Ada Potensi Tersangka Massal, Eks Dewan Kepahiang Bisa Terseret

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 21:55

DEWAN: Penyidik Kejari Kepahiang saat melakukan penggeledahan di gedung dewan belum lama ini. --HERU/RB

Sejauh ini, setelah melakukan penggeledahan di beberapa ruang kerja Setwan Kepahiang setelah status naik menjadi penyidikan (Dik), penyidik Kejari Kepahiang telah melakukan pemeriksaan secara beruntun sejak awal pekan terhadap Sekretaris DPRD (Sekwan), bendahara Setwan dan mantan bendahara Setwan.

Selain bukti pendukung berupa dokumen surat pertanggungjawaban (SPj), keterangan penting berupa pengakuan terkait aliran dana juga telah dikantongi penyidik.

Dari sini pula nantinya menjadi pedoman bagi penyidik, untuk kemudian melakukan penetapan tersangka temuan LHP BPK RI TA 2021-2023 di Setwan Kepahiang ini.

"Untuk tersangka doakan saja, akan dilakukan secepatnya.

Penyidik saat ini terus bekerja keras, karena ada ribuan lembar dokumen saat penggeledahan lalu yang mesti dipilah dan dipelajari," demikian Kasi Intel.

Untuk diketahui, sesuai hasil LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah temuan didapati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta.

Serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2,33 miliar.

ada potensi tersangka massal, eks dewan kepahiang bisa terseret                            kepahiang, koranrb.id - tak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka massal dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan sekretariat (setwan) dprd kabupaten kepahiang. 
pascapemeriksaan terhadap sekretaris, berikut bendahara dan mantan bendahara setwan dprd kabupaten kepahiang, beberapa pihak terkait diketahui akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik kejari kabupaten kepahiang. 
informasi diperoleh, para pihak ketiga yang sempat bersentuhan langsung dengan melaksanakan sejumlah kegiatan di setwan kepahiang telah menjalani pemeriksaan. 
 terkait penanganan dugaan korupsi sesuai dengan temuan laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri perwakilan bengkulu terhadap setwan kepahiang tahun anggaran 2021-2023, sinyalemen pemanggilan terhadap mantan dewan atau anggota dprd kepahiang pun mulai dibuka penyidik. 
baca juga:penetapan gubernur dan wagub bengkulu terpilih tunggu brpk mk 
mengenai hal ini, kasi intel nanda hardika tak menampiknya. 
para pihak terkait termasuk mantan dewan, pastinya tak luput dalam pemeriksaan penyidik guna memperjelas penanganan perkara yang sedang ditangani.
"kemungkinan-kemungkinan tersebut akan tetap ada. jika memang diperlukan, mereka para mantan dewan pastinya juga akan dimintai keterangan," terang kasi intel.
terkait temuan bpk terhadap para mantan 25 anggota dewan kepahiang periode 2019-2024, dari informasi diperoleh belum sepenuhnya melunasi tuntutan ganti rugi (tgr) sesuai rekomendasi bpk ri perwakilan bengkulu. 
baca juga:hasil perankingan, tunggu skb tes cpns kabupaten/kota usai 
andaikan lunas pun, para mantan dewan juga tak bisa tenang. 
melihat besarnya temuan bpk hingga rp11,4 miliar di lingkungan setwan kepahiang, bukan tak mungkin telah melibatkan banyak pihak termasuk para mantan dewan yang tak lagi terpilih atau pun masih terpilih. 
"untuk pihak ketiga memang sudah ada yang diperiksa, untuk yang lainnya kita lihat saja perkembangannya dahulu.
yang jelas, fokus kami saat ini adalah temuan bpk terkait dengan staf kesekretariatan dprd kabupaten kepahiang terlebih dahulu," tambah kasi intel. 
baca juga:karyawan dituntut harus kerja secara profesional, ini maksud dan dampaknya jika dilanggar 
sejauh ini, setelah melakukan penggeledahan di beberapa ruang kerja setwan kepahiang setelah status naik menjadi penyidikan (dik), penyidik kejari kepahiang telah melakukan pemeriksaan secara beruntun sejak awal pekan terhadap sekretaris dprd (sekwan), bendahara setwan dan mantan bendahara setwan. 
selain bukti pendukung berupa dokumen surat pertanggungjawaban (spj), keterangan penting berupa pengakuan terkait aliran dana juga telah dikantongi penyidik.
dari sini pula nantinya menjadi pedoman bagi penyidik, untuk kemudian melakukan penetapan tersangka temuan lhp bpk ri ta 2021-2023 di setwan kepahiang ini. 
"untuk tersangka doakan saja, akan dilakukan secepatnya.
baca juga:kisah the champawat tiger: harimau pemangsa manusia paling mematikan dalam sejarah
penyidik saat ini terus bekerja keras, karena ada ribuan lembar dokumen saat penggeledahan lalu yang mesti dipilah dan dipelajari," demikian kasi intel. 
untuk diketahui, sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang.  
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
baca juga:5 rekomendasi film terbaru desember 2024 yang wajib ditonton
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta.
serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 15 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan