Pilkades 2025 di Bengkulu Utara Masih Tunggu Perda Perubahan Tentang Desa

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 08 Dec 2024 - 23:14

PILKADES: Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara sudah mengalokasikan anggaran Rp300 juta dalam APBD 2025 untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. SANDI/RB--

Jika dibanding tahun ini, dana desa yang akan disalurkan ke 215 desa di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2025 mendatang, menurun hingga Rp2 miliar lebih.

Di mana tahun 2024 Bengkulu Utara mendapatkan kucuran dana desa Rp171,8 miliar, sedangkan di tahun 2025 mendatang sejumlah Rp174 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkulu Utara Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si mengatakan, menurunnya besaran dana desa di tahun 2025 terjadi di semua daerah. Bukan hanya Bengkulu Utara saja.

“Pengurangan secara keseluruhan sekitar Rp2 miliar, sehingga memang jika diakumulasikan di 215 desa, maka jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh dengan tahun ini,” terangnya.

Dari 215 desa di Bengkulu Utara, Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Bengkulu Utara mendapakan dana desa terbesar. Jumlahnya mencapai Rp1,8 miliar.

Jika ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan melalui APBD Bengkulu Utara, maka Desa Air Sebayur di tahun 2025 mendapatkan kucuran dana di atas Rp2 miliar.

“Desa Air Sebayur ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di Bengkulu Utara,” kata Rahmat.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga tetap akan mengatur terkait program-program yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa terkait penggunaan dana desa.

Di antaranya adalah program ketahanan pangan yang harus dilakukan oleh desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desanya masing-masing.

“Karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini juga mendorong masyarakat desa-desa di Bengkulu Utara menjadi daerah yang mandiri dalam hal ketahanan pangan,” terangnya.

Dia juga berharap pemerintah desa sudah mulai melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh-tokoh masyuarakat untuk menjaring aspirasi dan program dari masyarakat dan akan dituangkan dalam APBDes.

Namun program yang dilaksanakan dalam APBDes tersebut bukan hanya program yang dibutuhkan masyarakat. Harus juga program yang datang dari aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat dan BPD.

“Bengkulu Utara mendapatkan penyaluran dana desa yang terbesar di Provinsi Bengkulu dan diharapkan terus bisa mendorong pembangunan di Bengkulu Utara,” demikian Rahmat.

pilkades 2025 di bengkulu utara masih tunggu perda perubahan tentang desa                            koranrb.id – pemerintah daerah (pemda) bengkulu utara sudah mengalokasikan anggaran rp300 juta dalam apbd 2025 untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades). 
namun sampai saat ini pemda bengkulu utara belum bisa memastikan apakah pelaksanaan pilkades akan dilaksanakan 2025 mendatang setelah mendagri melarang pelaksanaan pilkades tahun 2024 karen ada dua agenda besar pemilu. 
kabid pengembangan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) panji, s.stp, m.si menerangkan jika dinas pmd memang sudah menganggarkan dana untuk pilkades. 
namun untuk jadwal pelaksanaan pilkades tahun depan, pemda bengkulu utara masih harus melengkapi beberapa tahapan. 
baca juga:turun operasi pekat nala ii 2024, polsek teluk segara sita ratusan botol miras 
baca juga:turun operasi pekat nala ii 2024, polsek teluk segara sita ratusan botol miras 
pemda harus menunggu turunan undang-undang 3 tahun 2024 tentang desa. 
“selanjutnya kita harus membuat peraturan daerah sebagai dasar turunan dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut,” terangnya. 
namun dana untuk pelaksanaan pilkades tersebut tetap dianggarkan. sehingga pemda bengkulu utara siap melaksanakan pilkades jika memang nantinya semua dasar aturan pilkades sudah tunas. 
“namun untuk jadwal pelaksanaan memang kita belum bisa pastikan, karena masih ada beberapa tahapan pembahasan yang harus dilakukan,” terangnya.
ia menyampaikan jika pelaksanaan pilkades di bengkulu utara jika dilaksanakan tahun depan hanya pelaksanaan pilkades yang kecil jika dibandingkan pilkades 2022 lalu. 
saat ini tercatat 29 kepala desa yang kosong maisng-masing-masing 28 diisi dengan pejabat sementara dari pns dan satu pelaksana tugas diisi oleh sekretaris desa (sekdes). 
“kalaupun dilaksanakan hanya 28 atau 29 desa, ini jauh lebih kecil jika dibandingkan pelaksanaan pilkades 2022 lalu sebanyak 180 desa yang melaksanakan pilkades,” terangnya. 
baca juga:new honda pcx160 semakin berkelas, tampilan design teranyar sarat kemewahan dan kecanggihan
baca juga:tarik parkir di alfamart jalan meranti raya, 2 warga rawa makmur diamankan
namun peraturan turunan undang-undang hingga peraturan daerah harus disahkan lebih dulu. 
apalagi ada perbedaan persyaratan sebagai calon kepala desa antara undang-undang lama dan baru. 
“termasuk tentunya yang sangat mencolok yaitu tetang masa bakti sebagai kepala desa, maka kita harus mengesahkan peraturan daerah lebihdulu sebelum melakukan pilkades,” terangnya.
sementara itu, terkait meninggalnya zakaria kepala desa genting perangkap kecamatan air besi bengkulu utara ditanggapi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika untuk sementara kepala sekretaris desa akan menjabat sebagai pelaksana tugas kepala desa. 
baca juga:88 balita berpotensi stunting, ini yang dilakukan pemkab bengkulu selatan
baca juga:perkuat dakwaan, hari ini jpu hadirkan 5 saksi masyarakat, tipikor penggunaan dd gunung kaya 
sampai nantinya ditunjuk penjabat sementara kepala desa. 
“saat ini sekretaris desa kita minta mampu menyelesaikan pembangunan di desa, terutama sistem pelaporan pelaksanaan dana desa yang sudah dilaksanakan,” terangnya.
jika nantinya ditunjuk penjabat kepala desa, maka pemda bengkulu utara kan meunjukan penjabat yang berasal dari pns. 
“namun sejauh ini belum ada penunjukan tersebut,” terangnya. 
meninggalnya zakaria akan menambah jumlah desa di bengkulu utara yang dijabat oleh pejabat sementera. 
saat ini sudah ada 20 desa yang dijabat oleh pjs kepala desa yang berasal dari pns. 20 di antaranya karena masa jabatan kepala desa defenitif yang sudah habis dan sisanya karena kepala desa defenitif diberhentikan baik karena meninggal dunia maupun hal lainnya yang menyebabkan kepala desa diberhentikan. 
sekadar infromasi, kementerian keuangan sudah menentukan besaran dana desa (dd) yang akan disalurkan ke masing-masing desa, tahun anggaran 2025 mendatang. 
jika dibanding tahun ini, dana desa yang akan disalurkan ke 215 desa di kabupaten bengkulu utara tahun 2025 mendatang, menurun hingga rp2 miliar lebih.
di mana tahun 2024 bengkulu utara mendapatkan kucuran dana desa rp171,8 miliar, sedangkan di tahun 2025 mendatang sejumlah rp174 miliar.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu utara rahmat hidayat, s.stp, m.si mengatakan, menurunnya besaran dana desa di tahun 2025 terjadi di semua daerah. bukan hanya bengkulu utara saja.
“pengurangan secara keseluruhan sekitar rp2 miliar, sehingga memang jika diakumulasikan di 215 desa, maka jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh dengan tahun ini,” terangnya. 
dari 215 desa di bengkulu utara, desa air sebayur kecamatan pinang raya bengkulu utara mendapakan dana desa terbesar. jumlahnya mencapai rp1,8 miliar. 
jika ditambah dengan alokasi dana desa (add) yang dikucurkan melalui apbd bengkulu utara, maka desa air sebayur di tahun 2025 mendapatkan kucuran dana di atas rp2 miliar. 
“desa air sebayur ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di bengkulu utara,” kata rahmat.
di sisi lain, kementerian keuangan juga tetap akan mengatur terkait program-program yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa terkait penggunaan dana desa. 
di antaranya adalah program ketahanan pangan yang harus dilakukan oleh desa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desanya masing-masing.
“karena pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini juga mendorong masyarakat desa-desa di bengkulu utara menjadi daerah yang mandiri dalam hal ketahanan pangan,” terangnya. 
dia juga berharap pemerintah desa sudah mulai melakukan koordinasi dengan badan permusyawaratan desa dan tokoh-tokoh masyuarakat untuk menjaring aspirasi dan program dari masyarakat dan akan dituangkan dalam apbdes.
namun program yang dilaksanakan dalam apbdes tersebut bukan hanya program yang dibutuhkan masyarakat. harus juga program yang datang dari aspirasi masyarakat melalui tokoh masyarakat dan bpd.
“bengkulu utara mendapatkan penyaluran dana desa yang terbesar di provinsi bengkulu dan diharapkan terus bisa mendorong pembangunan di bengkulu utara,” demikian rahmat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan