Muncul Lagi Permintaan Ukur Ulang Lahan Warga Kaur, Tahap Penilaian Pembangunan Pelabuhan Pasar Lama Terhambat

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 17 Jul 2024 - 21:00

TERHAMBAT: Proses pembangunan yang seharusnya sudah berlanjut ke tahapan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) harus terhambat. RUSMANAFRIZAL/RB--

muncul lagi permintaan ukur ulang lahan warga kaur, tahap penilaian pembangunan pelabuhan pasar lama terhambat                            koranrb.id – tahap penilaian pembangunan pelabuhan pasar lama bintuhan terhambat.
hal ini lantaran, warga kabupaten kaur yang meminta pengukuran ulang lahan yang berpotensi terdampak pembangunan pelabuhan pasar lama bintuhan bertambah.
sebelumnya, ada ada dua warga yang meminta pemerintah kabupaten (pemkab) kaur melakukan pengukuran ulang.
beberapa waktu yang lalu, kembali ada dua lagi warga yang meminta agar dilakukan pengukuran ulang.
akibatnya, proses pembangunan yang seharusnya sudah berlanjut ke tahapan penilaian oleh kantor jasa penilai publik (kjpp) harus terhambat.
baca juga:hingga juli, 40 kasus ghpr terjadi di kaur
baca juga:tangani wilayah blank spot, pemkab kaur bagikan wifi gratis
pemkab kaur, dalam hal ini dinas perumahan dan permukiman (perkim) kabupaten kaur serta badan pertanahan nasional (bpn) kaur akan kembali melakukan pengukuran ulang.
kepala dinas perumahan dan permukiman (perkim) kabupaten kaur, ismawar hasdan, st, m.si mengungkapkan, pada saat rapat di ruang sekretariat daerah (sekda) beberapa waktu lalu ada sebanyak lima warga pemilik lahan terdampak pembangunan pelabuhan yang belum memberikan persetujuan.
sebab pada saat pengukuran tahap pertama, mereka tidak hadir di lokasi. setelah dilakukan rembuk, pada rapat tersebut tiga warga setuju dengan hasil penghitungan, sementara dua lagi meminta diukur ulang.
pengukuran ulang untuk lahan dua warga yang belum setuju telah dilakukan pada minggu yang lalu, dan mereka telah setuju.
baca juga:minat baca anak kaur kurang, ini langkah dinas perpustakaan 
baca juga:el nino diprediksi kembali datang, ancaman gagal panen di depan mata
namun setelah itu, dua di antara tiga warga yang telah setuju pada saat rapat di ruang sekda baru-baru ini kembali meminta agar lahan mereka diukur ulang lagi.
"hasil persetujuan belum kita dapat semua, makannya untuk tahapan kjpp terhambat," kata ismawar.
disampaikannya, dinas perkim akan melakukan pengukuran ulang pada senin 22 juli mendatang. 
sekaligus langsung mengajak warga yang belum memberikan persetujuan tersebut.
baca juga:90 unit mesin pompa air rampung disalurkan
baca juga:warga terdampak pembangunan pelabuhan pasar lama berikan persetujuan! 
harapannya, pengukuran ulang lahan tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga tahapan bisa dilanjutkan.
"pengukuran ulang akan kita lakukan senin depan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar," sampai ismawar.
setelah adanya persetujuan dan pengukuran telah dilakukan nanti, artinya tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemkab kaur adalah mematok harga untuk tanah masyarakat yang terdampak pembangunan. 
sesuai dengan arahan sekda beberapa waktu yang lalu, agustus nanti lahan telah selesai dan tinggal dilakukan pembangunan oleh dinas perikanan dan kelautan provinsi bengkulu.
"bulan agustus target, semuannya telah clear dan pembangunan akan mulai dilakukan," ujar ismawar.
disampaikannya, sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan diperlukan lahan seluas 10 hektar, sementara lahan milik pemkab kaur di sana hanya lima hektar.
artinya pemkab kaur harus membebaskan lahan seluas lima hektar, supaya pembangunan dapat dilanjutkan oleh pihak dinas perikanan dan kelautan provinsi bengkulu. 
sementara dengan luasan lahan tersebut, diperkirakan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan bisa mencapai rp2 miliar. 
karena bukan hanya tanah yang akan di beli, melainkan juga rumah milik warga setempat akan di relokasi karena memang terdampak akibat pembangunan tersebut.
"untuk anggaran baru estimasi saja, sekitar rp2 miliar," ungkap ismawar.
terkait dengan masyarakat yang terdampak, ismawar mengungkapkan pada dasarnya semuannya telah setuju apabila nanti memang diharuskan untuk pindah ke tempat tinggal yang baru. 
dengan catatan pemkab kaur tidak lepas tangan, juga harus membayar ganti rugi tanah beserta bangunan sesuai dengan apa yang telah di sepakati sebelumnya.
"untuk masyarakat setempat, semuannya setuju pembangunan dilakukan. tinggal menunggu anggaran pembebasan lahan ini siap," terangnya.
sementara itu, sekda kaur dr. drs ersan syafiri, mm mengungkapkan, saat ini lahan sudah siap, diperkirakan agustus sudah dapat dilakukan lean clearing, sehingga dapat pula mulai pembangunan. 
terlihat dengan pemukiman warga sekda menegaskan lantaran itu lahan pemkab kaur maka hasil komunikasi dengan warga mereka siap untuk pindah secara sukarela.
"untuk ganti ruginya pemukiman tidak ada kita alokasikan dana, karna ini memang lahan pemkab. tapi untuk lahan 5 hektar kosong diluar lahan pemkab kaur itu memang kita siapkan dana pembebasannya," ungkapnya.