Kejar Realisasi Pajak Daerah, Pemkab Kepahiang Gandeng Jaksa, Ditagih Langsung ke Desa

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 30 Dec 2024 - 22:09

PAJAK: Seluruh Kades mengikuti sosialisasi terkait upaya peningkatan capaian pajak daerah Tahun Anggaran (TA) 2025. --HERU/RB

kejar realisasi pajak daerah, pemkab kepahiang gandeng jaksa, ditagih langsung ke desa                            kepahiang, koranrb.id - pemkab melalui bidang pendapatan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang akan lebih gencar merealisasikan capaian pajak daerah mulai ta 2025 mendatang. 
guna mencapainya, bkd mulai melakukan sosialisasi aturan baru pbb-p2 dan opsen pajak kendaraan melibatkan seluruh kades se kabupaten kepahiang, senin 30 desember 2024.
disampaikan, ada  regulasi hukum terbaru yakni berdasarkan perda provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023 dan perda kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2024, serta aturan pembayaran pajak secara online.
kepala bkd kabupaten kepahiang, jono antoni, s.sos, m.si menerangkan penerapan aturan baru ke depan akan lebih menguntungkan daerah. 
baca juga:pemerintah kabupaten kepahiang alokasikan rp1,3 miliar dbh sawit 2025 hanya untuk infrastruktur
karena, rincian pembagian hasil dari opsen pkn dan bbnkb lebih jelas serta dana langsung ditransfer ke rekening kas daerah.
"rinciannya tidak menunggu perhitungan dari provinsi lagi.
namun ada rincian 66 persen langsung ke kasda kabupaten," tegas jono antoni.
selain opsen pkb dan bbnkb, pihaknya juga mengoptimalkan capaian pbb-p2, melalui pemerintah desa (pemdes).
bkd mengumpulkan seluruh kades, lurah dan petugas pungut pbb menjadi peserta sosialisasi.
baca juga:alhamdulillah! tpp pns kepahiang dibayar full 12 bulan
jono mengatakan ada beberapa kendala yang dialami petugas di desa dalam menarik pbb.
diantaranya adanya keberadaan objek pajak yang kepemilikan berada di luar desa, sehingga pemdes alami kesulitan menjadi bangunan tersebut sebagai objek pbb di desanya.
"tahun depan petugas dari kabupaten kepahiang akan turun ke desa, " terang jono. 
dalam program optimalisasi pbb-p2 dan opsen pkb bbnkb tahun 2025, bkd kepahiang khususnya bidang pendapatan menggandeng kejaksaan negeri (kajari) kepahiang melalui seksi intelijen dan seksi datun.
baca juga:per hari ini, ribuan tenaga harian lepas pemkab kepahiang dirumahkan
kejaksaan ikut aktif berperan mendampingi bkd dalam menarik pbb-p2 serta pajak kendaraan terutama pajak kendaraan dinas di lingkungan pemkab kepahiang.
diketahui, di ta 2024 ini bkd kepahiang telah menerbitkan kisaran 55 ribu sppt. 
untuk diketahui, untuk kenaikan tarif pajak akan disesuaikan dengan nilai njop.
untuk lahan pertanian, jika njop rp200 juta maka dikenakan pbb sebesar 0,15 persen sampai 0,2 persen.
baca juga:tenaga honorer kategori khusus di pemkab rejang lebong tetap dipertahankan, begini alasannya 
njop di atas rp200 juta - rp500 juta maka dikenakan pbb di angka 0,25 persen. 
selanjutnya, njop rp500 juta - rp1 miliar dikenakan pbb 0,3 persen serta njop rp1 miliar - rp5 miliar 0,35 persen, njop rp5 - 10 miliar dikenakan pajak 4 persen dan seterusnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan