Satpol PP Cabut Paksa Ratusan APK Paslon Pilkada 2024

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 23 Sep 2024 - 22:53

FOTO A HERU/RB TERTIBKAN: Satpol PP tengah mencabut paksa APK paslon pilkada 2024 yang melanggar aturan.--HERU/RB

satpol pp cabut paksa ratusan apk paslon pilkada 2024                            kepahiang, koranrb.id - menepati janjinya puluhan petugas satpol pp kabupaten kepahiang menertibkan 100an alat peraga kampanye (apk) milik pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati kepahiang, senin 23 september 2024 pagi. 
menyertakan kendaran pikap, petugas mencabut paksa spanduk, hingga baliho yang terpasang di lokasi larangan zona hijau.
seperti trotoar di sepanjang jalan lintas kepahiang-curup, khususnya mulai dari simpang komplek perkantoran hingga simpang desa kutorejo. 
ratusan apk melanggar aturan zona hijau tersebut, diangkut dan dibawa ke kantor satpol pp kabupaten kepahiang. "ya, sekitar 100 lah apk yang kita tertibkan," kata plt. kasat pol pp dan damkar kepahiang destiana.
baca juga:kurikulum merdeka sudah diterapkan hampir di seluruh sekolah
aksi penertiban yang dilakukan petugas ini, bukannya tanpa dasar.
satpol pp sudah memberi peringatan 2 hari sebelumnya, agar pihak parpol maupun paslon mencabut sendiri apk melanggar.
sayangnya, imbauan tersebut tak diindakan. 
dalam melakukan penertiban apk bapaslon melanggar, satpol pp berpegang pada aturan permendagri no. 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
baca juga:224 pelamar cpns pemprov bengkulu sampaikan sanggahan
serta perda kabupaten kepahiang nomor 5 thun 2026 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kabupaten kepahiang.
terpisah, anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa asuan toni menambahkan dalam penertiban apk kali ini sepenuhnya merupakan kewenangan satpol pp.
meski demikian, pihaknya tetap mengutus panwascam dan pkd saat penertiban apk melanggar tersebut. 
"ini kan memang masih ranahnya pemda.
baca juga:pltp hulu lais mulai dibangun awal 2025
kita sifatnya hanya ikut mengawasi saja," kata asuan.  
terkait penentuan titik zona hijau, untuk jalannya pilkada 2024 sejauh ini memang belum ditetapkan. 
namun, jika mengacu pada jalannya pilpres dan pilleg februari 2024 lalu, pemkab kepahiang telah mengeluarkan rekomendasi berupa 14 titik jadi lokasi terlarang apk. 
yakni, taman kota kepahiang, bahu jalan dan di atas trotoar, jalan bebas hambatan, dan gedung milik pemerintah.
baca juga:kemenko pmk nilai bengkulu memiliki kemajuan pesat 
lalu,  fasilitas tni/ polri, gedung dan lingkungan sekolah, rsud, tempat pelayanan kesehatan dan fasilitas umum milik pemerintah, di sekitaran tempat pemakaman umum (tpu), tempat ibadah termasuk halaman, menutupi rambu-rambu lalulintas dan tempat yang akan membahayakan pengguna jalan.
kemudian, pepohonan, tiang listrik, di sekitar tugu santoso pasar kepahiang, jalur hijau komplek perkantoran, jalur hijau pelangkian-kutorejo kecamatan kepahiang dan taman gardu pln kecamatan kepahiang.
"soal lokasi resmi pelarangan kita masih menunggu.
biasanya tetap mengacu pada zona hijau," demikian asuan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 24 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan