Ramai-ramai Terseret Temuan BPK, Kejari Naikan Status Penyidikan Dugaan Korupsi Setwan Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 09 Dec 2024 - 23:11

Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Febrianto Ali Akbar didampingi Kasi Intel Nanda Hardika sampaikan langsung naiknya proses penyidikan terhadap dugaan korupsi di lingkungan Setwan Kepahiang--HERU/RB

"Kalau nilai LHP BPK nya fantastis. Berapa nilainya, nanti akan kami sampaikan secara detil. Untuk sementara itu dahulu yang bisa kami sampaikan," elak Febri.

Disampaikan pula, penanganan perkara dugaan korupsi di Setwan Kepahiang akan dilakukan sesegera mungkin.

Lantas, bagaimana dengan oknum anggota dan eks anggota DPRD Kepahiang yang juga disinyalir terkait dengan LHP BPK dan belum juga menyelesaikan kewajibannya?

"Soal dewan bisa saja, akan tetap ada kemungkinan ke sana. Kita lihat nanti perkembangannya. Yang jelas, saat ini kami fokus ke sekretariatnya terlebih dahulu. Soal penetapan Tsk, akan kami sampaikan secepatnya. Kalau sudah ada gambaran, pasti akan kami sampaikan," demikian Febri.

Diketahui, perkara dugaan korupsi yang ditangani masih terkait dengan indikasi pelanggaran hukum Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan BPK RI, di lingkungan Setwan Kepahiang.

Sinyalemen naiknya status penanganan perkara terhadap temuan BPK RI di lingkungan Setwan, sudah berhembus sejak sepekan terakhir. Ini tak lain setelah diketahui, sejumlah pejabat di lingkungan Setwan Kepahiang makin intens memenuhi panggilan jaksa guna menjalani pemeriksaan.

Satu per satu pejabat di jajaran Sekretariatan DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang, makin intens mulai memenuhi panggilan jaksa Kejari sejak akhir November 2024.

Persoalan TGR di Setwan ini, Surat Kuasa Khusus (SKK) sempat dikembalikan Kejari Kepahiang. Belakangan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang kembali melayangkan SKK TGR temuan BPK RI di Sekretariat DPRD Kepahiang.

Diketahui sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang hanya melayangkan SKK temuan BPK untuk 1 OPD saja ke Kejari Kepahiang yakni, Sekretariat DPRD.

SKK dilayangkan dengan tujuan awal, Kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kepahiang.

Informasi diperoleh, total temuan di sekretariat DPRD Kepahiang mencapai Rp11,4 miliar.

ramai-ramai terseret temuan bpk, kejari naikan status penyidikan dugaan korupsi setwan kepahiang                            koranrb.id - ada potensi pejabat di lingkungan sekretariat dprd (setwan) ramai-ramai bakal terseret hukum.
sebagaimana gencar diwartakan terkait temuan potensi kerugian negara sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri perwakilan bengkulu ta 2021-2023 yang tak kunjung terselesaikan, kejari kepahiang telah menaikkan status penyidikan (dik) lewat press release resmi, senin 9 desember 2024. 
naiknya proses penyidikan terhadap temuan bpk ri di setwan kepahiang, disampaikan langsung secara resmi oleh kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar didampingi kasi intel nanda hardika.
disampaikan, dalam melakukan penyidikan penyidik kejari kepahiang berpedoman penuh pada lhp bpk ri. 
baca juga:sepanjang 2024, kejari kaur tangani 10 dugaan tindak pidana korupsi, 2 diantaranya sudah penetapan tersangka
baca juga:dana covid-19 ikut jerumuskan mantan kades di bengkulu utara ke tahanan 
"kami bergerak berdasarkan lhp bpk. surat perintah penyidikan terhadap dugaan korupsi sebagaimana temuan bpk terhadap setwan ta 2021-2023 kita keluarkan sejak 2 desember," beber febri. 
sejauh ini, sudah beberapa pejabat terkait di lingkungan setwan kepahiang telah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.
pekan ini juga, para pihak yang berkaitan dengan potensi kerugian negara sesuai dalam perhitungan lhp bpk di setwan kepahiang akan menjalani pemeriksaan secara maraton. 
"terus kita periksa saksi-saksi minggu ini. kasus ini kita naikkan ke penyidikan setelah 2 alat bukti cukup telah terjadi adanya perbuatan pidana. tim kita sudah berkeyakinan ini sudah cukup," tambah febri. 
baca juga:mencoba kabur, 2 tersangka curanmor dihadiahi timah panas 
baca juga:polisi ringkus begal di kelurahan kandang, ternyata residivis, baru bebas 6 bulan
disinggung mengenai potensi kerugian negara yang ditimbulkan, ditaksir sudah di atas rp1 miliar.
masih berpedoman pada lhp bpk, item dugaan korupsi yang jadi fokus penyidikan mulai dari dugaan perjalanan dinas fiktif, dugaan kegiatan makan minum fiktif, hingga dugaan pemotongan honorarium.
"kalau nilai lhp bpk nya fantastis. berapa nilainya, nanti akan kami sampaikan secara detil. untuk sementara itu dahulu yang bisa kami sampaikan," elak febri.
disampaikan pula, penanganan perkara dugaan korupsi di setwan kepahiang akan dilakukan sesegera mungkin. 
lantas, bagaimana dengan oknum anggota dan eks anggota dprd kepahiang yang juga disinyalir terkait dengan lhp bpk dan belum juga menyelesaikan kewajibannya? 
baca juga:korupsi dana makan minum pasien rsud hd manna bengkulu selatan, 3 tersangka ditahan jaksa 
baca juga: rugikan negara rp300 juta, 3 terdakwa tipikor proyek rumah aren dituntut 16 bulan
"soal dewan bisa saja, akan tetap ada kemungkinan ke sana. kita lihat nanti perkembangannya. yang jelas, saat ini kami fokus ke sekretariatnya terlebih dahulu. soal penetapan tsk, akan kami sampaikan secepatnya. kalau sudah ada gambaran, pasti akan kami sampaikan," demikian febri. 
diketahui, perkara dugaan korupsi yang ditangani masih terkait dengan indikasi pelanggaran hukum tuntutan ganti rugi (tgr) atas temuan bpk ri, di lingkungan setwan kepahiang. 
sinyalemen naiknya status penanganan perkara terhadap temuan bpk ri di lingkungan setwan, sudah berhembus sejak sepekan terakhir. ini tak lain setelah diketahui, sejumlah pejabat di lingkungan setwan kepahiang makin intens memenuhi panggilan jaksa guna menjalani pemeriksaan. 
satu per satu pejabat di jajaran sekretariatan dprd (setwan) kabupaten kepahiang, makin intens mulai memenuhi panggilan jaksa kejari sejak akhir november 2024. 
persoalan tgr di setwan ini, surat kuasa khusus (skk) sempat dikembalikan kejari kepahiang. belakangan, inspektorat daerah kabupaten kepahiang kembali melayangkan skk tgr temuan bpk ri di sekretariat dprd kepahiang. 
baca juga:hakordia 2024, momentum perkuat langkah berantas kkn
baca juga: saksi sebut data peserta lelang proyek pasar inpres bintuhan dipalsukan
diketahui sebelumnya, inspektorat daerah kabupaten kepahiang hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd.
skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang. 
informasi diperoleh, total temuan di sekretariat dprd kepahiang mencapai rp11,4 miliar.
sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.  termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan