Usai Demo, Warga di Bengkulu Utara Akan Gugat Perdata dan PTUN HGU PT BRS

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 29 Jul 2024 - 21:57

DEMO: Aksi demo masyarakat menolak keberadaan PT BRS di Kecamatan Air Napal. SHANDY/RB--

Masyarakat berencana akan melakukan gugatan baik secara perdata maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal ini untuk menggugat persyaratan perusahaan mendapatkan perpanjangan HGU tersebut yang menurut warga tidak sesuai aturan.

“Kita akan menempuh jalur hukum, salah satunya secara perdata dan tata usaha negara terkait dengan SK perpanjangan lahan tersebut,” terangnya.

Ia menegaskan jika masyarakat tetap menolak keberadaan PT BRS.

Apalagi PT BRS tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai perusahaan.

Selain itu perusahaan juga menggunakan fasiltias yang merupakan fasiltias umum termasuk diantaranya jalan.

“Kami sepakat menolak keberadaan PT BRS, maka kami akan menemuh jalur hukum untuk mempertanyatakan perizinannya,” tegas Supriadi.

Sementara itu Manajer PT BRS, Abdin Nainggolan menerangkan jika mereka sudah menerima surat stau SK perpanjangan HGU sejak Desember 2022 lalu dari Kementerian ATR/BPN.

Ia juga menegaskan sudah mengonfirmasi ke Kanwil Pertanahan Provinsi Begnkulu dan menyatakan jika surat sertifikat tersebut sah dan bisa menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk beraktifitas.

“Maka setelah kita meneirma sertifikat perpanjangan tersebut, maka kita sudah beraktifitas kembali,” terangnya.

Sementara itu ia menerangkan jika perusahaan juga sudah menyiapkan 20 persen lahan untuk dilepaskan dan diserahkan ke masyarakat.

Bahkan masyarakat penerima juga sudah ditentukan.

“Nama-nama penerima tersebut sudah ktia koordinasikan dengan Pemda Nbegnkulu Utara dan memang masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki lahan,” terangnya.

usai demo, warga di bengkulu utara akan gugat perdata dan ptun hgu pt brs                              koranrb.id – masyarakat kecamatan air napal dan tanjung agung palik yang mengatas namakan petani air palik memutuskan akan menggugat pt bimas raya sawitindo (brs). 
ini setelah dalam aksi demo senin, 29 juli 2024. perusahaan dinilai tidak bisa menunjukan dasar hukum terkait perpanjangan lahan hak guna usaha (hgu).
warga merasa perusahaan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perpanjangan hak guna usaha.
selain itu, perusahaan juga dinilai tidak memenuhi kewajibannya termasuk melepaskan lahan 20 persen untuk masyarakat termasuk metode plasma yang dijanjikan. 
baca juga:siap dibagikan, pemda bengkulu utara tunggu penyerahan usulan penerima lahan 31 hektare eks pt agricinal 
baca juga:polemik muncul lagi, puluhan warga air napal demo pt brs, ini tuntutannya 
kemarin puluhan masyarakat melakukan aksi demo di perusahaan. 
tak hanya itu mereka juga memblokir jalan yang digunakan perusahaan untuk aktifitas perkebunan. 
ini karena jalan tersebut adalah jalan masyarakat yang dimanfaatkan perusahaan untuk jalan aktifitas perusahaan. 
supriadi koordinator aksi kemarin menerangkan jika mereka sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan perusahaan. 
baca juga:1.200 bpd di bengkulu utara dapat sk perpanjangan jabatan
baca juga:marak pencurian buah sawit, petani bentuk petugas piket dan siapkan sanksi bagi pelaku
namun perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat yang mempertanyakan terkait tuntutan masyarakat. 
“namun aksi yang kita lakukan ini merupakan aksi damai, maka akan kita tempuh jalur hukum,” terangnya. 
masyarakat berencana akan melakukan gugatan baik secara perdata maupun ke pengadilan tata usaha negara (ptun).
hal ini untuk menggugat persyaratan perusahaan mendapatkan perpanjangan hgu tersebut yang menurut warga tidak sesuai aturan. 
baca juga:siap-siap panen raya, stok beras di bengkulu utara aman hingga akhir tahun
baca juga:bansos rp31 miliar tak tepat sasaran, coret 12.920 kpm tak miskin
“kita akan menempuh jalur hukum, salah satunya secara perdata dan tata usaha negara terkait dengan sk perpanjangan lahan tersebut,” terangnya.  
ia menegaskan jika masyarakat tetap menolak keberadaan pt brs. 
apalagi pt brs tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai perusahaan. 
selain itu perusahaan juga menggunakan fasiltias yang merupakan fasiltias umum termasuk diantaranya jalan. 
“kami sepakat menolak keberadaan pt brs, maka kami akan menemuh jalur hukum untuk mempertanyatakan perizinannya,” tegas supriadi. 
sementara itu manajer pt brs, abdin nainggolan menerangkan jika mereka sudah menerima surat stau sk perpanjangan hgu sejak desember 2022 lalu dari kementerian atr/bpn. 
ia juga menegaskan sudah mengonfirmasi ke kanwil pertanahan provinsi begnkulu dan menyatakan jika surat sertifikat tersebut sah dan bisa menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk beraktifitas. 
“maka setelah kita meneirma sertifikat perpanjangan tersebut, maka kita sudah beraktifitas kembali,” terangnya. 
sementara itu ia menerangkan jika perusahaan juga sudah menyiapkan 20 persen lahan untuk dilepaskan dan diserahkan ke masyarakat. 
bahkan masyarakat penerima juga sudah ditentukan. 
“nama-nama penerima tersebut sudah ktia koordinasikan dengan pemda nbegnkulu utara dan memang masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki lahan,” terangnya. 
bahkan ia mengaku jika saat ini tengah dilakukan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat tersebut. 
“nanti jika memang sertifikasi sudah tuntas maka kita akan meneyrahkan lahan tersebut pada masyarakat penerima yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut,” terangnya. 
sekadar mengetahui, aksi demo yang dilakukan kemarin berlangsung secara damai dengan pengawalan ketat polisi. 
maklum saja, setahun lalu aklsi demo yang dilakukan masyarakat sempat berlangsung ricuh bahkan berujung pembakaran. 
kejadian tersebut membuat beebrapa warga harus menjalani proses hukum dengan tujuhan perusakan aset perusahaan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 30 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan