RPJPD Disahkan, Target Utama Pembangunan Bidang Infrastruktur

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 03 Jul 2024 - 00:06

DISAHKAN: DPRD Bengkulu Utara mengesahkan Raperda RPJPD menjadi Perda RPJPD.-foto: shandy/koranrb.id-

Terutama diantaranya terkait pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan hingga bidang pelayanan pemerintah lainnya.

“Karena pelayanan masyarakat adalah hal yang penting dan pelayanan masyarakat harus mudah didapatkan, maka dalam pembangunan setiap tahunnya harus memiliki tujuan peningkatan dalam pelayanan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH memaparkan DPRD Bengkulu Utara menyetujui raperda tersebut untuk disahkan menjadi perda.

Namun ia meminta perda tersebut benar-benar dilaksanakan dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam penganggaran dan penerapan program.

“Perda ini jangan hanya sebatas melepas tanggung jawab adanya perda, namun juga harus tercermin dalam program pembangunan tahunan yang dilakukan,” tegasnya.

Sonti memastikan DPRD akan terus melakukan pengawasan dalam program pembangunan yang akan dianggarkan oleh Pemda Bengkulu Utara.

Terutama jika program tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yang tertuang dalam Perda RPJPD.

“Program yang tertuang dalam RPJPD tersebut sudah melalui pembahasan antara DPRD dan pemerintah, maka yang tertuang dalam RPJPD memang dinilai yang paling dibutuhkan oleh masyarakat,” urai Sonti.

rpjpd disahkan, target utama pembangunan bidang infrastruktur                            koranrb.id – dprd bengkulu utara menggelar rapat paripurna pengesahan raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd), selasa 2 juli 2024.
dalam paripurna yang dihadiri bupati bengkulu utara, ir. h. mian ini, fraksi-fraksi dprd menyetujui raperda yang sudah dua minggu dibahas ini akhirnya disahkan menjadi perda.
mian menerangkan pemkab bengkulu utara dan dprd sudah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah hingga 20 tahun ke depan atau 2025-2045.
perda ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan daerah setiap tahunnya benar-benar terarah untuk mencapai target pembangunan.
mian menerangkan dalam rpjpd tersebut sudah disusun sedemikian rupa terkait target pembangunan di bengkulu utara.
baca juga:rohidin bisa maju pilgub, begini penjelasan kpu provinsi bengkulu 
dalam perjalanan 20 tahun ke depan, pemkab bengkulu utara menargetkan pembangunan besar, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. 
“dalam rangkaian pengajuan dan program per tahun di daerah akan berorientasi pada pembangunan sesuai yang tertuang dalam rpjpd tersebut,” terangnya.
selain itu, sesuai target pengembangan pembangunan nasional, dalam 20 tahun ke depan bengkulu utara juga dirancang sudah matang dengan status smart city. 
sehingga sistem informasi dan pembangunan pemerintah juga tetap bertujuan dalam menciptakan daerah yang berorientasi dengan teknologi. 
dalam rangka pembangunan smart city, pemerintah juga menyusun program-program yang berorientasi pada pembangunan informasi dan teknologi. 
baca juga:5 negara yang menerapkan wajib militer, ternyata ini manfaatnya bagi negara 
“kita mengikuti perkembangan pembangunan nasional yang saat ini juga daerah harus menyesuaikan, terutama dalam hal penggunaan teknologi dalam pembangunan,” jelas mian.
selain  itu ada juga sistem peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat dengan tujuan pelayanan yang cepat, mudah dan menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat.  
terutama diantaranya terkait pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan hingga bidang pelayanan pemerintah lainnya. 
“karena pelayanan masyarakat adalah hal yang penting dan pelayanan masyarakat harus mudah didapatkan, maka dalam pembangunan setiap tahunnya harus memiliki tujuan peningkatan dalam pelayanan,” ucapnya.
sementara itu, ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara, sh memaparkan dprd bengkulu utara menyetujui raperda tersebut untuk disahkan menjadi perda.
baca juga: ppp yakin kpu bengkulu tengah bersalah, dkpp: kita harus hati-hati mengambil keputusan
namun ia meminta perda tersebut benar-benar dilaksanakan dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam penganggaran dan penerapan program.
“perda ini jangan hanya sebatas melepas tanggung jawab adanya perda, namun juga harus tercermin dalam program pembangunan tahunan yang dilakukan,” tegasnya.
sonti memastikan dprd akan terus melakukan pengawasan dalam program pembangunan yang akan dianggarkan oleh pemda bengkulu utara.
terutama jika program tersebut dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yang tertuang dalam perda rpjpd.
“program yang tertuang dalam rpjpd tersebut sudah melalui pembahasan antara dprd dan pemerintah, maka yang tertuang dalam rpjpd memang dinilai yang paling dibutuhkan oleh masyarakat,” urai sonti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan