, holtikultura dan peternakan 
18. dinas dukcapil 
19. inspektorat 
20. sekretariat dprd 
21. kecamatan pinang raya 
22. badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia 
23. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
24. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 
25. dinas perdagangan 
26. kecamatan arga makmur 
27. kecamatan tanjung agung palik 
28. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 
selain 28 organisasi perangkat daerah yang masih mendapatkan raport merah tersebut. 
ada juga 18 opd yang mendapatkan raport kuning atau serapannya belum mencapai target namun sudah mendekati target masing-masing 
1. dinas kominfo 
2. kecamatan enggano 
3. kecamatan kerkap 
4. kecamatan napal putih 
5. kecamatan air napal 
6. kecamatan hgulu palik 
7. kecamatan putri hijau 
8. kecamatan giri mulya 
9. dinas kearsipan dan perpustakaan daerah 
10. satpol pp dan damkar 
11. dinas pendidikan
12. kecamatan batik nau
13. kecamatan lais 
14. kecamatan padang jaya 
15. kecamatan air besi 
16. dinas perikanan 
17. kecamatan air padang  
18. kecamatan marga sakti sebelat  
sedangkan hanya ada enam organisasi perangkat daerah yang mendapatkan raport hijau dalam pelaksanaan atau serapan anggaran masing-masing 
1. kecamatan arma jaya  
2. badan kesbangpol 
3. dinas koperasi dan ukm 
4. badan penanggulangan bencana dana daerah 
5. kecamatan ulok kupai 
6. kecamatan ketahun 
wakil bupati bengkulu utara arie septia adinata, se, m.ap yang memimpin rapat tepra tersebut meminta seluruh opd memperhatikan serapan anggaran, terutama yang masih mendapatkan raport merah. 
“saya minta harus ada solusi dalam rangka percepatan serapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah,” terangnya. 
ia juga menegaskan dalam rapat tersebut untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala sehingga terjadi perlambatan serpaan anggaran.
“sehingga bisa muncul solusi yang kita cari bersama agar percepatan pembangunan ini bisa tercapai,” terangnya.
ia mengakui jika tahun ini terjadi keterlambatan pengesahan apbd, sehingga juga berpengaruh pada kalender kerja dan serapan anggaran. 
namun ia meminta agar hal dilakukan berbagai percepatan sehingga program yang dianggarkan bisa tetap sesegera mungkin dirasakan masyarakat. 
“maka kita tidak boleh larut dengan berbagai satu permasalahan, namun harus ada solusi yang saat ini kita tentukan bersama,” terangnya. 
ditambahkannya, memang serapan anggaran yang minim rata-rtata terkait dengan opd yang banyak mendapatkan program pekerjaan fisik. 
sedangkan rata-rata pelaksana kegiatan atau kontraktor mengerjakan fisik lebihdulu dan mencairkan dana diakhir masa kontrak. 
“itu bisa kita maklumi, namun harus dengan tegas dipastikan jika pembangunan itu berjalan dan progres capain fisiknya juga tetap berprogres sesuai dengan target,” terangnya. 
hal ini dilakukan agar jangan sampai ada pekerjaan yang tidak bisa dituntaskan hingga akhir masa tahun anggaran nantinya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan