Lapor Kasus PIP ke APH, Disdikbud Bengkulu Selatan Siapkan Dokumen Ini, Pengamat Sebut Ada Indikasi Pemerasan

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 09 Oct 2024 - 22:14

Disdikbud Bengkulu Selatan saat berkoordinasi dengan APH Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.--RIO/RB

lapor kasus pip ke aph, disdikbud bengkulu selatan siapkan dokumen ini, pengamat sebut ada indikasi pemerasan                             koranrb.id - disdikbud bengkulu selatan telah menyiapkan dokumen-dokumen penting untuk laporan dugaan penyimpangan program indonesia pintar (pip) ke kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan, kamis 10 oktober 2024. 
pengusutan dugaan penyimpangan bantuan dana pip di bengkulu selatan terus diungkap. disdikbud bengkulu selatan benar-benar serius menangani dugaan kasus tersebut.
kasus tersebut dinilai telah mencoreng dunia pendidikan bengkulu selatan.
oleh sebab itu disdikbud bengkulu selatan melakukan upaya hukum dam langkah pertama menyiapkan bahan laporan kepada aph.
baca juga:beri klarifikasi di bawaslu dan gakkumdu, ini kata cabup kepahiang nata
baca juga:tes cpns pemprov bengkulu, 675 peserta ikuti skd dari luar bengkulu, 3 di luar negeri
plh kepala disdikbud bengkulu selatan lusi wijaya m.pd mengatakan, pascaisu tersebut muncul pihaknya langsung mengumpulkan bukti-bukti.
bukti tersebut terkait dugaan pemotongan dana beasiswa pip kepada penerima.
bukti yang didapat oleh disdikbud berupa dokumen, rekaman, selebaran dan lainnya.
berdasarkan bukti itu disdikbud bengkulu selatan per 2 oktober 2024 mendatangi kejari bengkulu selatan untuk koordinasi.
baca juga:kpr bank bengkulu tawarkan suku bunga termurah, hanya 5,55%
baca juga:sekda rejang lebong minta inspektorat panggil oknum camat terlibat politik praktis
pascakoordinasi dengan jaksa tersebut, disdikbud bengkulu selatan melakukan koordinasi dengan kemendikbud ri 7-8 oktober 2024 di jakarta.
setelah sempat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut disdikbud bengkulu selatan sebut lusi kembali ke bengkulu selatan dan melaporkan dugaan penyimpangan pip ke aph.
“yang penting itu juknis dan penerapan (pip), bandingkan ada tidak penyimpangan,” terang lusi.
bukti-bukti tersebut lanjut lusi telah diminta oleh pihak jaksa untuk mempelajari kasus tersebut.
baca juga:ketupek 2024: ajang inovasi bengkulu, generasi muda siap ciptakan terobosan teknologi 
baca juga:masih ada guru belum terima pencairan tambahan tunjangan 100 persen
dengan bukti itu pula pihak disdikbud bengkulu selantan mempunyai dasar yang kuat untuk melaporkan kasus pip yang ada di bengkulu selatan.
“untuk dipelajari semua (bukti laporan) oleh jaksa,” ujar lusi.
guru besar fakultas hukum universitas bengkulu (unib) prof dr herlambang sh mh menjelaskan, isu pip tersebut belum diketahui secara detail olehnya.
namun berdasarkan kajian hukum setelah mendengar kronologis kasus tersebut, prof herlambang menyampaikan statemen hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.
baca juga:kpu rejang lebong siapkan layanan bagi warga pindah memilih untuk pilkada serentak 2024
baca juga:jaksa tahan tersangka dugaan korupsi pembangunan perumahan
menurutnya kasus pemotongan suatu bantuan dikatakan memeras apabila bantuan tersebut dari pengepul atau penarik bantuan.
tetapi apabila inisiatif tersebut dari orang yang mendapatkan bantuan maka hal tersebut ada kasus suap.
“tinggal dari perspektif mana dulu, kalau dari pengepul itu pemerasan, kalau yang dari mendapatkan pip ngasih itu namanya suap,” ujar herlambang.
terkait hukum pidana sambung herlambang maka perlu dilihat terlebih dahulu kasus tersebut secara detail dan jelas.
baca juga:cegah pungli, upp saber pungli gelar sosialisasi kepada 142 kades 
baca juga:polisi gerebek arena judi sabung ayam di ujan mas - kepahiang, diduga oknum perangkat desa terlibat
pidana tersebut dapat berupa pidana umum dan pidana korupsi merugikan negara.
“kalau uang itu (pip) sudah diberikan kepada penerima bantuan pip maka uang tersebut sudah milik pribadi. namun apabila ada perjanjian dari awal dan uang potongan telah ditentukan oleh oknum maka hal tersebut pemerasan,” jelas herlambang.
dosen tetap hukum tata negara (htn) unihaz bengkulu wiwit pratiwi sh mh menambahkan, kasus pip tersebut bisa dikatakan dengan pungutan liar (pungli), korupsi dan penggelapan. hanya saja status pengepul atau yang menarik bantuan dari masyarakat tersebut harus jelas terlebih dahulu.
“jadi kita harus jelas dulu pengepul ini dari pihak mana, karena masing-masing status orang berbeda nanti indikasinya, efeknya, bisa korupsi bisa penggelapan, pungutan liar,” kata wiwit.
misal dari pihak swasta lanjut wiwit, swasta atau masyarakat sipil yang mengatasnamakan lembaga namun oknum tersebut bukan dari lembaga yang dimaksud maka jadi penipuan, karena terjadi dengan upaya iming-iming.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan