Soal Honorer Politik Praktis, Pengamat: Bawaslu Jangan Kaku Menafsirkan Regulasi

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 16 Oct 2024 - 22:32

Frans Dione--arie/rb

soal honorer politik praktis, pengamat: bawaslu jangan kaku menafsirkan regulasi                            koranrb.id - terkait banyaknya tenaga honorer di lingkungan pemkab rejang lebong yang terlibat politik praktis jelang pilkada 2024, serta tidak adanya langkah dari bawaslu rejang lebong dengan alasan tak ada regulasi yang mengatur mengenai pengawasan terhadap honorer, mendapatkan sorotan serius dari sejumlah pihak.
pengamat pemerintahan dan kebijakan publik institute pendidikan dalam negeri (ipdn) yang juga tim ahli kementerian dalam negeri, dr. frans dione, m.si mengungkapkan, meskipun tidak ada aturan spesifik yang secara tegas melarang tenaga honorer untuk terlibat dalam politik praktis. 
namun ada alasan kuat untuk memandang bahwa mereka, seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3k) dan aparatur sipil negara (asn), seharusnya bersikap netral dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas politik praktis. 
"pandangan ini didasarkan pada posisi tenaga honorer yang telah menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta menerima gaji dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). oleh karena itu, perlu dipertimbangkan baik aspek yuridis maupun sosiologis dalam menilai partisipasi mereka dalam politik," ungkap frans yang juga merupakan putra asli rejang lebong ini.
baca juga:pemilih di lebong didominasi milenial sejumlah 28.089 orang 
baca juga:pbb-p2 sudah terealisasi rp2,1 miliar, hindari bayar pajak sebelum 29 november
ia menambahkan, tenaga honorer saat ini memiliki peran penting dalam birokrasi, meskipun status kepegawaian mereka berbeda dengan pns dan p3k.
 honorer, secara umum, bekerja di bawah pemerintah daerah dan bertanggung jawab pada struktur birokrasi yang sama dengan asn lainnya. mereka diangkat oleh pejabat yang berwenang, termasuk kepala dinas atau unit kerja pemerintah, dan mendapatkan gaji dari apbd. 
"status ini menempatkan mereka dalam lingkup birokrasi, dan secara prinsip, seharusnya mengikuti aturan dasar netralitas politik yang juga berlaku bagi asn dan p3k," ujarnya.
menurut beberapa pandangan hukum, sambung frans, meskipun belum ada aturan yang secara eksplisit melarang tenaga honorer untuk terlibat dalam politik praktis, aturan yang ada untuk asn dan p3k seharusnya bisa diterapkan pada mereka.
baca juga:pemkab lebong sampaikan nota pengantar rapbd tahun anggaran 2025 
baca juga:setelah didesak thlt, akhirnya pemkab lebong buka seleksi 1.226 pppk untuk 3 formasi 
 badan pengawas pemilu (bawaslu) harusnya lebih serius menyoroti pentingnya netralitas dalam birokrasi, termasuk bagi tenaga honorer, dalam rangka menjaga demokrasi yang sehat dan adil. 
berdasarkan regulasi bawaslu, p3k dan asn dilarang untuk berpolitik praktis, termasuk terlibat langsung dalam kegiatan politik partai. 
"jika tenaga honorer dipersamakan dengan p3k dan asn, maka seharusnya mereka juga tunduk pada aturan yang sama, yakni larangan untuk terlibat politik praktis," tegasnya.
ia juga menambahkan, dari sudut pandang yuridis, bawaslu memang seharusnya bertindak untuk menjaga netralitas birokrasi dalam proses politik. bawaslu dapat menggunakan aturan yang berlaku untuk pns dan p3k sebagai dasar untuk melarang tenaga honorer terlibat dalam politik praktis. 
baca juga: satgas bpbd kepahiang dalam posisi siaga bencana
baca juga:antara pilih menteri atau tetap ketua dpd ri, sultan isyaratkan ini
"meskipun belum ada aturan spesifik mengenai tenaga honorer, penyetaraan mereka dengan p3k dan asn bisa dijadikan landasan hukum yang memadai untuk mencegah keterlibatan mereka dalam politik," tambahnya.
namun, dari perspektif sosiologis, sambung frans, netralitas birokrasi juga sangat penting untuk dipertimbangkan. 
salah satu prinsip dasar dalam menjaga demokrasi yang sehat adalah memastikan bahwa birokrasi tidak terlibat langsung dalam politik. 
keterlibatan birokrasi, termasuk tenaga honorer, dalam politik praktis dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu proses demokrasi. 
baca juga:wawancara ptps pilkada 2024 kelar, panwascam tentukan kelulusan
baca juga:waspadai potensi curang dalam penyebaran undangan pilkada, ini kata bawaslu 
"karena tenaga honorer merupakan bagian dari struktur birokrasi dan digaji dari apbd, sangat wajar jika mereka diwajibkan untuk tetap netral dalam aktivitas politik," tegasnya.
jika tenaga honorer diizinkan untuk terlibat dalam politik praktis, ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan.
 pertama, keterlibatan mereka dalam politik dapat menciptakan ketidakadilan dalam birokrasi, di mana loyalitas politik dapat lebih diutamakan daripada profesionalisme dan kualitas kerja. 
kedua, ini juga dapat menciptakan kesan bahwa birokrasi digunakan sebagai alat politik oleh pihak-pihak tertentu, yang bertentangan dengan prinsip dasar birokrasi netral.
baca juga:langkah bawaslu kepahiang dipertanyakan: penghetian penyidikan oknum dprd dan asn dugaan pelanggaran pilkada 
baca juga:sekda rejang lebong: temuan bpk atas hasil pemeriksaan awal wajib ditindaklanjuti 
"sebaliknya, dengan menjaga netralitas tenaga honorer, demokrasi dapat berjalan lebih baik, karena birokrasi dapat berfokus pada tugas-tugas pelayanan publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. netralitas birokrasi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan proses politik," beber frans.
diketahui sebelumnya, komisioner badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) rejang lebong muhammad al-abror menyebutkan bahwa penanganan terhadap oknum tenaga honorer yang terlibat politik praktis berada di bawah kewenangan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) pemerintah daerah setempat. 
“artinya, bawaslu tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak tenaga honorer yang terbukti terlibat dalam politik praktis,” ungkap abror.
meskipun bawaslu bertugas mengawasi jalannya pilkada, abror menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan penindakan terhadap tenaga honorer yang berpolitik praktis. 
hal ini disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur secara khusus keterlibatan tenaga honorer dalam politik praktis di dalam lingkup kewenangan bawaslu.
“peran bawaslu dalam konteks ini hanya sebatas memberikan masukan atau pengawasan secara umum, tanpa bisa memberikan sanksi langsung kepada tenaga honorer yang melanggar aturan. bawaslu lebih fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) atau pejabat publik yang secara jelas diatur dalam peraturan terkait netralitas asn dalam pilkada,” bebernya.
abror mengakui, ketiadaan regulasi yang memberikan kewenangan kepada bawaslu untuk menindak tenaga honorer yang terlibat politik praktis menjadi hambatan dalam menegakkan netralitas di lingkungan pemerintahan selama pilkada. 
regulasi yang ada saat ini lebih banyak mengatur tentang asn, sementara tenaga honorer berada di posisi yang berbeda dalam sistem kepegawaian pemerintahan.
 “bkpsdm sebagai lembaga yang mengelola tenaga honorer di pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan kepada para honorer yang terlibat dalam politik praktis. kalau kita dari bawaslu hanya memiliki tanggungjawab mengawasi terkait dengan asn ataupun perangkat pemerintahan lainnya,” tambah abror.
abror menegaskan, bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi netralitas asn sesuai dengan aturan perundang-undangan, seperti uu no. 5 tahun 2014 tentang asn. 
namun, untuk tenaga honorer, tidak ada aturan yang setara yang mengikat mereka secara langsung terkait netralitas politik. 
regulasi terkait tenaga honorer belum memberikan bawaslu kewenangan untuk menindak mereka secara hukum, sehingga penanganannya hanya dapat dilakukan oleh bkpsdm di tingkat pemerintah daerah.
selain itu, bawaslu juga berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan umum. fokus utama bawaslu adalah pada pemilih, peserta pemilu (partai politik, calon), dan penyelenggara pemilu. pelanggaran politik praktis yang melibatkan tenaga honorer tidak termasuk dalam lingkup pengawasan utama bawaslu, sehingga mereka tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi atau tindakan langsung terhadap tenaga honorer.
 “peraturan mengenai pelanggaran dalam politik praktis lebih banyak ditujukan pada pejabat negara atau pegawai asn, yang memiliki aturan khusus mengenai netralitas politik. sementara itu, tenaga honorer yang bukan asn tidak diikat oleh peraturan ini, dan hal ini membatasi ruang gerak bawaslu dalam memberikan sanksi terhadap keterlibatan mereka dalam politik praktis,” demikin abror.
diketahui bahwa saat ini sudah menjadi rahasia umum di kabupaten rejang lebong, bahwa banyak honorer atau tenaga harian lepas (thl) di lingkungan pemkab rejang lebong yang terlibat politik praktis. 
hal ini terlihat dari proses pendaftaran dari ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati pilkada rejang lebong ke kpu rejang lebong beberapa waktu lalu, dimana diantara rombongan massa yang ikut mengantarkan terdapat sejumlah honorer yang bekerja di beberapa opd di pemkab rejang lebong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan