Dukung APH Ambil Alih TGR Sekretariat DPRD Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 23 Aug 2024 - 22:55

KEJARI: Kejari Kepahiang telah mengambil alih temuan BPK di Sekretariat DPRD sesuai dengan SKK dari Pemkab Kepahiang. HERU/RB--

dukung aph ambil alih tgr sekretariat dprd kepahiang                             koranrb.id - sinyalemen penanganan temuan pengelolaan keuangan daerah sesuai hasil audit bpk ri di lingkungan sekretariat dprd, oleh seksi pidana khusus (pidsus) kejari kabupaen kepahiang dapat dukungan banyak kalangan. 
kejari kepahiang sendiri sejauh ini masih berupaya menuntaskan proses pengembalian miliaran potensi kerugian negara, dengan berpegang pada surat kuasa khusus (skk) yang telah diserahkan pemkab kepahiang. 
tokoh pemuda dan mahasiswa kabupaten kepahiang kurnia eja putra menilai, masuknya aparat penegak hukum (aph) diharapkan dapat mempercepat proses pengembalian keuangan negara. 
hal ini lanjutnya penting, sebagai bagian dari upaya meminilisir terjadinya potensi kerugian daerah yang lebih besar. 
baca juga:jalan nasional berlubang di kepahiang ditambal lagi, pengawas sorot angkutan batu bara
baca juga:tersenyum lepas, 3 tersangka korupsi dana bos man 2 kepahiang dilimpahkan 
"katanya kan pidsus akan ambil alih temuan bpk di sekretariat dprd kepahiang ini. pastinya akan kita dukung sepenuhnya. apalagi temuannya kan sesuai audit bpk terbilang besar," kata kurnia eja. 
tuntutan ganti rugi (tgr) di sekretariat dprd kepahiang diketahui jumlahnya mencapai hingga rp11,4 miliar yang merupakan akumulasi dari temuan tahun-tahun sebelumnya. 
dengan telah di skk kannya tgr sekretariat dprd kabupaten kepahiang ini, secara otomatis proses pengembalian temuan bpk ri sepenuhnya sudah diambil alih oleh kejari kepahiang. 
terakhir, dalam laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023, bpk juga mencatatkan sejumlah temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah.
baca juga:curanmor gasak motor beserta gerobak sate parkir depan rumah 
baca juga:di pusat kota! baru ditambal jalan nasional berlubang lagi 
"kita yakin saja lah, aph akan bersikap tegas dan profesional. karena jelas, uang yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah itu juga uangnya apbd. uang kita, rakyat di kabupaten kepahiang yang setiap hari terus membayarkan pajaknya," paparnya. 
inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang sendiri diketahui, hanya meng skk kan tgr  ke jaksa untuk 1 opd saja yakni, sekretariat dprd kepahiang. selebihnya, merupakan individu kalangan asn di lingkungan pemkab kepahiang. 
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.  pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tersebut hanya tersisa tak lama lagi jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, sejatinya sudah berakhir sejak  3 mei 2024 lalu.
baca juga:harga kopi meroket, 272 penerima bansos di kepahiang mundur 
baca juga:anggaran penanganan sampah membengkak
di tanggal yang sama pula, bupati dr. ir. hidayattullah sjahid, mm, ipu menerima meraih wajar tanpa pengecualian (wtp) untuk ketujuh kalinya dengan 6 opini wtp di antaranya diperoleh secara berturut-turut.
saat itu, penyerahan opini wtp atas laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas lkpd tahun anggaran 2023 ini, telah diserahkan langsung oleh kepala bpk ri perwakilan provinsi bengkulu mohammad toha arafat.
sesuai hasil laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas lkpd ta 2023 dari bpk ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang.  
di antaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. 
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.
di ta 2022, dari rp8,29 miliar temuan masih menyisakan rp4,5 miliar belum diselesaikan. tahun ini saja mencapai rp4,1 miliar belum diselesaikan rp4,01 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan