3 Kali Pertemuan Tak Temukan Solusi, Pemprov Bengkulu Arahkan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 21 Oct 2024 - 23:14

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni--ABDI/RB

Sedangkan, pihak perusahaan mengklaim bahwa aktivitas mereka sah dan telah mendapatkan izin resmi dari instansi terkait, termasuk ATR/BPN.

“Perusahaan memegang aturan perizinan yang sah, sementara masyarakat memiliki bukti yang menurut mereka valid.

Jika situasi ini terus didiskusikan dalam rapat, tanpa ada kejelasan hukum, tidak akan ada solusi yang bisa dicapai,” ujar Denni.

Menghadapi hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyarankan agar kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Yang bisa memutuskan siapa yang benar, apakah masyarakat dengan tuntutannya, atau perusahaan dengan perizinan yang dimiliki, adalah jalur hukum.

Pengadilan yang akan menilai mana yang sah dan mana yang tidak," ungkap Denni.

Sementara itu Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu enggan berkomentar dan hanya memberi kode lambaian tangan saat RB ingin mewawancarinya terkait persoalan ini usai usai pengukuhan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu kemarin.

3 kali pertemuan tak temukan solusi, pemprov bengkulu arahkan masyarakat tempuh jalur hukum                             bengkulu, koranrb.id – setelah 3 kali pemprov bengkulu memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan perusahaan terkait konflik agraria, namun tidak temukan solusi.
untuk it pemprov bengkulu mengarahkan masyarakat untuk tempuh jalur hukum untuk menemukan penyelesaian terbaik dari konflik agraria tersebut.
diketahui, konflik agraria ini melibatkan masyarakat dan perusahaan di kabupaten mukomuko dan kabupaten bengkulu utara. 
adapun 3 perusahaan tersebut, yakni pt. bima bumi sejahtera (bbs) di mukomuko, pt. bimas raya sawitindo (brs), dan pt purna wira darma upaya (pdu) di bengkulu utara. 
baca juga:tingkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk persiapan penerbitan sukuk daerah
diungkapkan, asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denni bahwa pada rapat-rapat telah diadakan sebanyak 3 kali, pertemuan-pertemuan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing.
lanjut, denni, diketahui pemprov bengkulu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu hanya berperan sebagai fasilitator dalam konflik agraria yang melibatkan 2 kabupaten. 
“tidak menemui titik terang, jadi kita arahkan masyarakat untuk menempu jalur hukum saja.
kami pemprov, berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2014, kalau konflik terjadi di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. provinsi hanya memfasilitasi penyelesaian,” sampai denni, senin, 21 oktober 2024.
baca juga:penerima tpg dan tamsil triwulan iii bakal bertambah, ini penjelasannya
denni juga menjelaskan, bahwa rapat yang diadakan tersebut merupakan bentuk akomodasi atas permintaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan perkebunan.
“kita mengakomodir permintaan masyarakat dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak atr/bpn serta perwakilan perusahaan,” ungkap denni.
kendati telah difasilitasi, hingga saat ini, baik masyarakat maupun pihak perusahaan belum mencapai kesepakatan.
masyarakat, khususnya petani yang terdampak, menuntut agar perusahaan perkebunan tersebut dibubarkan, dengan dalih bahwa masyarakat memiliki bukti kuat terkait kepemilikan lahan yang diklaim oleh perusahaan. 
baca juga: sepekan operasi zebra di bengkulu utara, 164 motor ditahan polisi
sedangkan, pihak perusahaan mengklaim bahwa aktivitas mereka sah dan telah mendapatkan izin resmi dari instansi terkait, termasuk atr/bpn.
“perusahaan memegang aturan perizinan yang sah, sementara masyarakat memiliki bukti yang menurut mereka valid.
jika situasi ini terus didiskusikan dalam rapat, tanpa ada kejelasan hukum, tidak akan ada solusi yang bisa dicapai,” ujar denni.
menghadapi hal ini, pemerintah provinsi bengkulu menyarankan agar kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.
baca juga: dinas pupr bengkulu utara pastikan tidak ada berkas proyek di bangunan yang terbakar, kerugian ratusan juta
 "yang bisa memutuskan siapa yang benar, apakah masyarakat dengan tuntutannya, atau perusahaan dengan perizinan yang dimiliki, adalah jalur hukum.
pengadilan yang akan menilai mana yang sah dan mana yang tidak," ungkap denni.
sementara itu kepala kanwil atr/bpn provinsi bengkulu enggan berkomentar dan hanya memberi kode lambaian tangan saat rb ingin mewawancarinya terkait persoalan ini usai usai pengukuhan pimpinan dprd provinsi bengkulu kemarin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan