PAD 2025 Ditarget Naik, DBH Sawit Malah Turun Rp1.7 Miliar

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 19 Nov 2024 - 22:28

PAD: Sekda dan pejabat terkait saat melakukan pembahasan APBD TA 2025 bersama legislatif belum lama ini--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Dengan pengalokasian 80 persen infrastruktur di bawah Dinas PUPR, sisanya 20 persen lagi pengembangan sektor perkebunan dengan alokasi dana di Dinas Pertanian.

DBH sawit dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan. Termasuk pula di dalamnya, akan dialokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk diketahui, DBH sawit dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah.

Termasuk kepada daerah lain nonpenghasil, dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Sebagaimana diatur pada Pasal 5, DBH sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen. Kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen.

Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 3 indikator.

Meliputi, luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh menteri.

DBH sawit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri

pad 2025 ditarget naik, dbh sawit malah turun rp1.7 miliar                            kepahiang,koranrb.id - pemkab kepahiang membidik capaian pendapatan asli daerah di tahun anggaran (ta) 2025 mendatang sebesar rp52,5 miliar. 
pad yang dibidik tersebut, lebih tinggi ketimbang target pad di ta 2024 yang dipatok rp41,9 miliar.
hal ini sudah dibahas badan anggaran (banggar) dprd bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten kepahiang dalam pembahasan rapbd ta 2025. 
dalam pembahasan, sektor pendapatan dibidik meningkat menjadi rp864 miliar. angka ini lebih tinggi dibanding besaran pendapatan yang disampaikan bupati pada nota pengantar yang hanya rp785.405.113.054.
capaian pendapatan tersebut diproyeksi berasal dari pad rp53.124.597.062 dan transfer pusat sebesar rp732.280.515.992.
baca juga:oknum guru sma di bengkulu terdakwa asusila dituntut 10 tahun denda rp30 juta 
baca juga:lagi, polres lebong periksa 2 saksi dugaan tipikor dd-add bungin ta 2023 
sedangkan belanja diproyeksikan mencapai rp856.095.037.800, ditambah biaya penyertaan modal pada bank bengkulu sebesar rp2 miliar. 
sekda kepahiang dr. hartono menerangkan, pad tetap didominasi dari sektor pajak serta dana bagi hasil (dbh).
nantinya, ada sektor pajak yang akan dimaksimalkan capaiannya di ta 2025. termasuk memaksimalkan pajak dari restoran, pbb dan sarang burung walet.
"dbh tetap menjadi mayoritas pendapatan untuk kepahiang," kata sekda hartono. 
sayangnya, untuk dbh sawit untuk kabupaten kepahiang berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
di ta 2025, dbh sawit untuk kabupaten kepahiang hanya rp1,7 miliar. jauh berkurang dibanding dbh sawit ta 2024 sebesar rp5,1 miliar, serta di ta 2023 sebesar rp5,7 miliar. 
meski bukan sebagai daerah penghasil sawit, kabupaten kepahiang tetap kebagian dbh sawit yang bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. 
baca juga:mensos: perlu kolaborasi entaskan kemiskinan 
baca juga:realisasi pajak daerah capai rp 17,7 miliar, total target rp 22,2 miliar
dengan pengalokasian 80 persen infrastruktur di bawah dinas pupr, sisanya 20 persen lagi pengembangan sektor perkebunan dengan alokasi dana di dinas pertanian. 
dbh sawit dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan. termasuk pula di dalamnya, akan dialokasikan untuk bpjs ketenagakerjaan.  
untuk diketahui, dbh sawit dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah. 
termasuk  kepada daerah lain nonpenghasil, dalam rangka menanggulangi eksternalitas yang membawa dampak negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
sebagaimana diatur pada pasal 5, dbh sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen. kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen.
baca juga:skd final, 447 peserta cpns pemprov bengkulu melaju ke tahap skb
baca juga:20 persen sd dan smp di kabupaten kepahiang butuh peningkatan sarpras
penentuan besaran rincian alokasi dbh sawit yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten/kota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 3 indikator. 
meliputi, luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit dan indikator lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
dbh sawit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan