Pembahasan 3 Raperda Ditunda, Ini Catatan DPRD Kota

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 12 Nov 2024 - 22:30

PARIPURNA: Suasana rapat paripurna membahas 4 Raperda yang berlangsung di Ruang Rapat Ratu Agung Gedung DPRD Kota Bengkulu, Selasa 12 November 2024 pagi.--IST/RB

pembahasan 3 raperda ditunda, ini catatan dprd kota                            bengkulu, koranrb.id - 3 dari 4 rancangan peraturan daerah (raperda) kota bengkulu ditunda pembahasannya hingga pemilihan wali kota (pilwakot) bengkulu 2024 usai, 
ini dikemukan saat rapat paripurna dprd kota bengkulu yang berlangsung di ruang rapat ratu agung, sekretariatgedung dprd kota bengkulu, selasa 12 november 2024 pagi.
4 raperda tersebut meliputi pencabutan peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan rukun tetangga dan rukun warga (rtrw) dalam wilayah kota bengkulu. 
kedua, raperda terkait penyedian air minum kota bengkulu. 
baca juga:belasan tahun menanti, jalan sirip ipuh dibangun pupr mukomuko
ketiga raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah ratu agung niaga menjadi perusahaan perseroaan daerah.
terakhir raperda tentang pemberian fasilitasi atau insentif dan kemudahan penanaman modal.
dalam rapat, wakil i dprd kota bengkulu, rahmat widodo memberikan ruang kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan mereka terkait 4 raperda tersebut. 
sebagian besar fraksi mendukung 4 raperda ini, namun terdapat usulan dari beberapa fraksi untuk menunda pembahasan hingga setelah pelaksanaan pilkada di kota bengkulu. 
baca juga:jelang mudik libur nataru, kendaraan angkutan cek kelayakan
usulan ini diajukan agar para anggota dewan dapat lebih fokus dalam kegiatan politik yang sedang berlangsung.
sejumlah masukan dan saran konstruktif juga disampaikan kepada pemerintah kota bengkulu, dengan tujuan memastikan bahwa raperda yang diusulkan dapat mendukung pembangunan dan kemajuan kota bengkulu secara optimal.
selain itu rahmad widodo menyampaikan sikap dari fraksi partai kesejahteraan sosial (pks) setuju 3 dari 4 raperda tersebut ditunda.
“khusus terkait perda rt rw kami sepakat dicabut,” kata widodo. 
baca juga:2 pasangan tidak hadir dalam pernikahan massal
widodo jugo menyampaikan 3 fraksi lainnya seperti partai demokrat, hanura, dan fraksi gabungan persatuan pembangunan indonesia khusus raperda tentang perubahan badan hukum pd ran menjadi perseroda sepakat ditunda juga dikaji ulang
“nanti tanggal 18 kita agendakan tanggapan pemkot terhadap pandangan fraksi,” sebutnya.
setelah mendengarkan paparan para fraksi, pj sekda kota bengkulu eko agusrianto mengapresiasi setiap pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dprd mengenai 4 raperda tersebut.
"masukan yang diberikan sangat berguna untuk proses evaluasi dan perbaikan ke depannya agar semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan hukum," jelas eko.
baca juga:kurang difasilitasi, tari sakora terancam tak tampil di nasional
ditambahkan asisten ii pemkot bengkulu, sehmi alnur m.pd, mengatkan bahwa raperda tentang pencabutan perda nomor 2 tahun 2006 (rtrw) pada prinsipnya sudah disetujui. 
"pandangan-pandangan fraksi tadi terutama untuk rt dan rw pada perinsipnya bulat, dan terkait yang lain akan ditunda dulu setelah pilkada selesai," ucap sehmi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan