Usai Periksa Sekdes, Polres Segera Panggil Pjs Kades Ketenong II, Terkait Laporan Dana Desa Tahun 2023

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 30 Sep 2024 - 22:13

LENGANG: Kantor Desa Ketenong II saat foto diambil, terlihat lengang.--FIKI/RB

Karena status wakaf tanah itu belum jelas, karena tidak ada berita acaranya.

Apalagi tanah itu milik suami dari oknum itu.

Pjs. Kades Ketenong II, Misda Hutama Mei Fitri, membantah semua tuduhan tersebut.

Dirinya menyebutkan, semua kegiatan yang telah dilaksanakan semuanya ada laporan pertanggungjawaban.

“Terkait poin-poin yang dilaporkan, benar atau tidaknya, semua ada laporan pertanggungjawaban,” kata Misda.

usai periksa sekdes, polres segera panggil pjs kades ketenong ii, terkait laporan dana desa tahun 2023                            lebong, koranrb.id –kapolres lebong, akbp. awilzan, s.i.k, melalui kasat reskrim polres lebong, akp. rabnus supandri, s.sos mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil pjs kades ketenong ii.
setelah itu mereka akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kegiatan fisik di desa tersebut.
ini menanggapi laporan dari bpbd dan tokoh masyarakat desa ketenong ii terkait pengelolaan  dana desa tahun anggaran 2023 di desa ketenong ii yang  masuk ke polres lebong. 
"pengecekan ke lapangan untuk memastikan fakta dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan masyarakat ke kita,” kata rabnus, senin, 30 september 2024.
baca juga:3 pasang calon pilkada bengkulu selatan mulai tebar program, ada yang janji 1000 jalan mulus
beberapa waktu lalu pihaknya sudah memanggil sekretaris desa (sekdes) ketenong ii untuk dimintai keterangan, berkenaan spj kegiatan.
"sudah kita panggil sekdes untuk dimintai keterangan dan pjs kades akan kita panggil," singkatnya. 
sementara itu, ketua badan permusyawaratan desa (bpd) ketenong ii, kecamatan pinang belapis, romadoni menilai pjs kades ketenong ii dinilai kurang transparan dalam pengelolaan anggaran.
pasalnya, dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan desa ketenong ii tahun anggaran 2023, masyarakat dan ketua bpd tidak dilibatkan dalam pembahasan. 
baca juga:segera daftar! seleksi 600 formasi pppk pemprov bengkulu dibuka 
"kami menilai kurang transparan (pjs kades, red) sebelum masyarakat membuat laporan ke polres, kami sudah meminta salinan spj kegiatan desa tahun 2023, namun tidak pernah diberikan kepada kami," ungkap romandani, dikonfirmasi rb, senin, 30 september 2024.
lanjut romandani, pihaknya mengirimkan surat permintaan salinan spj itu sejak 6 februari 2024.
sayangnya, hingga masyarakat membuat laporan ke polres lebong, data yang diminta bpd ketenong ii, tak kunjung diberikan pjs kades.
"ya, sampai sekarang belum ada kami terima apa yang kami minta," ucapnya.
baca juga:rejang lebong masuk kategori rawan sedang, bawaslu petakan kerawanan pilkada di provinsi bengkulu
mengenai tiga item kegiatan yang dilaporkan masyarakat ke polres lebong, romandani mengaku memang ada kejanggalan yang dirasakan masyarakat.
sebab, dalam pembahasan program mt-2 (masa tanam 2 kali) dianggarkan rp62 juta untuk 50 hektare sawah. 
dalam rancangannya, 1 hektare lahan akan mendapatkan bantuan operasional rp500 ribu dan 1 sak pupuk.
dalam realisasi di lapangan, diketahui hanya 20 hektare lahan yang ikut dalam program tersebut. 
baca juga:947 penyandang disabilitas di rejang lebong masuk dpt pilkada 2024
"wajar kami bertanya-tanya kemana sisa anggaran mt-2 itu. awalnya 50 hektare, namun realisasi di lapangan hanya 20 hektare," ujarnya.
sehingga bpd dan masyarakat setempat, mempertanyakan sisa anggaran 30 hektare lahan untuk program mt-2. 
"mengingat, dalam apbdes ketenong ii ta 2024 tidak ada anggaran tambahan anggaran dari sisa anggaran ta 2023," ungkapnya. 
kemudian, romandani juga menyoroti pembangunan lapangan yang berada di desa ketenong ii.
baca juga:ini 7 ketua fraksi dprd provinsi bengkulu, gerindra tunggu arahan dpp
"kalau lapangan ini, kita pertannyakan soal hibah lahan.
karena akses jalan masuk ke lapangan itu tidak masuk dalam lahan hibah.
ini menjadi pertanyaan kami bagaimana kedepannya karena tidak ada hibah tertulis terkait akses menuju lapangan futsal tersebut," tuturnya.
romadoni juga mencurigai, pembangunan lapangan itu diduga tidak sesuai spesifikasi.
baca juga:kpu batasi dana kampanye paslon kepala daerah rp 39 miliar
mengingat, saat ini kondisi lapangan sudah memprihatinkan. 
"fisik lapangan nilai sendiri. sekarang sudah mengelupas, apakah itu sudah sesuai spek atau tidak?," tanya romandani. 
diberitakan sebelumnya, warga desa ketenong ii, lovi irawan menyebutkan, ada tiga poin pengelolaan dana desa yang mereka laporkan.
pertama, kegiatan ketahanan pangan, dengan pagu anggaran rp91 juta lebih, dengan item kegiatan budidaya ikan lele.
baca juga:tradisi ekstrim! berikut 5 fakta karapan sapi, kebanggaan masyarakat madura
masyarakat desa ketenong ii menduga, program ketahanan pangan, budidaya ikan lele itu dikelola secara pribadi oleh oknum.
karena, lokasi kolam untuk budidaya ikan lele itu, berada tepat di belakang rumah oknum tersebut.
poin kedua dalam laporan itu, sampai lovi irawan, terkait kegiatan penunjang musim tanam 2 (mt2) dengan total pagu anggaran rp62 juta.
dalam musyawarah desa yang dilaksanakan dalam pembentukan anggaran itu, ada 50 hektare lahan persawahan yang akan mendapat kucurun dari dana desa untuk penunjang mt2.
baca juga:23 paket ruas jalan selesai diperbaiki, 6 paket jalan sudah 90 persen
dalam satu hektare lahan, masyarakat akan mendapatkan kucuran dana sebesar rp500 ribu.
dana itu sebagai penunjang untuk menjalankan program mt2. 
faktanya di lapangan hanya 20 hektare yang mendapatkan program itu. 
selanjutnya adalah, pembangunan sarana olah raga berupa lapangan yang dibangun di desa ketenong ii, menelan anggaran rp238 juta lebih. lapangan yang dibangun di atas, seluas 25x27 meter. 
baca juga:pendaftaran pppk dibuka 2 tahap, bkpsdm bengkulu tengah segera umumkan seleksi pppk
karena status wakaf tanah itu belum jelas, karena tidak ada berita acaranya.
apalagi tanah itu milik suami dari oknum itu.
pjs. kades ketenong ii, misda hutama mei fitri, membantah semua tuduhan tersebut. 
dirinya menyebutkan, semua kegiatan yang telah dilaksanakan semuanya ada laporan pertanggungjawaban.
“terkait poin-poin yang dilaporkan, benar atau tidaknya, semua ada laporan pertanggungjawaban,” kata misda.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 1 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan