Plt Bupati Fahrurrozi: Donni Swabuana Tetap Pj Sekda Lebong

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 13 Oct 2024 - 22:33

Plt Bupati Fahrurrozi: Donni Swabuana tetap Pj Sekda Lebong--fiki/rb

Plt Bupati menilai, tindak yang diambil Mahmud Siam yang merupakan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik merupakan tindakan yang salah dan menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Lebong.

“Saya peringatkan untuk tidak membuat kegaduhan, provokasi dan tindakan-tindakan ilegal di Pemerintahan Kabupaten Lebong,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Plt Bupati Lebong ini, Mahmud Siam menolak untuk berkomentar banyak.

“Saya tidak ada komentar, karena saya menyadari tidak punya kapasitas untuk membantah atau menyanggah apa yang sudah diperintahkan oleh Kemendagri,” singkatnya.

Tokoh Pemuda Kabupaten Lebong, Anjar Wahyu Wijaya menilai, konflik ini harus segera diatasi.

Jika konflik saling klaim Pj Sekda ini terus berkepanjangan, bisa-bisa roda pemerintahan Kabupaten Lebong berhenti dan pelayanan kepada masyarakat tergangu.

“Saya meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) RI harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut,” kata Anjar, Minggu, 13 Oktober 2024.

Untuk diketahui, persoalan ini bermula saat SK Gubernur Bengkulu Nomor 800.1.3-P.2112 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong keluar.

Kegaduhan mulai Nampak, saat Pj Sekda Donni Swabuana menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selingkup Kabupaten Lebong.

Dalam Sertijab itu, Mahmud Siam tidak hadir dan pada acara Rakor hanya ada beberapa Kepala OPD yang hadir. Puncak persoalan ini, setelah Surat Kemendagari Nomor 100.2.2.6/7974/OTDA perihal Penjelasan Terhadap Pengangkatan Pj Sekda Lebong.

plt bupati fahrurrozi: donni swabuana tetap pj sekda lebong                            koranrb.id – konflik terkait siapa penjabat sekretaris daerah (sekda) pemerintah kabupaten lebong yang sah belum juga tuntas.
saat ini ada dua pj sekda di lebong, yakni mahmud siam, sp, mm dan donni swabuana, st., m.si.
dari pantauan rb, dua hari setelah surat kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri) nomor 100.2.2.6/7974/otda tanggal 8 oktober 2024 perihal penjelasan terhadap pengangkatan penjabat sekda lebong keluar.
tepat pada, 10 oktober 2024, mahmud siam terlihat sudah kembali ngantor sebagai pj sekda lebong. 
baca juga:32 unit rtlh di lebong mulai direnovasi 
baca juga:surat suara pilkada 2024 segera tiba, ini penjelasan kpu kepahiang dan seluma 
sedangkan pada tanggal itu juga, donni swabuana, mengaku masih sebagai pj sekda lebong yang sah berdasarkan surat keputusan (sk) gubernur bengkulu nomor 800.1.3-p.2112 tahun 2024 tentang pengangkatan penjabat sekretaris daerah kabupaten lebong.
plt bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd menegaskan, sembari menunggu keputusan dari pemerintah provinsi bengkulu terkait surat kemendagri tersebut, donni swabuana tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pj sekda lebong.
“saya katakan donni swabuana tetap pj sekda lebong dan tetap menjalan pokok dan fungsi sebagai pj sekda," katanya. 
ia juga memerintahkan agar inspektur inspektorat kabupaten lebong bisa turun tangan mengatasi persoalan ini.
baca juga:sidang di pengadilan negeri kepahiang kembali normal
baca juga:bawaslu kepahiang usut indikasi kades gerakkan perangkat desa dan warga di pilkada 2024
plt bupati minta, agar inspektur inspektorat lebong segera memeriksa mahmud siam, yang ia nilai membuat kegaduhan di kabupaten lebong. 
“saya memerintahkan inspektur inspektorat kabupaten lebong untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahmud siam, atas indikasi pelanggaran disiplin dan etika birokrasi dan meminta inspektorat provinsi serta inspektur jenderal kementerian dalam negeri di jakarta (juga memeriksa mahmud siam, red),” ujar plt bupati.
plt bupati menilai, tindak yang diambil mahmud siam yang merupakan staf ahli bupati bidang hukum dan politik merupakan tindakan yang salah dan menimbulkan kegaduhan di kabupaten lebong.
“saya peringatkan untuk tidak membuat kegaduhan, provokasi dan tindakan-tindakan ilegal di pemerintahan kabupaten lebong,” tegasnya. 
baca juga:operasi zebra nala 2024 dimulai, digelar sampai 27 oktober 2024
baca juga:pemkab kepahiang akan rekrut pppk di tahun 2025
menanggapi pernyataan plt bupati lebong ini, mahmud siam menolak untuk berkomentar banyak.
 “saya tidak ada komentar, karena saya menyadari tidak punya kapasitas untuk membantah atau menyanggah apa yang sudah diperintahkan oleh kemendagri,” singkatnya.
tokoh pemuda kabupaten lebong, anjar wahyu wijaya menilai, konflik ini harus segera diatasi. 
jika konflik saling klaim pj sekda ini terus berkepanjangan, bisa-bisa roda pemerintahan kabupaten lebong berhenti dan pelayanan kepada masyarakat tergangu.
baca juga:30 persen rumah ibadah di rejang lebong belum terdaftar di simas
baca juga:rejang lebong dapat tambahan 3 ribu dosis vaksin rabies
“saya meminta kementerian dalam negeri (kemendagari) ri harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. jangan sampai persoalan ini terus berlarut,” kata anjar, minggu, 13 oktober 2024.
untuk diketahui, persoalan ini bermula saat sk gubernur bengkulu nomor 800.1.3-p.2112 tahun 2024 tentang pengangkatan penjabat sekretaris daerah kabupaten lebong keluar.
kegaduhan mulai nampak, saat pj sekda donni swabuana menggelar serah terima jabatan (sertijab) dan rapat koordinasi (rakor) bersama kepala organisasi perangkat daerah (opd) selingkup kabupaten lebong.
dalam sertijab itu, mahmud siam tidak hadir dan pada acara rakor hanya ada beberapa kepala opd yang hadir. puncak persoalan ini, setelah surat kemendagari nomor 100.2.2.6/7974/otda perihal penjelasan terhadap pengangkatan pj sekda lebong.
baca juga:jauh dari target, imunisasi polio diperpanjang hingga akhir oktober
baca juga:pekerjaan jalan desa bukit sudah mencapai 40 persen
surat yang dikeluarkan di jakarta, 8 oktober 2024 yang ditujukan kepada plt. gubernur bengkulu, ditandatangani oleh direktur jenderal otonomi daerah, komjen. pol. drs. tomsi tohir, m.si, berisikan 3 point yang pada intinya meminta plt gubernur bengkulu membatalkan sk pengangkatan donni swabuana sebagai pj sekda lebong.
pada poin ini kemendagri menilai pengangkatan donni swabuna sebagai pj sekda lebong belum mendapat persetujuan dari kemendagari.
kemudian, merekomendasikan plt gubernur dan plt bupati lebong agar dapat mengangkat kembali mahmud siam, sp., mm sebagai pj sekda lebong.
“untuk pelaksana agar plt bupati lebong berkoordinasi dengan plt gubernur bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. agar mempertimbangkan aspek kondusifitas penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten lebong, dapat disetujui untuk mengangkat kembali pj sekda lebong atas nama mahmud siam dan diproses sesuai kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis kemendagri.
hasil dari koordinasi antara plt gubernur dan plt bupati lebong, diminta agar disampaikan kembali kepada kemendagari.
“sehubungan penjelasan pada poin 2, diminta kepada plt gubernur bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hal ini kepada plt bupati lebong dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada menteri dalam negeri,” di akhir surat kemendagari itu. 
atas surat inilah, saat ini saling klaim pj sekda terjadi di kabupaten lebong dan persoalan ini belum juga tuntas, meski pengangkatan donni swabuana dianggap sah oleh pemerintah provinsi bengkulu, berdasarkan press release yang dilaksankaan pemerintah provinsi bengkulu, 10 oktober 2024 lalu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 14 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan