Bawaslu Bakal Tindak ASN Tidak Netral

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 01 Oct 2024 - 22:47

BARIS: ASN Kaur saat tengah mengikuti upacara beberapa waktu yang lalu.-- RUSMANAFRIZAL/RB

bawaslu bakal tindak asn tidak netral                            bintuhan, koranrb.id - tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (pilakda) kaur 2024 sudah berjalan, badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kaur kembali menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara (asn) kaur agar menjaga netralitas.
pasalnya, sebelum komisi pemilihan umum (kpu) kaur menetapkan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati beberapa waktu yang lalu banyak sekali laporan yang masuk asn baik itu di pemerintahan maupun di desa yang tidak bersikap netral memihak kepada salah satu paslon.
karena penetapan paslon dan masa kampanye sudah mulai dilakukan, bawaslu bakal menindak tegas asn kaur yang tidak bersikap netral.
"untuk asn, kembali kita tegaskan agar bersikap netral tidak memihak kepada paslon manapun," kata komisioner bawaslu kaur divisi ppps hendra gunawan, s.kom.
baca juga:bantuan instalasi listrik gratis damkar dan peyelamatan mukomuko terancam gagal
sebagaimana yang tertuang dalam pasal 280, pasal 282, dan pasal 494 uu no. 7 tahun 2017 tentang pemilu.
sanksi yang dikenakan jika aparatur desa terbukti melakukan politik praktis dapat berupa sanksi pidana penjara dan denda.
pasal 494 juga menyebutkan, setiap aparatur sipil negara, anggota tni dan polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak rp12 juta.
larangan aparatur desa ikut berpolitik praktis juga tertuang dalam uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. 
baca juga:seminggu terdampar, begini kondisi terkini kapal pengangkut besi di kaur
pasal 29 huruf g disebutkan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf j kepala desa dilarang untuk ikut serta dan terlibat dalam kampanye pemilu dan atau pilkada.
"aturannya jelas, kalau ada yang masih melanggar maka akan di tindak," tegas hendra.
senada bupati kaur h. lismidianto sh, mh, juga meminta agar asn di ruang lingkup pemerintah kabupaten (pemkab) kaur tetap bersikap netral. 
pasalnya belakangan ini banyak sekali asn pemkab kaur yang mengunggah foto di media sosialnya bersama salah satu balon bupati.
baca juga:indonesia catat potensi transaksi rp 479 miliar di caexpo 2024
seolah-olah memberikan dukungan terhadap salah satu balon tersebut.
bupati menyayangkan sikap para asn yang menunjukan sikap seperti itu, meskipun mereka berdalih balon tersebut belum mendaftarkan diri sebagai calon namun tetap saja sebagai seorang asn sudah seharusnya tidak pantas menunjukan sikap seperti itu.
"sebagai seorang asn tidak etis rasanya, bila terlalu menonjolkan sikap dukungan terhadap salah satu kandidat bakal calon bupati.
bersikaplah netral, kalau mau seperti itu jangan jadi asn," kata bupati.
baca juga:pendaftar kpps tembus 3.037 orang, kpu hanya butuh 1.890 orang
dia mengungkapkan, jelas dalam undang-undang bahwa di tuliskan bahwa seorang asn seharusnya bersikap netral tidak boleh menunjukan dukungan sedikitpun terhadap salah satu kandidat calon. 
jika memang terbukti, maka akan ditindak tegas sanksi paling beratnya adalah dipecat.
"kalau tidak merasa jadi asn bebas saja mau menyatakan rujukan terhadap siapapun, sanksinya tegas.
paling berat itu bisa di pecat," terang bupati.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan