JPU Bantah Dakwaan Tidak Berdasar, PH 7 Terdakwa RSUD Mukomuko Masih Tetap Pada Eksepsinya

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 13 Aug 2024 - 23:22

BERHADAPAN: 7 terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko tahun 2016-2021 sedang berhadapan dengan hakim.--WEST JER TOURINDO/RB

Saat ini baik PH maupun JPU masih pada pendirian masing-masing.

Mereka menyerahkan pada hakim untuk memutuskan apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak disidang.

Sementara itu terdakwa dalam kasus ini yakni Mantan Direktur 2016–2020 Dr. Tugur Anjastiko.

Lalu mantan Bendahara Pengeluaran BLUD 2016-2019 Andi Fitriadi.

Mantan Kabid Pelayanan Medis 2017-2021 Harnovi, Mantan Pemberdayaan Verifikasi periode 2016-2021.Khalik Noprianto.

Bendahara pengeluaran BLUD 2020-2021 Joni Mesra.

Mantan Kabid Keuangan Afridinata dan Mantan Kabid pengeluaran 2016-2018 Herman Faizal.

Sebelumnya JPU mendakwa 7 terdakwa dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Secara subsider Pada Pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sedangkan secara Primair pada pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

Kerugian Negara dalam kasus ini berdasarkan hitungan tim penyidik Kejari Mukomuko melalui Auditor Kejati Bengkulu sebanyak Rp4,48 miliar.

jpu bantah dakwaan tidak berdasar, ph 7 terdakwa rsud mukomuko masih tetap pada eksepsinya                            bengkulu, koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri mukomuko, membantah jika dakwaan mereka terhadap 7 terdakwa dugaan korupsi anggaran rsud mukomuko tahun 2016-2021 tidak berdasar.
hal ini disampaikan jpu agrin nico, sh, mh dalam persidangan di pengadilan negeri tipikor bengkulu, selasa, 13 agustus 2024, dengan agenda replik atau jawaban atas eksepsi terdakwa.
"kita masih pada dakwaan kita untuk berkas dakwaan dan unsur dakwaan itu sudah pas menurut analisis kami," ungkap agrin yang juga merupakan kasi pidsus kejari mukomuko.
pada perkara ini menurut agrin, bahwa jaksa sudah mencermati narasi unsur pasal bahkan sampai unsur tindakan. semua itu sudah pas berdasarkan teori unsur beracara.
baca juga:selain uptd ppa, anak tersangka pembacokan didampingi psikolog dan lbh, ini kondisi terbarunya
"kita masih pada dakwaan awal kita dan tunggu petunjuk dari hakim saja, mau seperti apa.
yang jelas kami personalia jpu yang mengurus perkara ini masih tetap pada apa yang kami bawa beberapa hari yang lalu," jelas agrin.
pada saat pembacaan replik, jpu memuat 3 unsur. pertama menolak dan menyatakan tidak dapat diterima semua keberatan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa.
kedua jpu menyatakan surat dakwaan penuntut umum no, reg. perkara: pds-01/mm/04/2024 tanggal 12 juli 2024 adalah sah dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) kuhap.
baca juga:sisa dana hibah pilkada rp8 miliar lebih bulan ini pasti cair
ketiga melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap  7 terdawa yang terlampir pada surat dakwan.
"tiga unsur itu kami nyatakan balasan dari jaksa untuk terdakwa," terang agrin.
terpisah ketua tim penasihat hukum 7 terdakwa dugaan korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko, hotma t. sihombing, sh  mengatakan, pihaknya masih tetap pada eksepsi yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
"kita masih dengan eksepsi kami terhadap dakwaan jaksa," ungkap hotma.
baca juga:buah masih sulit, harga tbs kelapa sawit kembali turun
saat ini baik ph maupun jpu masih pada pendirian masing-masing.
mereka menyerahkan pada hakim untuk memutuskan apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak disidang.
sementara itu terdakwa dalam kasus ini yakni mantan direktur  2016–2020 dr. tugur anjastiko.
lalu mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019 andi fitriadi.
mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021 harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021.khalik noprianto.
baca juga:semua warga tercover bpjs kesehatan, kabupaten seluma terima penghargaan uhc kategori madya
bendahara pengeluaran blud 2020-2021 joni mesra.
mantan kabid keuangan afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018 herman faizal.
 sebelumnya jpu mendakwa 7 terdakwa dengan pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi.
secara subsider pada pasal 3 jo, pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
sedangkan secara primair pada pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang -undang hukum pidana.
kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hitungan tim penyidik kejari mukomuko melalui auditor kejati bengkulu sebanyak rp4,48 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 14 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan