Ancang-ancang Tersangka Samisake Jilid II Ajukan Praperadilan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 08 Sep 2024 - 23:23

PRAPERADILAN: Tersangka jilid II dugaan korupsi dana Samisake ancang-ancang lakukan upaya praperadilan. DOK/RB--

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman UP kepada Zamzami sebesar Rp739 juta. Dengan ketentuan apabila UP tidak diselesaikan maka harta benda terdakwa akan disita, namun jika tidak memiliki harta benda akan ditambah hukuman 2 tahun pidana penjara.

Selanjutnya, terdakwa Ketua Koperasi Sekip Mandiri Rustam Hamzah. Mejelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta denda Rp50 juta, subsidair 3 bulan pidana penjara.

Kemudian, terdakwa Ketua Koperasi Sanip Mandiri Akhir Mili. Ia divonis dengan putusan 1 tahun pidana penjara, serta denda Rp50 juta subsidair 3 bulan penjara.

Akhir Mili juga terkena pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar Rp156 juta.

Terakhir, terdakwa Bendahara Koperasi Sekip Mandiri Junilawati. Divonis 1 tahun pidana penjara, denda 50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara.

Untuk pidana tambahan, Junilawati dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 173 Juta. Dengan ketentuan yang sama dengan terdakwa Zamzami. Namun jika tidak mempunyai harta benda maka akan ditambah pidana penjara selama 1 tahun.

Para terdakwa terbukti bersalah melanggar seperti dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Yakni melanggar Pasal 3 Jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ancang-ancang tersangka samisake jilid ii ajukan praperadilan                            koranrb.id – hampir memasuki satu tahun ketua koperasi bkm maju bersama kelurahan rawa makmur, er menyandang status tersangka di jilid ii, kasus dugaan korupsi dana bantuan satu miliar satu kelurahan (samisake) pemerintah kota (pemkot) pada dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) kota bengkulu tahun anggaran 2013.
terbaru, er melalui penasihat hukum (ph)-nya, joni bastian, sh menyebut bakal melakukan upaya praperadilan (prapid) untuk status tersangka kliennya.
dasarnya menurut joni, pasca er diperiksa jumat, 6 september 2024 lalu. joni menanyakan bagaimana hasil pendalaman pada kasus yang menyeret kliannya.
terungkap belum ada hasil audit kerugian negara dari bpkp perwakilan bengkulu yang diperlihatkan.
baca juga:diduga terlilit hutang, bujang turan lalang nekat tenggak racun
baca juga: anggota dewan tsk korupsi pasar inpres masih terima gaji
“klien kita ditetapkan tersangka pada september 2023. dan hingga sat ini belum ada hasil audit bpkp provinsi bengkulu yang diperlihatkan pada kami, maka jelas kami akan mengajukan prapid untuk status klien kami,” jelas joni kepada rb, minggu, 8 september 2024.
lanjut joni, sejak kliennya ditetapkan tersangka pada rabu, 20 september 2023 lalu. hingga saat ini kliennya hanya diwajibkan lapor rutin alias belum dilakukan penahanan.
“jika itu benar dilakukan oleh klien kami maka seharusnya mereka menyertakan bukti audit dari instansi yang resmi bukan internal,” sampai joni.
disinggung mengenai pemanggilan kliennya pekan lalu, joni menyebut bahwa memang kliennya diperiksa di kejari bengkulu.
baca juga:uang rp38 juta diduga hilang bisa jadi petunjuk seret pihak lain, perkara tipikor rsud mukomuko 
baca juga:uang rp38 juta diduga hilang bisa jadi petunjuk seret pihak lain, perkara tipikor rsud mukomuko 
"ya benar bahwa klien kita diperiksa tidak kurang 3 jam durasi pemeriksaan," ungkap joni.
namun untuk pemeriksaan itu, joni sendiri tidak mengetahui, apakah soal penyempurnaan berkas perkara atau seperti apa.
"saya pikir hasil pemeriksaan kemarin akan ada penahanan, tahunya tidak ada," terang joni.
“pada pemeriksaan itu klien kita juga dicercar dengan 4 pertanyaan oleh jaksa kejari bengkulu," sambung joni.
di tempat terpisah, akademisi bidang hukum darii universitas islam negeri fatmawati soekarno bengkulu, ade indra kosasih, sh, mh mengungkapkan bahwa pada kasus korupsi jika ingin menetapkan tersangka, bukti harus cukup jika tidak maka penetapan tersebut harus ditinjau.
“harus ada bukti permulaan, biasanya harus ada hasil audit,” ungkap ade.
baca juga:satpam bpjs kepahiang ditemukan meninggal miliki riwayat gastritis
baca juga:diduga dipicu batal kencan, 3 orang tewas, ini kaitan pengeroyokan kampung bali dengan laka tunggal 
ia melanjutkan bahwa untuk melakukan audit atas kerugian negara dilakukan oleh lembaga formal yang bergerak di bidang perhitungan jika tidak itu batal demi hukum.
“kalau perhitungan internal itu tidak bisa dihitung, pasalnya itu tidak berkompeten,” kata ade. 
seperti diketahui, jilid ii kasus dugaan korupsi dana bantuan samisake pemkot pada dinas koperasi dan umkm kota bengkulu tahun anggaran 2013 masih berlanjut.
 informasi terakhir, kejari bengkulu sedang menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari bpkp provinsi bengkulu.
di jilid ii kasus ini, kejari bengkulu melalui bidang tindak pidana khusus (pidsus) telah menetapkan ketua koperasi bkm maju bersama, er sebagai tersangka.
er ditetapkan sebagai tersangka pada rabu, 20 september 2023lalu. dan hingga saat ini er belum ditahan karena masih dalam proses pemberkasan.
pemeriksaan dilakukan agar kasus samisake yang sedang ditelusuri mendapat titik temu dan juga diperlukan untuk dibawa pada persidangan nanti.
untuk diketahui, di jilid ii kasus samisake ini penyidik telah memeriksa beberapa saksi.
baca juga:usai belajar mengemudi mobil, irt asal seluma coba bunuh diri, ini penyebabnya 
baca juga:kabid keuangan dan pengadaan rsud mukomuko beberkan mark up pembayaran, jpu: setiap sektor capai 3,5 persen
di antaranya mantan sekda kota bengkulu marjon pada rabu, 27 september 2023. marjon dipanggil berkenaan dengan penyidikan dana bergulir samisake.
dari marjon, penyidik menggali juga bagaimana kesiapan blu samisake setelah dana disalurkan pada 2013 lalu.
sekadar mengulas, er ketua koperasi bkm maju bersama kelurahan rawa makmur ditetapkan sebagai tersangka.
er tidak ditahan berdasarkan pertimbangan penyidik. setelah er ditetapkan jadi tersangka, satu hari kemudian penyidik pidsus kejari bengkulu menggeledah kantor bkm maju bersama yang berada di kelurahan rawa makmur.
setidaknya dua box dokumen didapatkan penyidik berkaitan dengan penyaluran dana samisake, disita dan diperiksa.
modus er, diduga sama seperti empat tersangka di jilid i, dengan memanupulasi nama peminjam, serta menggunakan dana samisake yang telah dibayar peminjam ke koperasi bkm maju bersama.
ditemukan sekitar rp400 juta dana yang dikelola, yang baru dikembalikan ke blud sekitar rp9 juta, masih ada sekitar rp391 juta yang mesti dikembalikan. 
baca juga: 3 diduga pengedar ditangkap, edar sabu di taman remaja kota bengkulu, segini barang buktinya
baca juga:kabid keuangan dan pengadaan rsud mukomuko beberkan mark up pembayaran, jpu: setiap sektor capai 3,5 persen
ada beberapa nama yang tidak pernah meminjam tetapi dibuat meminjam, dan ada beberapa nama peminjam yang sudah lunas tetapi duit dipergunakan oleh pengurus, dan peminjam masih berstatus terutang, padahal sudah lunas.
sementara di jilid i perkara korupsi dana samisake telah menyeret 4 terdakwa dan telah divonis majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu pada rabu, 27 maret 2024 diketuai fauzi isra, sh, mh.
keempat terdakwa dinyatakan terbukti bersalah korupsi dana samisake tersebut, pertama mejelis hakim menjatuhkan hukuman kepada manajer baitul mal wattamwil kota mandiri, zamzami putrado penjara selama 3 tahun.
kemudian, zamzami juga dikenakan denda sebesar rp100 juta, subsidair 6 bulan pidana penjara.
tak hanya itu, terdakwa zamzami juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti (up).
majelis hakim menjatuhkan hukuman up kepada zamzami sebesar  rp739 juta. dengan ketentuan apabila up tidak  diselesaikan maka harta benda terdakwa akan disita, namun jika tidak memiliki harta benda akan ditambah hukuman 2 tahun pidana penjara.
selanjutnya, terdakwa ketua koperasi sekip mandiri rustam hamzah. mejelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, serta denda rp50 juta, subsidair 3 bulan pidana penjara. 
kemudian, terdakwa ketua koperasi sanip mandiri akhir mili. ia divonis dengan putusan 1 tahun pidana penjara, serta denda rp50 juta subsidair 3 bulan penjara.
akhir mili juga terkena pidana tambahan, berupa uang pengganti sebesar rp156 juta. 
terakhir, terdakwa  bendahara koperasi sekip mandiri junilawati. divonis 1 tahun pidana penjara, denda 50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara. 
untuk pidana tambahan, junilawati dibebankan membayar uang pengganti sebesar rp 173 juta. dengan ketentuan yang sama dengan terdakwa zamzami. namun jika tidak mempunyai harta benda maka akan ditambah pidana penjara selama 1 tahun. 
para terdakwa terbukti bersalah melanggar seperti dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (jpu).
yakni melanggar pasal 3 jo. 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan