Pleidoi Mantan Ketua Baznas BS Bakal Minta Bebas Dari Tuntutan 2,5 Tahun Perkara Tipikor

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 31 Aug 2024 - 23:40

JALAN: Terdakwa Mudin A. Gumay digiring oleh Jaksa yang bertugas setelah sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

pleidoi mantan ketua baznas bs bakal minta bebas dari tuntutan 2,5 tahun perkara tipikor                            koranrb.id – terdakwa mantan ketua baznas bengkulu selatan (bs) periode 2019-2020 mudin a. gumay minta bebas dari segala tuntutan jaksa penutut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bs.
ia meminta bebas dari perkara tindak pidana korupsi (tipikor) anggaran zakat infaq sedekah (zis) yang didapat dari kewajiban aparatur sipil negara (asn) di kabupaten bengkulu selatan (bs) pada 2019 hingga 2020 yang menyeretnya.
hal tersebut dibenarkan penasihat hukum (ph) terdakwa mudin, zalman putra, sh, mh, cpm.
saat dikonfirmasi rb ia mengungkapkan pada sidang dengan agenda pleidoi senin 2 september 2024 mendatang, kliennya akan menyampaikan pembelaan hingga meminta bebas.
baca juga:teknisi ac warga kota bengkulu tertangkap lagi simpan sabu 
baca juga:10 tsk diduga terlibat kasus sabu dan ganja diamankan polda bengkulu, salah satunya honorer
“pertama akan kita ajukan permintaan bebas atas segala hukuman yang diperuntukan pada klien kami,” ungkap zalman putra pada rb, 31 agustus 2024.
permintaan tersebut menurutnya memiliki dasar yang jelas, ia menyebut berdasarkan fakta persidangan bahwa kliennya tidak menikmati uang hasil korupsi anggaran.
“di persidangan kan klien kita tidak menikmati uang yang diberikan oleh terpidana sity farida, dirinya membagikan uang tersebut pada orang-orang,” terang zalman.
zalman mengatakan atas dasar fakta persidangan yang telah dikaji akan disusun pleidoi dengan harapan bisa dipertimbangkan majelis hakim nantinya.
baca juga:5 bulan usai penggeledahan, penetapan tsk tunggu hasil kn, dugaan korupsi proyek puskeswan benteng
baca juga:ini dugaan motif pembunuhan ayah tiri di betungan kota bengkulu
“kita berharap permintaan kita nantinya bisa pertimbangkan oleh hakim dan untuk jaksa penuntut umum, turut bisa melihat fakta yang ada,” terang zalman.
sementara, kasi intelijen kejari bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh mengungkapkan bahwa untuk pembelaan itu hak mereka sebagai terdakwa dan ph-nya.
“hak terdakwa untuk melakukan pembelaan,” ungkap hendra.
namun dari jpu nantinya akan melihat terlebih dahulu alur kemana ph mau mengarahkan pleidoi mereka dan di sanalah jpu akan menentukan sikapnya.
“kami akan melihat dulu apa saja alasan terdakwa dalam pledoi,” terang hendra.
baca juga: kejar-kejaran di jalan tol, dua pengedar diamankan polres bengkulu tengah
baca juga:10 saksi kuatkan dakwaan perkara tipikor rsud mukomuko, jpu: pemalsuan spj, tanda tangan hingga selisih uang 
sekedar mengulas berita sebelumnya mudin dituntut pidana penjara selama 2,5 tahun oleh jpu.
pembacaan surat tuntutan jpu berlangsung kemarin, 26 agustus 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu dengan ketua majelis hakim, paisol, sh.
dalam tuntutan jpu kejaksaan negeri (kejari) bs yang dibacakan di muka persidangan, terdakwa mudin a gumay dinyakini ikut terlibat dalam perkara tipikor anggaran zakat infaq sedekah (zis) yang didapat dari kewajiban aparatur sipil negara (asn) di kabupaten bengkulu selata (bs) pada 2019 hingga 2020.
jpu membeberkan fakta persidangan dan menuntut terdakwa mudin a gumay dengan pasal 3 undang-undang (uu) tipikor atau dakwaan subsidair.
selain pidana penjara 2,5 tahun, terdakwa mudin dikenakan denda rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan. jpu tidak membebankan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada mudin.
“kita menuntut mudin dengan hukuman badan saja dan tidak membebankan mudin mengganti kerugian negara (uang pengganti, red),” jelas kasi intelijen kejari bengkulu selatan, hendra catur putra, sh, mh saat dikonfirmasi rb.
hendra menyebut berdasarkan keterangan saksi pada persidangan bahwa mudin selama ini mengetahui tindakan terpidana siti farida dan berdasarkan keterangan saksi memang  mudin ini melakukan tindakan yang tidak semestinya, seperti mencairkan bantuan berupa barang dan seharunya pencairan itu bersifat dana.
“pada perkara ini mudin juga turut andil,” terang hendra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 1 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan