Dituding SK Tidak Sah Oleh Ibran, Ini Tanggapan Plt Kades Dusun Baru

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Aug 2024 - 21:00

DITUDING: Hardi Yansah mengaku keberatan atas tudingan Ibran (Kades nonaktif) yang menyebut SK-nya sebagai Sekretaris Desa (Sekdes). DOK/RB--

Selain itu, 4 poin yg tertera di SK pemberhentian saat ini tetap Ibran langgar, tidak ada perubahan sedikitpun sikapnya terhadap masyarakat. Maka dari itu warganya menjadi semakin kecewa atas sikap Ibran.

“Jadi dengan sudah ditetapkannya 7 tersangka yang merupakan warganya sendiri, maka ditegaskan bahwa sampai kapanpun kami tidak akan menerima lagi Ibran kembali lagi menjabat kepala desa dusun baru,” tegas Firdaus.

Untuk diketahui, Unit Pidana Umum (Pidum) Sat Reskrim Polres Seluma resmi menetapkan 7 tersangka atas kasus penyegelan dan pengrusakan kantor desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo. Yakni RA, Za, Ru, Ri, He, Ma, dan FA. Mereka adalah warga Desa Dusun Baru dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda.

Penetepan tersangka dilakukan mengacu atas laporan Kades Dusun Baru (Nonaktif), Ibran Bin Busra Yang dibuat dalam laporan polisi nomor : LP / B / 24 / V / 2024 / SPKT / POLRES SELUMA / POLDA BENGKULU tanggal 4 Mei 2024.

Sebelumnya Kades Dusun Baru, Ibran dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Desa (Kades) akibat huru hara dan konflik yang terjadi di desa.

Sedikit mengulas, sebelumnya pada Kamis 4 April 2024 areal kantor desa Dusun Baru disegel oleh sejumlah warga.

Penutupan Kantor Desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika Kepala Desa dan perangkat desa pendukung Kepala Desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di Gedung Kantor dan Balai Desa.

Hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh Kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh Inspektorat Seluma.

Kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo. Serta Kades juga telah memberikan SP II kepada perangkat desanya, yakni Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun (Kadus) I dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

dituding sk tidak sah oleh ibran, ini tanggapan plt kades dusun baru                            koranrb.id – pelaksana tugas atau plt kepala desa (kades) dusun baru kecamatan ilir talo, hardi yansah mengaku keberatan atas tudingan ibran (kades nonaktif) yang menyebut sk-nya sebagai sekretaris desa (sekdes) yang tidak sah.
ia tidak mempermasalahkan apabila pernyataan tersebut memang diutarakan oleh ibran kepada awak media. 
namun menurutnya, semenjak diangkat pada 2014 silam hingga saat ini, ia tidak pernah mendapatkan sk pemberhentian, baik dari kades ibran maupun kades sebelumnya.
“saya sangat terkejut dengan penyampaian ibran selaku kades nonaktif yang berbicara kepada media bahwa sk saya diduga tidak sah, ini perlu diluruskan,” papar hardi.
baca juga:sempat dikeluhkan emak-emak, pabrik cpo mini di seluma kembali beroperasi
baca juga: ibran laporkan bupati seluma ke polda usai 2 bulan dinonaktifkan
menurut hardi, bahkan di masa kepemimpinan kades ibran, ia juga sudah pernah dilakukan pengambilan sumpah jabatan kembali bersama perangkat desa lainnya yang dimutasikan jabatannya. 
bahkan saat ini, semua dokumennya masih lengkap dan terarsip dengan rapi.
pada intinya, ia menilai bahwa sk pengangkatannya pada 2014 tidak bermasalah, terlebih lagi bersama ibran, ia juga sudah mendampinginya selama kurang lebih 4 tahun lamanya. 
lagi pula sk sebagai perangkat desa memang tidak ada perpanjangan, yang ada cuman sk yang masa berlakunya sampai umur 60 tahun. 
baca juga:tahun depan, sugeng zonrio prioritaskan dana aspirasi untuk bantuan bedah rumah
baca juga:budaya seluma masuk mata pelajaran mulok menunggu perbup rampung
“memang diawal tahun 2019 ada perubahan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa, sehingga kita ada penyempurnaan sk pada 1 januari 2019. saat itu ditandatangani oleh kades lama, yulian hairi, perubahan ini kita lakukan sesuai dengan perbub nomor 19 tahun 2018 tanggal 12 maret 2018. sedangkan ibran dilantik menjadi kades desember 2019,” ungkap hardi.
bahkan hardi mempertanyakan atas statement ibran, yang mengatakan bahwa per 31 desember 2023, sk dirinya tidak berlaku lagi. 
atas hal tersebut hardi bingung, karena sampai saat ini dirinya selaku sekdes dusun baru belum pernah mendapatkan sk pemberhentian jabatan dari ibran ketika masih aktif.
“ini termasuk hal lucu, perkataan ibran ini tidak berlakunya di mana, apakah saya sudah diberikan sk pemberhentian sebelumnya? sampai saat ini setahu saya belum pernah mendapatkannya,” ketus hardi.
baca juga:36 calon paskibraka kabupaten seluma mulai menjalani karantina selama 10 hari
baca juga:polres seluma gelar rekonstruksi ulang kasus pembunuhan di warem
selain itu, saat ini situasi di desa diungkapkan hardi sangat kondusif pasca ibran dinonaktifkan.
seluruh kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan baik, termasuk gotong-royong masyarakat sangat kompak. 
saat ini semua kalangan termasuk pemuda-pemudi desa dusun baru sangat aktif dalam memeriahkan penyambutan hari kemerdekaan ke 79. 
“atas dukungan pemdes, bpd dan lapisan masyarakat, sampai saat ini desa dusun baru begitu kondusif, sehingga kami bisa melakukan kegiatan hut ri ini dengan begitu banyak kegiatan,” pungkas hardi.
baca juga:tpg triwulan ii untuk guru di seluma tuntas dicairkan, anggaran capai rp 13,6 miliar
baca juga:pengobatan 2 korban pembacokan ditanggung dinkes seluma
sebelumnya, pada pekan lalu kades dusun baru (nonaktif), ibran mengaku tidak terima lantaran diberhentikan sementara selama 2 bulan dan terdapat kejanggalan atas penetapan sekdes sebagai plt. kades.
bahkan ibran mengaku telah melaporkan bupati seluma, erwin octavian, se ke polda bengkulu.
dikonfirmasi rb, laporan tersebut diakuinya telah diajukan pada selasa, 6 agustus lalu. 
menurutnya, pemberhentian sementara dirinya tanpa ada alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan undang-undang. 
dan saat ini dari 6 bulan waktu nonaktif yang diberikan, ia mengaku telah menjalani selama 2 bulan lamanya.
baca juga:resmi, satu anak tsk penganiayaan masuk dpo, kapolres pastikan all out dalam pencarian
baca juga:hadirkan ustaz ucay batubara, kapolres seluma harapkan pilkada berjalan damai dan lancar
“sebelumnya saya sudah mencoba mempertimbangkan keputusan ini, namun tampaknya tidak ada tanda-tanda itikad baik pasca saya diberhentikan sementara. atas hal tersebut saya memutuskan untuk melapor ke polda bengkulu,” ujar ibran saat dikonfirmasi.
selain itu juga ibran mengaku sudah mendatangi dprd seluma untuk meminta hasil hearing antara dirinya dan dprd serta beberapa pihak terkait. 
hal ini untuk memperkuat posisinya, karena menurutnya dalam dua hearing tersebut dijelaskan bahwa hal yang dituduhkan kepada dirinya tidak terjadi, sehingga hasil hearing tersebut akan digunakannya untuk memperkuat laporan kepada polisi.
ia juga mengaku mencium adanya kejanggalan dalam penetapan sekdes sebagai plt. kades, yakni hardi yansah.
karena menurutnya hardi diduga tidak memiliki sk yang sah, menurut ibran sk tersebut tidak berlaku lagi sejak 31 desember 2024. 
ibran menegaskan bahwa selama menjabat menjadi kades dusun baru selama 3 tahun, tidak ada mengeluarkan perpanjangan sk sekdes. 
maka dari itu ia mempertanyakan dasar dari penunjukan sekdes sebagai plt. kades yang masa jabatannya sudah habis.
“dengan kondisi ini timbul pertanyaan, kok bisa masa jabatan sekdes telah habis tapi masih bisa menjadi plt kades,” ungkap ibran.
pernyataan keresahan ibran ini turut ditanggapi oleh warganya sendiri. menurut keterangan salah satu warga, pirdaus, dirinya mewakili masyarakat desa dusun baru tidak akan menerima ibran menjadi kades dusun baru. 
karena menurutnya, sampai saat ini tidak itikad baik dari ibran terhadap masyarakat desa dusun baru. 
hal ini dijelaskannya, karena pasca ibran diberhentikan sementara pada 27 mei 2024 lalu, bukannya memperbaiki diri justru ibran memilih pindah ke kota bengkulu dan tidak terlihat sampai saat ini.
“dari sudah diterbitkan sk pemberhentian sementara, pak ibran sudah tidak pernah terlihat. bukannnya memperbaiki keadaan, ia malah meninggalkan desa dan tidak terlihat lagi sampai sekarang,” terang pirdaus.
bahkan bukannya menyadari kesalahan, pasca diberhentikan ibran juga membuat 7 warganya menjadi tersangka atas laporannya ke polres seluma atas penyegelan kantor desa beberapa bulan yg lalu. 
selain itu, 4 poin yg tertera di sk pemberhentian saat ini tetap ibran langgar, tidak ada perubahan sedikitpun sikapnya terhadap masyarakat. maka dari itu warganya menjadi semakin kecewa atas sikap ibran.
“jadi dengan sudah ditetapkannya 7 tersangka yang merupakan warganya sendiri, maka ditegaskan bahwa sampai kapanpun kami tidak akan menerima lagi ibran kembali lagi menjabat kepala desa dusun baru,” tegas firdaus.
untuk diketahui, unit pidana umum (pidum) sat reskrim polres seluma resmi menetapkan 7 tersangka atas kasus penyegelan dan pengrusakan kantor desa dusun baru kecamatan ilir talo. yakni ra, za, ru, ri, he, ma, dan fa. mereka adalah warga desa dusun baru dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda.
penetepan tersangka dilakukan mengacu atas laporan kades dusun baru (nonaktif), ibran bin busra yang dibuat dalam laporan polisi nomor : lp / b / 24 / v / 2024 / spkt / polres seluma / polda bengkulu tanggal 4 mei 2024.
sebelumnya kades dusun baru, ibran dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala desa (kades) akibat huru hara dan konflik yang terjadi di desa.
sedikit mengulas, sebelumnya pada kamis 4 april 2024 areal kantor desa dusun baru disegel oleh sejumlah warga. 
penutupan kantor desa dilakukan karena masyarakat merasa tidak senang, jika kepala desa dan perangkat desa pendukung kepala desa tetap menjalankan aktifitas roda pemerintahan di gedung kantor dan balai desa. 
hal ini karena munculnya isu dugaan selingkuh oleh kades yang sempat viral di media sosial dan berujung pada audit investigasi oleh inspektorat seluma.
kades juga diketahui telah memecat guru ngaji, garin masjid, hingga 2 kader pembangunan manusia (kpm) di desa dusun baru kecamatan ilir talo. serta kades juga telah memberikan sp ii kepada perangkat desanya, yakni sekretaris desa, kaur keuangan dan kepala dusun (kadus) i dengan alasan yang dianggap perangkat desa kurang tepat dan cenderung memaksa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan