Pemkab Bengkulu Selatan Dituntut Cabut IUP PT ABS

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 26 Dec 2024 - 23:19

TUNTUT: Masyarakat Pino Raya dan Walhi Bengkulu memperjuangkan lahan masyarakat dari perusahaan.-foto: rio/koranrb.id-

pemkab bengkulu selatan dituntut cabut iup pt abs                            koranrb.id - masyarakat kecamatan pino raya yang tergabung dalam forum masyarakat pino raya (fmpr) mendesak pemkab bengkulu selatan mencabut izin usaha perkebunan (iup) pt. agro bengkulu selatan (abs). 
ketua fmpr, rusli mengatakan pemkab bengkulu selatan harus mencabut iup pt abs karena hak guna usaha (hgu) perusahaan tersebut belum ada, sehingga secara admintrasi kelengkapan izin pt abs tidak lengkap. 
“kami masyarakat (fmpr) mendesak pemkab bengkulu selatan mencabut izin pt abs,” kata rusli.
menurut rusli, berdasarkan aturan pasal 29 uu nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, perusahaan yang tidak memiliki hgu tidak boleh menanam kelapa sawit. 
selain itu, lanjut rusli, pasal 18 uu nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan juga ditegaskan perusahaan perkebunan wajib memiliki izin hgu. 
baca juga:target kur 2025 naik menjadi rp 300 triliun, tahun 2024 catat kinerja positif
baca juga:kejari bengkulu tahan 2 tersangka tppo, ini perannya
“artinya dalam aturan dan undang-undang sudah jelas dan kami berlandaskan aturan itu,” terangnya.
ia meminta pemkab bengkulu selatan tidak membiarkan perusahaan tanpa kelengkapan izin mengeruk kekayaan alam bengkulu selatan. karena hal tersebut dinilai sama saja dengan mencuri hasil alam bengkulu selatan. 
selama ini masyarakat bengkulu selatan yang kedapatan mencuri tbs sawit per tandan dihukum oleh aparat, maka dari itu perusahaan yang mencuri layak untuk dihukum.
“mestinya ada tindakan tegas dari pemerintah daerah,” ucapnya.
rusli menegaskan pihaknya akan tetap berjuang mempertahankan lahan masyarakat di lokasi pt abs. pihaknya menilai lahan tersebut diduga asal beli yang dilakukan oleh perusahaan. 
baca juga:5 desa di rejang lebong belum terjangkau jaringan internet
baca juga:nasib ptt tahun depan, tunggu keputusan pemerintah pusat
“kami akan tetap kawal ini sampai tuntas bersama masyarakat pino raya,” ujarnya. 
sebelumnya, direktur walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga mengatakan, pihaknya intens melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah di bengkulu yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. salah satunya perusahan pt abs di kabupaten bengkulu selatan. 
menurutnya, perusahaan perkebunan sawit pt. abs mendapatkan izin lokasi pada tahun 2012, kemudian izin lokasi tersebut diperpanjang pada tahun 2015 dan terakhir pada tahun 2016 izin lokasi telah habis/tidak berlaku lagi tertanggal 21 september 2016. 
“pemerintah sudah seharusnya memeriksa dan mengevalusi perizinan dan menghentikan operasi pt abs tersebut,” kata ritonga.
ia mendorong pemerintah sesuai kewenangannya dapat mengevaluasi dan mencabut seluruh perizinan yang telah kedaluwarsa karena ini menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan.
selain itu, tambah ritonga, saat ini sebagian besar lahan pt abs tidak dimanfaatkan dengan baik atau ditelantarkan oleh pt abs. 
berdasarkan hasil analisis dan identifikasi lapangan, pt abs diduga telah menelantarkan lahan atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan sebagai bentuk kewajiban pemegang izin, sehingga kemudian dapat ditetapkan sebagai kawasan telantar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. 
“diduga pt abs tidak mampu memperoleh tanah  minimal 50 persen dari total lahan 2.950 hektare seperti yang diwajibkan dalam pasal 19 ayat 3 dalam permen atr bpn no 17 tahun 2019 tentang izin lokasi,” jelas ritonga. 
atas hal itu walhi bengkulu memberikan rekomendasi, pemerintah provinsi dan pemkab bengkulu selatan segera mengevaluasi dan memeriksa seluruh perizinan pt. abs. 
mendesak atr/bpn segera menetapkan luasan lahan eks pt. agro bengkulu selatan sebagai kawasan terlantar dan didistribusikan kepada masyarakat sekitar berdasarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.
mendesak tim gugus tugas reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu untuk resolusi konflik agraria berdasarkan amanat peraturan presiden (perpres) nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
“kita berharap permasalahan ini tidak menimbulkan konflik dan sebagainya karena ulah perusahaan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 27 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan