Kades Nyatakan Dukungan Calon Gubernur, Bawaslu Tindaklanjuti

Reporter: Abdi dan Jeri Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Senin , 16 Sep 2024 - 22:35

DEPAN: Kordiv PP Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianti MSi.--Foto: Abdi.Koranrb.Id

Ada juga, Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa, Kepala desa yang melanggar larangan sebagaiamana dimadsud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimadsud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjut dengan pemberhentian”.

“Sesuai dengan regulasi, Kades harus netral. Ini akan ditindaklanjuti,” tegas Eko.

Kades Rindu Hati

Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah, akan segera mengirimkan surat panggilan terhadap Kepala Desa (Kades), Rindu Hati, Amiril Mukminin, terkait dugaan tidak netralnya yang bersangkutan.

Yang mana Kades Rindu Hati diduga mengikuti deklarasi salah bakal paslon Gubernur/Wakil Gubernur di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, Evy Kusnandar mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan terkait Kades Rindu Hati yang mengikuti deklarasi salah satu bakal paslon Gubernur di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Terkait adanya laporan tersebut, tentu pihaknya akan menindaklanjuti, dan akan segera memanggil yang bersangkutan untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait kebenaran laporan tersebut.

“Kita (Bawaslu Bengkulu Tengah, red) akan memanggil yang bersangkutan dan akan meminta klarifikasi terkait dugaan tidak netralnya Kades Rindu Hati tersebut,” tegasnya.

Kalau dari foto yang dikirimkan kepada Bawaslu Bengkulu Tengah, terlihat jelas jika Kades hadir ikut mendeklrasikan salah satu bakal paslon Gubernur dan Wakil Gubernur.

‘’Untuk kepastiannya, tunggu saat klarifikasi dari Kades tersebut,’’ ujarnya.

kades nyatakan dukungan calon gubernur, bawaslu tindaklanjuti                            bengkulu, koranrb.id  – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu akan menindaklajuti dugaan keberpihakan oknum kades yang tergabung dalam asosiasi kepala desa indonesia (apdesi) bengkulu, pada salah satu bakal paslon gubernur dan wakil gubernur bengkulu.
pernyataan dukungan ke salah satu bakal paslon gubernur-wakil gubernur bengkulu tersebut, disebutkan langsung oleh ketua apdesi, gusmadi bersama apdesi di 9 kabupaten dan 1 kota provinsi bengkulu.
diketahui, pernyataan tersebut dilontarkan pada acara konsilidasi rakyat salah satu bakal paslon, minggu, 15 september 2024 di jalan wr. supratman nomor 62, rt 9 kelurahan talang kering, kecamatan muara bangkahulu, kota bengkulu.
baca juga:lusa, diprediksi nama 5 pjs bupati turun, bertugas mulai 25 september 2024
baca juga:sk pemberhentian rachmat riyanto dari asn segera diserahkan
koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi (kordiv pp dan datin) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto, m.si mengatakan hal itu akan menjadi informasi awal.
dimana, tanpa harus menerima laporan, bawaslu provinsi bengkulu akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum kades yang bermain politik praktis.
“iya ini akan dijadikan informasi awal, terkait keberpihakan kades,” terang eko, senin, 16 september 2024.
eko menegaskan, apabila nantinya dugaan keterlibatan kades yang mengatasnamakan apdesi tersebut benar adanya maka, bawaslu akan menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
bersama: kades rindu hati (paling kanan, kenakan baju warna hitam) saat ikut deklarasi salah satu cakada gubernur di bengkulu tengah--foto: dokumen.koranrb.id
lebih jauh, ia menerangkan netralitas kades diatur dalam beberapa regulasi, yang menjadi pedoman bawaslu provinsi bengkulu memberikan tindakan.
antara lain, permendagri 112 tahun 2014 yang diubah menjadi permendagri 65 tahun 2017 tentang pilkades, pp 43 tahun 2014 yang dirubah menjadi pp 47 tahun 2015.
kemudian, juga termaktub pada undang undang nomor 6 tahun 2014, pasal 29 huruf g menyatakan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
kemudian, pasal 29 huruf j menyatakan bahwa kepala desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemiliha umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
ada juga, pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa, kepala desa yang melanggar larangan sebagaiamana dimadsud dalam pasal   29 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
baca juga:1.869 pendaftar cpns provinsi diperiksa, terjauh papua: 14 formasi dokter spesialis kosong pelamar
baca juga:masuk musim hujan, bpbd ingatkan warga waspada banjir dan longsor
selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimadsud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjut dengan pemberhentian”.
“sesuai dengan regulasi, kades harus netral. ini akan ditindaklanjuti,” tegas eko.
kades rindu hati
sementara itu badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten bengkulu tengah, akan segera mengirimkan surat panggilan terhadap kepala desa (kades), rindu hati, amiril mukminin, terkait dugaan tidak netralnya yang bersangkutan. 
yang mana kades rindu hati diduga mengikuti deklarasi salah bakal paslon gubernur/wakil gubernur di kabupaten bengkulu tengah.
ketua bawaslu kabupaten bengkulu tengah, evy kusnandar mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan terkait kades rindu hati yang mengikuti deklarasi salah satu bakal paslon gubernur di kabupaten bengkulu tengah.
terkait adanya laporan tersebut, tentu pihaknya akan menindaklanjuti, dan akan segera memanggil yang bersangkutan untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait kebenaran laporan tersebut.
“kita (bawaslu bengkulu tengah, red) akan memanggil yang bersangkutan dan akan meminta klarifikasi terkait dugaan tidak netralnya kades rindu hati tersebut,” tegasnya.
kalau dari foto yang dikirimkan kepada bawaslu bengkulu tengah, terlihat jelas jika kades hadir ikut mendeklrasikan salah satu bakal paslon gubernur dan wakil gubernur. 
‘’untuk kepastiannya, tunggu saat klarifikasi dari kades tersebut,’’ ujarnya. 
baca juga:mengenal politik identitas, serta 5 dampak terhadap segregasi sosial, polarisasi politik dan konflik kekerasan
baca juga:mengapa primordialisme kerap muncul menjelang pilkada?
padahal sesuai aturan sudah sangat jelas jika kades harus bersifat netral dan tak boleh berpihak ke salah satu pasangan calon kepala daerah.
“tentu kita sangat menyayangkan apabila ini benar terjadi. padahal sesuai aturan, semua sudah sangat jelas jika kades harus netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan cakada,” tegasnya.
apabila ternyata laporan tersebut memang benar tentu bawaslu bengkulu tengah akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. 
juga akan melaporkan kejadian ini ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) dan penjabat (pj) bupati bengkulu tengah. 
dengan kejadian ini bawaslu mengingatkan dan berpesan kepada seluruh kades untuk bersifat netral pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 ini. sebab apabila terbukti, maka kades akan diberikan sanksi tegas.
“kami menegaskan kepada semua kades harus bersikap netral pada pilkada serentak tahun 2024. jangan sampai ada kades yang ketahuan memihak apalagi tak netral. sanksi tegas akan diberikan kepada kades yang tak netral,” demikian evy. 
terpisah kades rindu hati, amiril mukminin membenarkan, jika yang difoto tersebut memang dirinya. ia memang hadir dalam kegiatan tersebut.
akan tetapi ia membantah jika dirinya tidak netral. sebab ia hadir dalam kegiatan tersebut karena diundang dan dirinya merupakan seorang kades. 
“karena saya menjabat kades dan saya diundang, makanya saya hadir. kalau soal dukungan itu beda lagi dan soal hati nurani. jadi bukan berarti saya datang ke acara tersebut, saya memihak kepada salah satu cakada,” sampainya. 
ia menegaskan, dirinya hadir dalam kegiatan tersebut juga ingin mendengarkan visi dan misi cakada tersebut. baik itu cakada untuk gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati. kalau dirinya diundang oleh cakada lain pun dirinya akan hadir dan akan mendengarkan visi dan misinya.
“kami kades ini hanya ingin mendengarkan visi dan misi dari pasangan cakada. kami juga tidak memberikan tekanan kepasa warga harus memilih salah satu cakada. soal pilihan, semuanya tergantung masyarakat itu sendiri,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 17 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan