Dipenjara Bersama Anak, Kades dan Sekdes Masih Terima Gaji

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 29 Oct 2024 - 22:36

NONAKTIF: Kades Talang Renah saat dibawa menuju ke sel tahanan di Polres Bengkulu Utara.-foto: shandy/koranrb.id-

KORANRB.ID – Kades Talang Renah, Sa dan Sekretaris Desa yang juga anak kandungnya, Gu saat ini sudah mendekam di sel tahanan Polres Bengkulu Utara.

Namun, kedua tersangka dugaan korupsi tersebut masih menerima gaji yang bersumber dari dana desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara, Rahmad Hidayat, S.STP, M.Si menerangkan Sa sebagai kepala desa masih akan menerima gaji pokok.

Sedangkan tunjangan dan honor tidak diberikan lagi selama ia tidak aktif menjalankan tugas.

Sementara Gu sebagai Sekretaris Desa juga masih mendapatkan gaji 50 persen.

Namun, Rahmad menegaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga akan segera memproses pemberhentian sementara kepala desa tersebut.

“Kita akan menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa,” terangnya.

Sa baru bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa jika sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Setelah diberhentikan, jabatan kepala desa akan dipegang oleh penjabat yang ditunjuk oleh Bupati.

“Saat ini yang terpenting adalah pelaksanaan pembangunan di desa harus berjalan,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Bengkulu Utara, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si menerangkan dalam pemeriksaan banyak ditemukan kegiatan yang menyebabkan kerugian negara.

Inspektorat menjadi instansi yang melakukan audit atas pelaksanaan dana desa tersebut sesuai permintaan penyidik Polres Bengkulu Utara.

dipenjara bersama anak, kades dan sekdes masih terima gaji                            koranrb.id – kades talang renah, sa dan sekretaris desa yang juga anak kandungnya, gu saat ini sudah mendekam di sel tahanan polres bengkulu utara. 
namun, kedua tersangka dugaan korupsi tersebut masih menerima gaji yang bersumber dari dana desa. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara, rahmad hidayat, s.stp, m.si menerangkan sa sebagai kepala desa masih akan menerima gaji pokok. 
sedangkan tunjangan dan honor tidak diberikan lagi selama ia tidak aktif menjalankan tugas. 
sementara gu sebagai sekretaris desa juga masih mendapatkan gaji 50 persen.
baca juga:tidak hanya persoalan limbah cpo, ternyata limbah asap pt aip juga dikeluhkan warga
baca juga:syarat restorative justice terpenuhi, kejati bengkulu ekspos 5 kasus ini
namun, rahmad menegaskan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) juga akan segera memproses pemberhentian sementara kepala desa tersebut.
“kita akan menunjuk pejabat sementara untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa,” terangnya. 
sa baru bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai kepala desa jika sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. 
setelah diberhentikan, jabatan kepala desa akan dipegang oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati.
“saat ini yang terpenting adalah pelaksanaan pembangunan di desa harus berjalan,” katanya.
sementara itu, inspektur inspektorat bengkulu utara, nopri anto silaban, se, m.si menerangkan dalam pemeriksaan banyak ditemukan kegiatan yang menyebabkan kerugian negara. 
inspektorat menjadi instansi yang melakukan audit atas pelaksanaan dana desa tersebut sesuai permintaan penyidik polres bengkulu utara.
baca juga:uang korupsi kades di bengkulu utara mengalir ke istri muda, kades dan anak kandung dipenjara 
baca juga:siapkan pembelaan, 7 terdakwa perkara korupsi rsud mukomuko dituntut bayar uang pengganti capai rp4,8 miliar
“saat melakukan audit memang ditemukan beberapa kegiatan yang disinyalir tidak dilaksanakan, namun anggaran terserap alias fiktif,” bebernya.
nopri juga menyampaikan inspektorat sudah melakukan pencegahan agar tidak terjadi kegiatan yang merugikan negara. termasuk diantaranya dengan melakukan audit reguler. 
“hanya saja untuk audit reguler memang kita laksanakan tidak seluruh desa setiap tahun, namun secara acak dengan kriteria beberapa hal,” jelasnya.
selain itu, inspektorat juga melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa terkait dengan pertanggungjawaban anggaran. inspektorat juga melakukan audit pada desa-desa yang memang disinyalir bermasalah. 
“jika memang sudah ada laporan-laporan, atau banyak sorotan dari berbagai pihak, maka akan kita lakukan audit untuk mencegah terjadinya kerugian negara,” terangnya. 
jika dilakukan audit reguler dari inspektorat, desa juga masih memiliki waktu untuk melakukan pengembalian selama 60 hari. 
jika tidak dilakukan pengembalian, maka inspektorat akan menyerahkan hasil audit ke aparat penegak hukum. 
“jika audit reguler maka kita juga sekaligus melakukan pembinaan,” ujarnya.
namun jika audit yang dilakukan berdasarkan permintaan dari aparat hukum atau audit investigasi, seluruh laporan hasil pemeriksaan diserahkan sesuai permohonan.
sementara itu, kapolres bengkulu utara  akbp. lambe patabang birana, s.ik, mh melalui kasat reskrim iptu. rizky dc, s.ik, mh menerangkan polisi masih melakukan pengembangan terkait perkara tersebut. 
namun sejauh ini polisi tidak menemukan keterlibatan pihak lain dalam perbuatan yang merugian negara rp 280 juta tersebut.
“dari penyelidikan, dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh kedua tersangka, termasuk penggunaan uang yang menyebabkan kerugian negara,” urainya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan