Tanpa PHK! Begini Cara Ajukan Klaim Jaminan JHT BPJS Ketenagakerjaan, Cair Sampai 30 Persen

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 30 Jul 2024 - 10:56

JHT: Pengajuan JHT dapat dilakukan pekerja tanpa PHK--BPJS

Terkait iuran, pada program JHT, ketentuannya adalah, peserta PU membayar iuran sebesar 5,7 persen dari upah sebulannya, dengan ketetapan 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja.

Sedangkan peserta BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing peserta, dengan iuran terendah sebesar Rp20.000 dan tertinggi sebesar Rp414.000.

Lantas, bagaimana cara pengajuan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan? Nah, perlu diketahui, peserta BPJS Ketenagakerjaan kini memiliki kemudahan dalam mengakses manfaat uang tunai dari JHT tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dan mengalami PHK.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan peserta yang aktif bekerja untuk melakukan pencairan sebagian dana JHT mereka, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membeli rumah, baik secara tunai maupun dengan kredit.

Pada saat ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengajukan klaim JHT sebesar 10% hingga 30% dari total saldo JHT mereka. Dana sebesar 30% ini bisa di gunakan khususnya untuk pembelian rumah, entah dengan cara pembayaran tunai atau melalui fasilitas kredit.

Namun, penting untuk di catat bahwa pencairan sisa saldo JHT hanya dapat di lakukan ketika peserta benar-benar mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja, bahkan jika mereka belum mencapai usia pensiun.

Kriteria Pencairan JHT

Situs resmi BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan beberapa kriteria yang harus di penuhi untuk melakukan pencairan saldo JHT, antara lain:

1. Usia pensiun telah mencapai 56 tahun.

2. Peserta telah mencapai usia pensiun bersama perusahaan tempat mereka bekerja.

3. Peserta memiliki perjanjian kerja waktu tertentu.

tanpa phk! begini cara ajukan klaim jaminan jht bpjs ketenagakerjaan, cair sampai 30 persen                            koranrb.id - para pekerja dapat mengajukan  jaminan hari tua (jht) bpjs ketenagakerjaan, meskipun yang bersangkutan belum mengalami pemutusan hubungan kerjas (phk).
jht dari bpjs ketenakerjaan sendiri disediakan pemerintah, untuk semua pekerja. sebelum mengetahui cara ajukan klaim, ketahui terlebih dahulu jika jht berbeda dengan jaminan pensiun (jp).
jht adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
sedangkan jp adalah, program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun ataupun mengalami cacat total tetap.
baca juga:alis yang tersambung bisa melihat makhluk halus ? cek faktanya disini
baca juga:10 daerah dengan biaya hidup termahal di indonesia, kurang cocok untuk perantau
berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa perbedaan utama jht dan jp terletak pada tujuan pelaksanaan program.
jht memiliki misi untuk menyokong finansial peserta ketika peserta menghadapi 3 kondisi: pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.
sementara jp mempunyai misi yang lebih besar dari sekadar menyokong status finansial peserta. sebab, jaminan sosial ini perlu menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap.
adapun manfaat jht, sesuai  pasal 4 pp 46/2015, peserta program jht adalah penerima upah (pu) maupun bukan penerima upah (bpu).
pu mencakup pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di indonesia paling singkat 6 bulan; sedangkan
baca juga:beraksi di bengkulu, 3 pelaku pembobol konter samudra cell ditembak saat kabur ke rupit
baca juga:5 mobil paling boros bbm di indonesia, gak cocok bagi pekerja gaji umr
bpu mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja selain pekerja mandiri.
terkait iuran, pada program jht, ketentuannya adalah, peserta pu membayar iuran sebesar 5,7 persen dari upah sebulannya, dengan ketetapan 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja. 
sedangkan peserta bpu membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing peserta, dengan iuran terendah sebesar rp20.000 dan tertinggi sebesar rp414.000.
lantas, bagaimana cara pengajuan klaim jht bpjs ketenagakerjaan? nah, perlu diketahui,  peserta bpjs ketenagakerjaan kini memiliki kemudahan dalam mengakses manfaat uang tunai dari jht tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dan mengalami phk.
baca juga:10 peralatan dapur yang wajib kamu ketahui, jangan sampai salah 
baca juga:sejarah keikutsertaan indonesia di olimpiade, barcelona 1992 masih yang terbaik
pihak bpjs ketenagakerjaan memungkinkan peserta yang aktif bekerja untuk melakukan pencairan sebagian dana jht mereka, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk membeli rumah, baik secara tunai maupun dengan kredit.
pada saat ini, peserta bpjs ketenagakerjaan dapat mengajukan klaim jht sebesar 10% hingga 30% dari total saldo jht mereka. dana sebesar 30% ini bisa di gunakan khususnya untuk pembelian rumah, entah dengan cara pembayaran tunai atau melalui fasilitas kredit.
namun, penting untuk di catat bahwa pencairan sisa saldo jht hanya dapat di lakukan ketika peserta benar-benar mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja, bahkan jika mereka belum mencapai usia pensiun.
kriteria pencairan jht
situs resmi bpjs ketenagakerjaan menyebutkan beberapa kriteria yang harus di penuhi untuk melakukan pencairan saldo jht, antara lain:
1. usia pensiun telah mencapai 56 tahun.
2. peserta telah mencapai usia pensiun bersama perusahaan tempat mereka bekerja.
3. peserta memiliki perjanjian kerja waktu tertentu.
baca juga:terbesar di indonesia! berikut 5 fakta unik rusa sambar
baca juga: kapolresta: proses hukum tindakan tawuran di kota bengkulu
4. peserta berhenti usaha, yang artinya mereka bukan penerima upah.
5. peserta mengundurkan diri.
6. peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
7. peserta meninggalkan indonesia untuk selamanya.
8. peserta mengalami cacat total tetap.
9. peserta meninggal dunia.
10. peserta mengajukan klaim sebagian jaminan hari tua sebesar 10%.
11. peserta mengajukan klaim sebagian jaminan hari tua sebesar 30%.
adapun syarat ajukan klaim jht bjs ketenagakerjaan adalah: 
1. kartu peserta bpjs ketenagakerjaan.
2. e-ktp (kartu tanda penduduk elektronik).
3. buku tabungan.
4. kartu keluarga.
5. surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan pengadilan hubungan industrial, atau surat keterangan pensiun.
6. npwp (nomor pokok wajib pajak), jika di miliki.
baca juga:dedy-agi aman, 3 paslon pilwakot bengkulu masih berjuang
baca juga:sosialisasi uu desa, kepala desa dan bpd dikumpulkan di pendopo rumah dinas bupati
kemudian, peserta dapat mengajukan klaim pencairan baik secara online maupun offline. untuk pendaftaran online, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. kunjungi portal layanan lapakasik bpjs ketenagakerjaan.
2. setelah itu, isi data diri, termasuk nik, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
3. kemudian, unggah semua dokumen yang di perlukan dalam format jpg, jpeg, png, atau pdf dengan ukuran file maksimal 6 mb.
4. setelah konfirmasi data pengajuan di terima, simpan informasi.
5. setelah itu, peserta akan di jadwalkan untuk wawancara online yang akan dikirimkan melalui email.
6. kemudian, petugas akan menghubungi peserta melalui video call untuk memverifikasi data.
7. setelah proses selesai, saldo jht akan di kirimkan ke rekening yang telah dilampirkan dalam formulir.
dengan kemudahan ini, peserta bpjs ketenagakerjaan dapat mengakses manfaat jht tanpa harus menunggu usia pensiun atau mengundurkan diri, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan