Soroti Penggunaan Anggaran Pembangun JUT Rp500 Juta, Kejari Mukomuko Panggil Pemdes Suka Pindah, Libatkan APIP

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 08 Jul 2024 - 00:02

PEMDES SUKA PINDAH: Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko memanggil Pemerintah Desa (Pemdes) Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang untuk diklarifikasi. FIRMANSYAH/RB--

Meski telah dibangun, JUT yang menelan biaya hingga Rp500 juta lebih terpantau masih sulit untuk dilalui.

Karena pada titik yang seharus dibangun jalan rabat beton, namun tidak dikerjakan, dan dibangunkan pada titik-titik yang lebih mudah dikerjakan, seperti tanjakan curam dan turunan.

Salah satu warga Desa Suka Pindah yang meminta namanya diinisialkan, LN menceritakan.

Menurut LN pembangunan JUT Desa Suka Pindah ini dilaksanakan titik nol pada akhir tahun 2023 lalu.

Di dalam pelaksanaan titik nol memang sempat terjadi perdebatan antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Badan Permuswaratan Desa (BPD) Suka Pindah.

Akibat terjadi pergeseran titik pembangunan JUT yang menggunakan rabat beton dari titik yang sebelumnya disepakati pada Musyawarah desa (Musdes).

Dalam penyelesaiannya dibantu mediasi oleh pihak Kecamatan Lubuk Pinang.

“Bisa dilihat sendiri JUT ini dibangun terpisah-pisah tidak satu kesatuan, bagian-bagian jalan yang menyulitkan warga mengeluarkan hasil produksi buah malahan tidak dibangun menggunakan rabat beton,” ujanrnya.

Tentunya sebagai warga Desa Suka Pindah merasa dirugikan dengan adanya pembanguan JUT yang menelan anggaran hingga ratusan juta.

Namun belum bisa bermanfaat maksimal bagi warga. Selain itu juga beberapa titik JUT yang dibangun menggunakan rabat beton ini, memiliki lebar, panjang, dan ketebalan yang berbeda-beda, malahan sebagian sudah ada yang tertutup sisi material seperti tanah dan batu.

“Harapan kami DD (Dana Desa, red) yang diperuntukan mendukung kemajuan desa bisa digunakan sesuai fungsinya. Dan masyarakat tidak dirugikan karena menerima hasil pembangunan tak sesuai harapan,” harapnya.

soroti penggunaan anggaran pembangun jut rp500 juta, kejari mukomuko panggil pemdes suka pindah, libatkan apip                            koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) mukomuko memanggil pemerintah desa (pemdes) suka pindah kecamatan lubuk pinang untuk diklarifikasi.
pasalnya, pemanggilan itu berkaitan dengan pekerjaan jalan usaha tani (jut) di desa suka pindah akhir 2023 lalu.
pemdes diminta klarifikasi oleh kejari mukomuko untuk memastikan hasil pekerjaan jut, yang menelan anggaran hampir rp500 juta.
pembangunan jut desa suka pindah diduga tidak sesuai dengan spsesifikasi sehingga menimbukan kerugian negara.
baca juga:pemkab mukomuko bentuk tim desk, siap sanksi asn dan kades tak netral pilkada 
baca juga:desa talang buai tagih jaringan internet, pemkab mukomuko janji lagi
“iya baik pemdes, dan pihak lainnya sudah kita undang bekaitan dengan memberikan klarifikasi berkaitan dugaan tersebut,” kata kepala kejaksaan negeri (kejari) mukomuko yusmanelly sh, mh melalui kasi intel, radiman sh, mh.
radiman mengatakan, berkaitan dengan dugaan tersebut tim sudah turun ke lokasi dan menemukan bahwasanya bangunan fisik ada.
selain itu juga terkait dokumen-dokumen pun sebagian lengkap. maka dari itu dilakukan pemanggilan tersebut untuk mengetahui secara pasti.
 apakah ada unsur mengarah ke pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau seperti apa.
baca juga:tak mau terkena hipertensi, lakukan ini setiap hari 
baca juga:promo bsi, ini kejutan 50 orang pertama program abatana dan gadai emas 
“bangunan fisiknya ada, sebagian dokumen pertanggungjawaban seperti kwitansi memang ada yang tidak lengkap, maka dari itu kita akan lihat apakah ini karena ketidak tahuan, atau ada unsur kesengajaan,” ujarnya.
lanjutnya, tidak menutup kemungkinan berkaitan dengan dugaan ini akan melibatkan apip (aparat pengawas intern pemerintah) inspektorat daerah mukomuko untuk mengaudit ada tidak dugaan tersebut. 
“tidak menutup kemungkinan nanti kita akan libatkan apip, untuk melihat seperti apa berkaitan dengan penggunaan anggaran,” sampainya.
berkiatan dengan dugaan pembangunan jut yang tidak sesuai spesifikasi di mukomuko, inspektur inspektorat daerah mukomuko, apriansyah st sampai dengan saat ini menegaskan tidak ada pengaduan masyarakat (dumas) berkaitan dengan dugaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi jut desa suka pindah pada tahun 2023.
baca juga:total 148 desa, baru 75 desa ajukan pencairan dd dan add tahap ii, sudah diingatkan: ini alasan terlambat
baca juga:penemuan mayat dalam siring, ternyata pengurus masjid warga tanah harapan mukomuko
di mana apabila tidak ada dumas maka tidak bisa dilakukan proses pemeriksaan dan audit.
“kalau apip kami bekerja sesuai dengan, pasal 22 masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan termasuk yang dilakukan pemdes kepada apip, yang harus dilakukan secara tertulis, berbeda dengan penyidik aph,” sampainya. 
kepala desa (kades) suka pindah kecamatan lubuk pinang, dedi sumarlin membenarkan bahwa dirinya telah dipanggil kejari mukomuko, sudah 3 kali untuk menjelaskan berkaitan dengan pembangunan jut diakhir 2023 yang menggunakan dana desa (dd) anggaran tahun 2023, di beberapa titik.
“iya, tidak hanya saya perangkat pun juga dipanggil, sudah ada 3 kali kami datang menghadap penyidik untuk menjelaskan berkaitan dengan pembangunan jut yang ada di pemberitaan, ”singkatnya.
sebelumnya, pengamat hukum muslim caniago sh, mh mengatakan, adanya indikasi dugaan pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai spesifikasi, baik yang dilakukan pemerintah pemdes dengan menggunakan uang negara tentu harus diusut tuntas. 
namun tidak dapat dipungkiri terkadang dalam penanganan yang dilakukan seperti proses audit, ditemukan adanya kerugian negara (kn) dan hal serupa kembali lagi terjadi dilembaga tertentu.
“kita bisa lihat audit keuangan dilakukan rutin setiap tahunnya, sehingga membuat daerah mendapatkan predikat yang memuaskan. namun apakah predikat tersebut didasari dari tidak adanya tindakan korupsi yang terjadi dilingkungan tersebut, tentu tidakkan,” terangnya.
maka dari itu muslim menegaskan, adanya dugaan kerugian negara dalam suatu pekerjaan yang dapat merugikan negara lebih baik ditangani oleh aparat penegak hukum (aph).
sehingga dari proses monitoring dan mengumpulkan alat yang memperkuat dugaan semakin benderang dilakukan. 
 “kami minta kejari mukomuko dapat turun, untuk memastikan negara tidak dirugikan adanya pembangunan jut di desa suka pindah,” ujarnya.
dari pantauan rb di lokasi, jut desa suka pindah yang dibangun menggunakan beton tampak terputus-putus, bahkan dengan panjang, lebar dan ketebalan yang berbeda-beda. 
meski telah dibangun, jut yang menelan biaya hingga rp500 juta lebih terpantau masih sulit untuk dilalui.
karena pada titik yang seharus dibangun jalan rabat beton, namun tidak dikerjakan, dan dibangunkan pada titik-titik yang lebih mudah dikerjakan, seperti tanjakan curam dan turunan.
salah satu warga desa suka pindah yang meminta namanya diinisialkan, ln menceritakan.
menurut ln pembangunan jut desa suka pindah ini dilaksanakan titik nol pada akhir tahun 2023 lalu. 
di dalam pelaksanaan titik nol memang sempat terjadi perdebatan antara tim pelaksana kegiatan (tpk) dan badan permuswaratan desa (bpd) suka pindah.
akibat terjadi pergeseran titik pembangunan jut yang menggunakan rabat beton dari titik yang sebelumnya disepakati pada musyawarah desa (musdes). 
dalam penyelesaiannya dibantu mediasi oleh pihak kecamatan lubuk pinang.
“bisa dilihat sendiri jut ini dibangun terpisah-pisah tidak satu kesatuan, bagian-bagian jalan yang menyulitkan warga mengeluarkan hasil produksi buah malahan tidak dibangun menggunakan rabat beton,” ujanrnya.
tentunya sebagai warga desa suka pindah merasa dirugikan dengan adanya pembanguan jut yang menelan anggaran hingga ratusan juta.
namun belum bisa bermanfaat maksimal bagi warga. selain itu juga beberapa titik jut yang dibangun menggunakan rabat beton ini, memiliki lebar, panjang, dan ketebalan yang berbeda-beda, malahan sebagian sudah ada yang tertutup sisi material seperti tanah dan batu.
“harapan kami dd (dana desa, red) yang diperuntukan mendukung kemajuan desa bisa digunakan sesuai fungsinya. dan masyarakat tidak dirugikan karena menerima hasil pembangunan tak sesuai harapan,” harapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 8 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan