Proses Pengajuan Dana Desa 2025 Tertunda, Masih Menunggu Terbitnya Permendes PDT

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 30 Dec 2024 - 21:46

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rejang Lebong, Suradi Rifa’i, SP, M.Si.-foto: arie/koranrb.id-

proses pengajuan dana desa 2025 tertunda, masih menunggu terbitnya permendes pdt                            koranrb.id – proses pengajuan dana desa (dd) untuk tahun anggaran 2025 di kabupaten rejang lebong mengalami penundaan. hingga saat ini aturan teknis dari pemerintah pusat belum diterbitkan yang menjadi penghambat utama bagi pemerintah desa untuk mengajukan alokasi dana strategis tersebut.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) rejang lebong, suradi rifa’i, sp, m.si, mengungkapkan belum terbitnya peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal (permendes pdt) menjadi faktor utama keterlambatan.
“kami masih menunggu keluarnya permendes pdt terbaru sebagai dasar hukum untuk pengajuan dana desa tahun 2025,” ujar suradi.
ia menjelaskan pemerintah desa saat ini berada dalam masa transisi, dimana sebagian desa masih menyelesaikan pembelanjaan dana desa tahap ii untuk anggaran tahun 2024.
meski pengajuan dana desa untuk 2025 tertunda, pemerintah desa di rejang lebong tetap aktif menyusun rencana pembangunan melalui musyawarah desa (musdes). 
baca juga:mutasi perwira polri: kapolresta bengkulu, dirlantas, dirpamobvit, kabid humas dan diipolair berganti 
baca juga:pemprov bengkulu usulkan 55 ribu kepesertaan bpjs kesehatan tahun 2025
musdes menjadi forum penting bagi desa untuk menentukan prioritas program, melibatkan seluruh elemen masyarakat, dan merancang kegiatan sesuai kebutuhan lokal.
“hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (bpd), dan masyarakat desa melalui musdes yang diselenggarakan oleh bpd,” jelas suradi.
hasil dari musdes ini nantinya akan dirangkum dalam dokumen penting seperti rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjm desa), rencana kerja pemerintah desa (rkp desa), dan anggaran pendapatan dan belanja desa (apb desa).
“dokumen-dokumen ini menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional,” bebernya.
selain itu, dalam menghadapi tantangan pengajuan dana desa, suradi menekankan pentingnya optimalisasi alokasi dana tersebut. 
ia berharap penggunaan dana desa tahun depan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tetap mengikuti prioritas pembangunan nasional.
baca juga:karyawan rsud m. yunus banyak pindah, alasannya kurang sejahtera
baca juga:pegumuman hasil selkom pppk paling lambat minggu depan
“jangan lupa, melalui musdes juga harus dirumuskan program-program yang berkaitan erat dengan prioritas nasional. program nasional yang dimaksud mencakup pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan berbasis desa,” tambah suradi.
dana desa sendiri merupakan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten/kota. tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.
“dengan dana ini, desa diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang merata, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” urainya.
selain itu, sambung suradi, tantangan yang dihadapi desa tidak hanya terbatas pada pengajuan dana desa, tetapi juga pada perencanaan yang tepat sasaran. kepala desa dituntut untuk mampu merancang program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
suradi juga menyoroti bahwa partisipasi masyarakat melalui musdes menjadi kunci keberhasilan perencanaan. dengan melibatkan masyarakat, desa dapat mengidentifikasi masalah utama, seperti infrastruktur yang kurang memadai, layanan kesehatan yang terbatas, atau rendahnya akses pendidikan. partisipasi ini juga memberikan transparansi dalam pengelolaan dana, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.
“selain itu, pemerintah desa juga kita imbau untuk mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah daerah dan pusat. koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan tidak hanya berjalan di tingkat desa, tetapi juga memiliki dampak luas yang mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
suradi berharap agar aturan baru yang mengatur mekanisme pengajuan dana desa dapat segera diterbitkan.
ia juga mengingatkan bahwa desa harus memanfaatkan waktu ini untuk merencanakan program secara matang. dengan rencana yang baik, dana yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat.
“kami berharap desa-desa tetap fokus pada perencanaan yang komprehensif. ini kesempatan untuk menyelaraskan program desa dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan nasional,” tuturnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan