PUPR Lebong Diminta Lakukan Perbaikan Sebelum Serah Terima PTM Muara Aman

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 23:05

PERBAIKAN PTM MUARA AMAN:Serah terima aset Pasar Tradisional Modern (PTM) Muara Aman dari Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Lebong, kepada Bagian Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong direncanakan dalam bulan ini. DOK/RB--

Lebih lanjut dijelaskan Zulhendri, setelah pembahasan teknis pengelolaan, barula masuk pembahasan mengenai retribusu dan sewa kios oleh para pedagang PTM Muara Aman.

Untuk diketahui, PTM Muara Aman Lebong, saat ini belum dipungut retribusi.

Meski belum dipungut retribusi, lapak-lapak yang berada di bagian dalam PTM hampir terisi penuh dengan para pedagang.

Belum memungut retribusi di PTM itu, berdasarkan perintah langsung dari Bupati Lebong, Kopli Ansori.

Karena, saat ini PTM dibuka dalam rangka uji coba, untuk melihat potensi bangunan PTM tersebut.

Diketahui, target retribusi PTM Muara Aman ditargetkan Rp78 juta.

Nilai itu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disusun beberapa waktu lalu dan sudah disahkan.

Namun, Perda itu baru akan dijalankan di tahun 2025 mendatang.

pupr lebong diminta lakukan perbaikan sebelum serah terima ptm muara aman                            koranrb.id – serah terima aset pasar tradisional modern (ptm) muara aman dari dinas pekerjaan umum (pupr) lebong, kepada bagian aset badan keuangan daerah (bkd) lebong direncanakan dalam bulan ini.
namun, sebelum serah terima aset tersebut dilaksanakan, asissten ii sekretariat daerah (setda) lebong, zulhendri minta agar beberapa bagian atap di ptm yang bocor dapat diperbaiki terlebih dahulu dan juga ada pipa air bersih yang tersumbat juga harus diperbaiki.
“setelah mereka perbaiki beberapa item itu, kemungkinan minggu depan akan serah terima asset dari pupr ke bkd selaku pengelola asset,” kata zulhendri, sabtu, 20 juli 2024.
dijelaskan zulhendri, alasan meminta pupr memperbaiki beberapa bagian di ptm muara aman sebelum diserahkan kepada bagian aset, karena masa pemiliharaan pembangunan 2023 sudah selesai.
baca juga:pan putuskan usung kopli - roiyana maju pilkada lebong 2024
baca juga:bocor duluan, razia gabungan petugas di lebong tak membuahkan hasil
sehingga, saat ini memasuki pemeriksaan akhir pekerjaan pemeliharaan (fho). 
setelah fho, barula ptm muara aman harus segerah diserahkan ke bagian aset sebagai pengelola aset.
“inikan masa pemeliharaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga selesai baru akan dilanjukan fho, baru nanti diserah terimakan ke pemda kepada bkd sebagai pengolah aset pemerintah,” tuturnya. 
setelah aset ptm muara aman diserahkan kepada bagian aset bkd lebong. pemerintah kabupaten (pemkab) lebong akan menggelar rapat lanjutan mengenai pengelolaan ptm muara aman.
baca juga:jepret lebong
baca juga:mantan kades ditetapkan tersangka kasus penyalahgunaan dd dan add puguk pedaro
dalam rapat lanjutan itu, dibahas siapa yang akan mengelola ptm, apakah dikembalikan ke dinas perdagangan, koperasi dan ukm (disperindagkop ukm), dipihakketigakan atau dibentuk unit pelaksana teknis daerah (uptd) ptm muara aman.
“untuk teknis pengelolaan nanti kita bahas, setelah serah terima aset selesai dilakukan,” ucapnya.
lebih lanjut dijelaskan zulhendri, setelah pembahasan teknis pengelolaan, barula masuk pembahasan mengenai retribusu dan sewa kios oleh para pedagang ptm muara aman. 
untuk diketahui, ptm muara aman lebong, saat ini belum dipungut retribusi.
meski belum dipungut retribusi, lapak-lapak yang berada di bagian dalam ptm hampir terisi penuh dengan para pedagang.
baca juga:3 fortuner mobnas unsur pimpinan dprd lebong akan dilelang 
baca juga:tiga hari berjalan, 39 ranmor terjaring operasi patuh di lebong 
belum memungut retribusi di ptm itu, berdasarkan perintah langsung dari bupati lebong, kopli ansori. 
karena, saat ini ptm dibuka dalam rangka uji coba, untuk melihat potensi bangunan ptm tersebut.
diketahui, target retribusi ptm muara aman ditargetkan rp78 juta. 
nilai itu, berdasarkan peraturan daerah (perda) yang sudah disusun beberapa waktu lalu dan sudah disahkan.
namun, perda itu baru akan dijalankan di tahun 2025 mendatang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan