Semakin Banyak Oknum ASN dan Kades 'Terjerat' Pilkada, Ini Sanksi Bakal Diterima

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 24 Sep 2024 - 23:04

Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang Asuan Toni --Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

semakin banyak oknum asn dan kades 'terjerat' pilkada, ini sanksi bakal diterima                            kepahiang,koranrb.id  - semakin dekat hari pencoblosan, semakin banyak saja oknum asn dan kepala desa (kades) 'terjerat' dukung-mendukung terhadap pasangan calon (paslon) pilkada serentak 2024 di kabupaten kepahiang. indikasi dukungan yang diberikan diketahui tak hanya mengarah kepada salah satu paslon saja, namun merata. 
terkini, bawaslu kabupaten kepahiang kembali memproses 2 oknum kades dan asn terindikasi kembali secara aktif memberikan dukungan kepada paslon di pilkada kabupaten kepahiang.
baca juga:digitalisasi pembayaran pbb dan pajak daerah, bank mandiri kerja sama dengan bapenda kota bengkulu
baca juga:astra motor bengkulu gandeng polresta dan jasa raharja gelar seminar keselamatan berkendara  
sebelumnya, saat proses pendaftaran bapaslon, bawaslu telah melayangkan temuan mereka terhadap indikasi pelanggaran seorang asn di lingkugan pemkab kepahiang ke bkn. termasuk indikasi pelanggaran netralitas seorang kades. 
"sekarang 2 orang sedang kita proses, ada oknum asn dan kades. indikasi pelanggaran yang kita temukan adalah netralitas. secara keseluruhan hingga saat ini (kemarin,red), ada 4 orang yang kita tangani," ujar anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa asuan toni. 
jumlah asn dan kades sebagai pelaku pelanggaran netralitas dalam pilkada 2024, tak menutup kemungkinan kembali bertambah. hal ini lantaran, masih adanya temuan dan laporan yang diterima bawaslu kabupaten kepahiang.
"ada yang kita hentikan prosesnya, lantaran saat diproses ternyata yang bersangkutan sudah pensiun. artinya kan, tak memenuhi lagi sebagai seorang asn," tambah asuan. 
dalam hal melayangkan pelaporan indikasi pelanggaran netralitas asn dan kades, bawaslu lanjutnya  hanya memberikan kajian berdasarkan runtutan kejadian hingga kepada peran yang bersangkutan. 
terkait pemberian sanksi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian terkait. "yang asn misalnya, kita serahkan ke bkn. kita sampaikan semua temuan yang ada, berdasarkan kajian yang sudah kita lakukan di lapangan," pungkas asuan. 
untuk diketahui, sesuai peraturan pemeritah nomor 42 tahun 2004 pembinaan jiwa korps dan kode etik pns pada pasal 11 huruf c dijelaskan, dalam hal etika terhadap diri sendiri pns wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. 
maka pns dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
baca juga:polres siapkan 8 walpri, lakukan pengawalan paslon 24 jam selama pilkada
baca juga: ingat! paslon di pilkada 2024 wajib daftarkan tim relawan
tak hanya itu, pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, di pasal 4 angka 12 – 15 juga ditegaskan pns dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.
lalu, undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disebutkan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn adalah netralitas. 
asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
terkait sanksi pelanggaran netralitas yang dilakukan asn, bkn juga telah jelas memberi rambu-rambunya. mulai dari bentuk hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 25 persen selama 6 bulan/9 bulan dan 12 bulan. 
hingga hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
baca juga:5 pjs bupati mulai bertugas, gubernur rohidin: jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab 
baca juga:3 paslon bupati dan wakil bupati targetkan kemenangan 50 persen lebih
hingga kepada pemberhentian tidak dengan hormat (pdth) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns dan peraturan pemerintah 49 tahun 2028 tentang manajemen pppk. 
sedangkan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pns.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 25 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan